Ke bawah nge-Gas, ke atas Gemoy

By TERE LIYE

Apakah uang pensiun yang dicairkan pantas kena pajak? IYA.

Karena dalam prinsip pajak, semua penghasilan terkena pajak. Kan nggak fair jika pengusaha (terutama UMKM yang kena tarif final), berapapun penghasilannya dihajar pajak, sementara pihak lain yang juga ada penghasilan malah dibebaskan.

Tapi kan sudah dipajaki? Belum. Iuran pensiun belum kena pajak, jadi tidak bisa pakai argumen double taxation. Silahkan lihat slip gajinya deh, itu iuran JHT dikurangkan dari penghasilan bruto.

Dirjen Pajak itu kan memang sedang nge-gas soal pajak ini, jadi begitulah, dimaklumi. Bukan cuma uang pensiun pegawai yang kena, minggu-minggu ini, puluhan ribu ‘surat cinta’ dikirim ke pengusaha, pemilik toko online, pemilik toko fisik, pekerja bebas, profesional. Dan jatuhnya banyak yang kurang bayar. Dikejar gitu loh. Kalau kamu belum dapat, ditunggu saja gilirannya.

Memang, buat pegawai BUMN, yang selama ini 100% pajak penghasilan ditanggung negara, alias top up, akan terasa mencabik-cabik hatinya deh saat uang pensiun pajaknya disuruh bayar sendiri. Dia sudah biasa ditanggung negara sih. Saat pensiun kaget deh, jejeritan. Lupa, pegawai swasta, ASN PPPK dipaksa bayar pajak dari gajinya yang kecil.

Tapi, saya tetap bersimpati deh saat uang pensiun kena pajak. Saya belain kalian. Karena memang kasihan lihatnya.

Lagipula, pemerintah itu memang lagi suka nge-gas ke bawah, tapi ke atas gemoy.

Apa misalnya? Peraturan baru yang memberikan kekebalan hukum pada pembeli patriot bond, alias obligasi merah putih. Ini tuh benar-benar gemoy.

Kamu konglomerat, ada potensi pajak 10T, maka, daripada itu orang pajak datang ke rumah ngirim surat cinta, pemeriksaan, mending bergegas belikan Patriot Bond saja. Asyik, bukannya kena pajak 22% s/d 35% (tergantung perusahaan atau individu), malah dapat bunga 2% dari negara. Daaan, bebas dari tuntutan apapun. Uang ini TIDAK bisa ditanya-tanya lagi oleh pemeriksa pajak.

Gemoy kan?

Begitulah potret pajak di negeri ini.

-FB