PERTUMBUHAN TANPA PEKERJAAN

✍️Ruly Achdiat Santabrata

BPS umumkan pertumbuhan ekonomi 5,61% untuk Triwulan1 (Q1)-2026. Tertinggi dalam beberapa tahun. Ada yang langsung buat infografis merah putih. Ada yang posting “Alhamdulillah ekonomi kita kuat.”

Saya tidak bilang angkanya bohong. Saya cuma ingin tanya satu hal: apa yang tumbuh?

Pendorong terbesarnya: konsumsi pemerintah naik 21%. THR cair, MBG jalan, Lebaran datang. Semua itu nyata. Tapi ketika momentum musiman selesai dan stimulus fiskal mereda, angkanya akan kembali ke basisnya. Ini bukan transformasi struktural. Ini akselerasi yang ditenagai APBN.

Dan ada angka lain yang tidak ada di press release manapun.

𝗘𝗟𝗔𝗦𝗧𝗜𝗦𝗜𝗧𝗔𝗦 𝗬𝗔𝗡𝗚 𝗛𝗜𝗟𝗔𝗡𝗚

Dulu, setiap 1% pertumbuhan ekonomi Indonesia menyerap 400.000 tenaga kerja. Mayoritas formal: ada kontrak, ada BPJS yang didaftarkan dan ditanggung sebagian perusahaan.

Sekarang? 110.000. Dan mayoritas informal.

Itu penurunan 72,5% dalam dua dekade.

Janji 19 juta lapangan kerja Prabowo-Gibran artinya ada 3,8 juta lapangan kerja per tahun. Dengan elastisitas sekarang, untuk angka itu ekonomi harus tumbuh 34% per tahun. Tidak ada negara di planet ini yang tumbuh 34%.

Target dan realitas sudah berpisah sejak hari pertama.

𝟳𝟴𝟵 𝗥𝗜𝗕𝗨 𝗣𝗘𝗞𝗘𝗥𝗝𝗔 𝗠𝗕𝗚

Pemerintah klaim MBG menciptakan 789 ribu lapangan kerja dari Rp 51,5 triliun belanja 2025. Tapi dari 789 ribu itu, hanya sekitar 34.000 yang jalurnya ke status PPPK, yaitu tiga jabatan inti saja: Kepala SPPG, Ahli Gizi, dan Akuntan. Lebih dari 750.000 sisanya: harian lepas, Rp 75-150 ribu per hari, tanpa kontrak nasional, tanpa BPJS yang didaftarkan atas nama mereka.

Kalau besok sakit, pendapatannya nol hari itu juga.

Dan kalau program ini dipotong, 789 ribu pekerjaan itu hilang bersama program yang melahirkannya.

Ini bukan lapangan kerja struktural. Ini lapangan kerja yang disewa oleh APBN.

Di esai saya hitung: uang yang sama sebagai katalis industri bisa menciptakan 280-420 ribu pekerjaan formal permanen. Atau bisa mendanai gaji PPPK untuk sekitar 500.000 guru honorer selama hampir tiga tahun. Guru yang sudah mengabdi puluhan tahun di pelosok, sementara pemerintah bisa mengangkat 32.000 pegawai dapur SPPG jadi PPPK dalam hitungan bulan.

Bukan soal uangnya. Soal prioritasnya.

𝟱𝟵 𝗣𝗘𝗥𝗦𝗘𝗡

Per Februari 2025, 59,40% pekerja Indonesia berada di sektor informal. 86,58 juta orang. Tanpa kontrak mengikat, tanpa BPJS yang otomatis didaftarkan majikan, tanpa pesangon.

Mereka bisa daftar BPJS mandiri, Rp 36.800 per bulan. Tapi dari 1,8 juta pekerja informal di Jakarta saja, hanya 600.000 yang aktif terdaftar. Ketika perlindungan bergantung pada inisiatif dan kemampuan bayar sendiri, mayoritas tidak terlindungi.

Ekonomi tumbuh. Kualitas pekerjaan turun. Dua hal itu berjalan bersamaan, dan tidak ada yang mau menyebutnya dalam satu napas.

Esai lengkapnya ada di Tulis. Di sana saya buka semua hitung-hitungannya, lengkap dengan visualisasi interaktif yang bisa diklik untuk membandingkan tiga skenario penggunaan Rp 51,5 triliun itu.

https://tulis.simei.uk/pertumbuhan-tanpa-pekerjaan/

Dan satu adegan terakhir tentang seorang lulusan SMK di Klaten. Pendek. Tidak ada resolusi.

𝑊𝑎𝑙𝑙𝑎ℎ𝑢 𝑎’𝑙𝑎𝑚 𝑏𝑖𝑠ℎ𝑠ℎ𝑎𝑤𝑎𝑏.