KORUPSI BER-AI

KORUPSI BER-AI

MBG jangan di-stop karena MBG akan membawa kemajuan: kemajuan dalam korupsi!

Selama ini saya protes proyek IT & IoT di BGN senilai Rp1,2 triliun, dan akhirnya proyek itulah salah satu yang kini disidik Kejagung dengan tersangka Dadan Hindayana (bekas Kepala BGN) dkk.

Masyarakat marah. Presiden Prabowo Subianto bahkan kaget tak percaya sampai mengangkat pantatnya dari kursi ketika dilapori soal Dadan jadi tersangka—menurut cerita Nanik S. Deyang di salah satu podcast.

Tapi bukannya menghentikan MBG, menurut berita eksklusif Reuters (22/6/2026), ada draft Peraturan Presiden (Perpres) yang akan diteken Prabowo yang intinya penggunaan AI dalam program MBG.

Alasannya, penggunaan AI dalam program berbiaya APBN US$15 miliar (Rp255 triliun) itu bakal menggenjot PDB (Produk Domestik Bruto) sebesar 12% pada 2030—kalau dihitung, 12% dari PDB Indonesia saat ini sekira US$168 miliar – US$185 miliar (Rp2.800 triliun – Rp3.300 triliun).

Tidak jelas juga dasar proyeksi itu apa, pakai metodologi apa… Indonesia bahkan belum punya chip, belum punya tenaga AI yang memadai. Jangan-jangan asal sebut saja!

Selain itu, ternyata Meta, IBM, dan Microsoft disebutkan sebagai pihak yang ikut menyusun draft Perpres itu.

Ini kuat sekali aroma konflik kepentingannya. Perusahaan pedagang AI ikut menyusun aturan tentang AI di negara yang akan jadi pasarnya. Bahasa kerennya: regulatory capture—regulator dikendalikan oleh kepentingan yang seharusnya diregulasi.

Pada 2024, Microsoft menjanjikan investasi di Indonesia sebesar US$1,7 miliar (Rp28,9 triliun) untuk pengembangan layanan cloud dan AI. Entah apa kabarnya janji itu sekarang. Bukannya menagih komitmen Microsoft, malah sekarang kita yang kasih duit ke dia.

AI untuk MBG, katanya, akan dipakai untuk: desain menu per wilayah, monitor kebersihan dapur, prediksi permintaan pangan, dan deteksi penyimpangan dini.

Masalah utama MBG itu bukan algoritma dan data, tapi politisasi dan akuntabilitasnya. Itu terjadi karena MBG adalah janji politik yang diterjemahkan secara kacau oleh pemerintahan Prabowo dalam kenyataan.

Mau bukti sekacau apa MBG secara struktural-politik? Selama ini Prabowo membanggakan MBG dinikmati oleh mereka yang miskin dan terpencil, tapi Wakil Presidennya sendiri—Gibran—yang beberapa hari lalu justru ‘menampar’ klaim itu. Gibran membawa beberapa mahasiswa ke NTT dan menyatakan kepada pers bahwa di tempat terpencil itu tidak ada MBG. Bukankah itu bisa kita tafsirkan Gibran sendiri-lah yang membuka borok kebohongan Prabowo?

Lantas kemajuan korupsi apa yang saya maksud? Ya, maju—karena sebelumnya yang dikorupsi adalah server, CPU, software, fee tenaga IT, dan sejenisnya. Kelak kita akan menyaksikan korupsi babak berikutnya: korupsi token. Laporan Bain & Company (dikutip Kompas, 22/6/2026) mencatat konsumsi token AI melonjak hingga 450%, yang berimbas pada tagihan atau biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk AI. Biaya operasional sudah bergeser dari tenaga kerja ke token AI.

Maka jangan pikir berlindung di balik terminologi AI adalah sama dengan bebas korupsi. Mengelus-elus kucing sambil mengoceh tentang pentingnya AI seperti dilakukan Gibran juga tak serta-merta menunjukkan dia akuntabel, apalagi bermutu!

Selama manusianya masih sama—bermental proyek dan picik—mau pakai AI seperti apa pun, korupsi tetap lestari.

Salam,
Agustinus Edy Kristianto