


Dinas Pendidikan Kota Batam Diduga Kerahkan Guru dan Murid Dukung MBG
Gelombang dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Batam terus bergulir. Namun, rencana aksi pada Minggu, 21 Juni 2026 justru memicu pertanyaan baru karena melibatkan tenaga pendidik dan peserta didik. Mobilisasi massa yang dijadwalkan berlangsung pada Ahad pagi itu dikabarkan akan diikuti oleh sejumlah guru dan siswa dari berbagai sekolah.
Informasi tersebut pertama kali disampaikan oleh seorang guru kepada Batamnews, Sabtu, 20 Juni 2026. Guru yang enggan disebutkan namanya itu mengaku khawatir. Pasalnya, ia mendengar para kepala sekolah mendapat arahan dari Dinas Pendidikan Kota Batam untuk mengerahkan guru dan murid mengikuti acara yang disebut sebagai jalan santai, sekaligus aksi dukungan terhadap MBG.
“Guru seharusnya fokus menjalankan tugas pendidikan, bukan menjadi bagian dari mobilisasi massa,” ujarnya dengan nada cemas.
Ia menilai kegiatan itu memiliki muatan politik, sehingga tidak semestinya melibatkan aparatur pendidikan.
Kekhawatiran serupa juga datang dari seorang wali murid. Ia keberatan jika anaknya dilibatkan dalam kegiatan yang beririsan dengan kepentingan politik atau polemik kebijakan publik yang tengah berlangsung.
“Anak-anak seharusnya dilindungi dari kepentingan politik praktis,” kata wali murid itu.
Baik guru maupun wali murid memilih merahasiakan identitas mereka. Mereka takut terhadap dampak yang bisa muncul pada pekerjaan dan keluarga.
Rencana aksi dukungan terhadap MBG ini muncul hanya dua hari setelah Aliansi Mahasiswa Bergerak (AMB) Kota Batam menggelar demonstrasi di DPRD Kota Batam, pada 18 Juni 2026. Dalam aksinya, mahasiswa mendesak pemerintah mengevaluasi program MBG yang dinilai menyerap anggaran sangat besar.
Tak berselang lama, ratusan pekerja dan relawan dapur MBG menggelar aksi balasan. Mereka membawa tuntutan berlawanan: mendukung penuh keberlanjutan program dan menolak upaya penghambatan.
Kemunculan aksi pada Minggu ini menunjukkan polemik MBG mulai merembet ke berbagai kelompok masyarakat.
Namun, jika informasi pengerahan guru dan siswa benar, situasi ini berpotensi menimbulkan persoalan etik.
Sejumlah kalangan menilai aparatur pendidikan seharusnya netral. Mereka tidak seharusnya dilibatkan dalam aktivitas yang dapat ditafsirkan sebagai dukungan terhadap kepentingan politik tertentu.
sumber: Batamnews







menghalal kan segala cara … etak etik .. ndasmu !!!
pejabat jaman sekarang itu kalo gak tolol yaa ga tau malu.
mereka gak mau mengakui kalo programnya gaguna, atau takut kehilangan sumber cuan nya, makanya cara-cara menjijikan seperti ini dilakukan.
SPPG= Satuan Penjilat Prabowo Gibran
ternyata tdk keliru
DPR wajib minta pertanggungjawaban mendiknas, kalau perlu mendiknas di resuffle. anchor pendidikan dan masa depan Konoha
nggilani tenan, kayak gini kelakuan rezim yg dipuja-puji AF
kalo kaya gini, si Anonim BAJINGAN pendukung Wowo Tengik itu ilang, pura- pura tolol, pura – pura ga liat
yang didukung sama yang mendukung sama aja, sama – sama PENGECUT!!