BERDAULAT DENGAN UANG ORANG LAIN

𝗕𝗲𝗿𝗱𝗮𝘂𝗹𝗮𝘁 𝗗𝗲𝗻𝗴𝗮𝗻 𝗨𝗮𝗻𝗴 𝗢𝗿𝗮𝗻𝗴 𝗟𝗮𝗶𝗻

Oleh: Ruly Achdiat Santabrata

Saya mulai menulis di Tulis bukan karena ingin berkomentar. Tapi karena saya melihat satu pola yang sama muncul berulang, di tempat berbeda, dengan nama berbeda, tapi dengan mekanisme yang identik.

Minggu lalu rupiah menyentuh Rp17.700. Minggu ini presiden memanggil bos-bos bank ke Istana. Bulan ini Danantara meminjam ke Wall Street dan Beijing sekaligus.

Tiga kejadian berbeda. Satu sistem yang sama. Dan sistem itu 𝘵𝘪𝘥𝘢𝘬 𝘵𝘢𝘩𝘶 𝘥𝘪𝘳𝘪𝘯𝘺𝘢 𝘴𝘦𝘥𝘢𝘯𝘨 𝘨𝘢𝘨𝘢𝘭.

BENANG MERAHNYA

Sebulan yang lalu saya menulis tentang bagaimana negara bisa kehilangan kemampuan mendeteksi kegagalannya sendiri. Saya sebut itu 𝘴𝘪𝘭𝘦𝘯𝘵 𝘧𝘢𝘪𝘭𝘶𝘳𝘦. Sistem tetap berjalan, laporan tetap masuk, rapat tetap ada. Tapi sinyalnya sudah lama mati.

Lalu saya tulis tentang bagaimana alarm itu dimatikan bukan oleh sabotase, tapi oleh 𝘥𝘦𝘴𝘢𝘪𝘯. Ketika presiden dikelilingi orang yang tugasnya menjaga agar tidak ada kabar buruk yang masuk. Ketika kabinet 100 orang ternyata hanya hiasan, dan keputusan nyata dibuat di ruangan yang jauh lebih kecil.

Lalu saya tulis tentang uang. Tentang bagaimana kita membayar program yang belum selesai dirancang, dari utang yang belum jelas cicilannya, untuk tujuan yang berubah-ubah tergantung siapa yang sedang berbicara di podium.

Dan saya tulis tentang kepercayaan (trust). Tentang bagaimana pasar 𝘵𝘪𝘥𝘢𝘬 𝘮𝘦𝘯𝘨𝘩𝘶𝘬𝘶𝘮 𝘯𝘪𝘢𝘵 𝘣𝘶𝘳𝘶𝘬, tapi menghukum 𝘬𝘦𝘵𝘪𝘥𝘢𝘬𝘱𝘢𝘴𝘵𝘪𝘢𝘯. Tentang bagaimana IHSG dan rupiah adalah barometer, bukan musuh.

Dan ketika barometer itu berbunyi, ada yang memilih menyalahkan Singapura. Tagar #SellSingapore ramai. Grab diboikot. Shopee dihindari. Saya menulis panjang tentang ini: bahwa narasi “Sell Indonesia” lahir dari 𝘩𝘦𝘥𝘨𝘦 𝘧𝘶𝘯𝘥 𝘈𝘶𝘴𝘵𝘳𝘢𝘭𝘪𝘢 yang dikutip Bloomberg, bukan dari konspirasi Singapura. Dan bahwa saya tahu ini bukan dari teori, tapi dari satu dekade bekerja di dalam sistem mereka.

Minggu ini, Danantara memilih 𝗗𝗕𝗦 𝗦𝗶𝗻𝗴𝗮𝗽𝘂𝗿𝗮 sebagai salah satu lead manager untuk surat utang USD 5 miliarnya.

Minggu lalu kita ramai memboikot Shopee dan Grab karena Singapura dianggap musuh ekonomi kita.

Saya tidak tahu apakah mereka yang menggaungkan #SellSingapore minggu lalu tahu ini. Mungkin tidak. 𝘔𝘶𝘯𝘨𝘬𝘪𝘯 𝘪𝘵𝘶𝘭𝘢𝘩 𝘮𝘢𝘴𝘢𝘭𝘢𝘩𝘯𝘺𝘢.

𝗡𝗲𝗴𝗮𝗿𝗮 𝘁𝗮𝗻𝗽𝗮 𝗮𝗹𝗮𝗿𝗺 𝘁𝗶𝗱𝗮𝗸 𝗯𝘂𝘁𝘂𝗵 𝗼𝗿𝗮𝗻𝗴 𝘆𝗮𝗻𝗴 𝘀𝗲𝗻𝗴𝗮𝗷𝗮 𝗺𝗲𝗺𝗮𝗱𝗮𝗺𝗸𝗮𝗻 𝘀𝗶𝗿𝗶𝗻𝗲. 𝗜𝗮 𝗵𝗮𝗻𝘆𝗮 𝗯𝘂𝘁𝘂𝗵 𝗰𝘂𝗸𝘂𝗽 𝗯𝗮𝗻𝘆𝗮𝗸 𝗼𝗿𝗮𝗻𝗴 𝘆𝗮𝗻𝗴 𝘁𝗶𝗱𝗮𝗸 𝗽𝗲𝗿𝗻𝗮𝗵 𝗯𝗲𝗿𝘁𝗮𝗻𝘆𝗮 𝗮𝗽𝗮𝗸𝗮𝗵 𝘀𝗶𝗿𝗶𝗻𝗲 𝗶𝘁𝘂 𝗺𝗮𝘀𝗶𝗵 𝗯𝗲𝗿𝗳𝘂𝗻𝗴𝘀𝗶.

Semua titik itu sudah ada. Sudah saya tulis.

Minggu ini titik-titiknya terhubung dengan cara yang tidak bisa lagi diabaikan.

APA YANG TERJADI MINGGU INI

Dalam waktu kurang dari dua bulan, Bank Indonesia menaikkan suku bunga 𝘁𝗶𝗴𝗮 𝗸𝗮𝗹𝗶. Total 𝟭𝟬𝟬 𝗯𝗮𝘀𝗶𝘀 𝗽𝗼𝗶𝗻. Rupiah sempat menyentuh 𝗥𝗽𝟭𝟳.𝟳𝟬𝟬 𝗽𝗲𝗿 𝗱𝗼𝗹𝗮𝗿. BI melakukan ini untuk satu tujuan: menahan kepercayaan yang sedang pergi.

Di malam yang sama BI mengumumkan kenaikan terakhir, Presiden memanggil para bos bank-bank Himbara ke Istana. Pesannya: jangan buru-buru naikkan bunga kredit. Pastikan UMKM dapat bunga lebih murah dari korporasi.

Niatnya baik. 𝘛𝘪𝘮𝘪𝘯𝘨𝘯𝘺𝘢 𝘢𝘥𝘢𝘭𝘢𝘩 𝘮𝘢𝘴𝘢𝘭𝘢𝘩.

Karena BI menaikkan bunga justru untuk memperbaiki kepercayaan yang terkikis oleh 𝘬𝘦𝘵𝘪𝘥𝘢𝘬𝘥𝘪𝘴𝘪𝘱𝘭𝘪𝘯𝘢𝘯 𝘧𝘪𝘴𝘬𝘢𝘭. Dan pemerintah yang sama meminta bank menanggung selisihnya. 𝗗𝘂𝗮 𝘁𝗮𝗻𝗴𝗮𝗻 𝘀𝗮𝘁𝘂 𝘁𝘂𝗯𝘂𝗵, mendorong ke arah yang berlawanan, pada hari yang sama.

Sementara itu, Danantara, kendaraan kedaulatan ekonomi nasional, menerbitkan surat utang 𝗨𝗦𝗗 𝟱 𝗺𝗶𝗹𝗶𝗮𝗿. Lead manager-nya: 𝗖𝗶𝘁𝗶𝗴𝗿𝗼𝘂𝗽, 𝗛𝗦𝗕𝗖, 𝗦𝘁𝗮𝗻𝗱𝗮𝗿𝗱 𝗖𝗵𝗮𝗿𝘁𝗲𝗿𝗲𝗱. Rating-nya dari Moody’s: 𝘉𝘢𝘢2, 𝘰𝘶𝘵𝘭𝘰𝘰𝘬 𝘯𝘦𝘨𝘢𝘵𝘪𝘧, persis sama dengan sovereign Indonesia. Artinya di mata kreditur global, Danantara tidak punya kekuatan sendiri. 𝘐𝘢 𝘣𝘦𝘳𝘥𝘪𝘳𝘪 𝘥𝘪 𝘢𝘵𝘢𝘴 𝘱𝘶𝘯𝘥𝘢𝘬 𝘯𝘦𝘨𝘢𝘳𝘢 𝘺𝘢𝘯𝘨 𝘴𝘦𝘥𝘢𝘯𝘨 𝘥𝘢𝘭𝘢𝘮 𝘵𝘦𝘬𝘢𝘯𝘢𝘯.

Di waktu yang bersamaan, Kemenkeu terbang ke Beijing untuk menjual Panda Bond. Pinjam yuan dari investor China, target USD 1 miliar.

𝗗𝗮𝗹𝗮𝗺 𝘀𝗮𝘁𝘂 𝗯𝘂𝗹𝗮𝗻: meminjam ke Wall Street, meminjam ke Beijing, meminta bank menanggung beban transmisi yang seharusnya diselesaikan oleh disiplin fiskal.

𝗞𝗲𝗱𝗮𝘂𝗹𝗮𝘁𝗮𝗻𝗻𝘆𝗮 𝗮𝗱𝗮 𝗱𝗶 𝗺𝗮𝗻𝗮?

Saya menulis ini bukan untuk menyimpulkan. Kesimpulan terlalu murah untuk situasi seperti ini.

Yang ingin saya tinggalkan adalah satu pertanyaan yang tidak punya jawaban mudah: kalau tiga kebijakan bisa berjalan serentak saling membatalkan tanpa ada satu pun pejabat yang berdiri dan berkata “ini tidak konsisten,” bukan karena mereka tidak tahu, tapi karena sistem tidak memberi ruang untuk itu, apa yang harus berubah agar hal ini tidak terulang?

Bukan orangnya. Orangnya bisa diganti besok.

Sistemnya yang perlu ditanya. Dan untuk bertanya kepada sistem, harus ada yang cukup berani, atau cukup tidak nyaman, untuk mengangkat tangan di ruangan yang tepat.

Saya menulis dari luar ruangan itu. Saya tidak punya ilusi bahwa tulisan ini sampai ke sana.

Tapi saya percaya ada cukup banyak orang di dalam sistem yang membaca. Yang tahu. Yang lelah diam.

Untuk mereka, esai ini ditulis.
https://tulis.simei.uk/berdaulat-dengan-uang-orang-lain/

Wallahu a’lam bishshawab.