Pejabat jancukan emang banyak akal bulusnya

  • Ada yang mudah, mengapa pilih yang sulit?
  • Ada yang murah, mengapa pilih yang mahal?
  • Sungguh membagongkan!

Sebuah berita kecil muncul di akun Facebook E-100 Radio Suara Surabaya (SS). Menteri PU menyampaikan bahwa distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) akan menggunakan kapal-kapal milik pemerintah untuk memastikan pengiriman sampai kepada sasaran.

Sekilas, pernyataan tersebut terdengar sangat nasionalis, heroik, dan patriotik. Negara hadir hingga ke pelosok negeri.

Namun, jika dianalisis lebih jauh dari perspektif manajemen distribusi pangan, model seperti itu justru menimbulkan banyak pertanyaan. Bahkan, dalam pandangan tertentu, kebijakan tersebut terkesan tidak sejalan dengan prinsip distribusi pangan yang sehat dan efisien.

Distribusi makanan siap santap ke wilayah terpencil membutuhkan sistem yang sangat kompleks. Ada persoalan kecepatan pengiriman, ketahanan makanan, keamanan pangan, biaya logistik, hingga kesinambungan pasokan.

Mengapa tidak menjadikan titik yang dekat dengan sekolah sebagai pusat kegiatan distribusi sekaligus pengolahan makanan?

Mengapa harus mengirim makanan yang sudah jadi atau siap santap dari lokasi yang jauh?

Bukankah lebih efisien jika yang dikirim adalah bahan baku dengan masa simpan lebih panjang, bukan makanan siap santap yang umur efektifnya hanya bertahan beberapa jam?

Apakah masyarakat di daerah 3T tidak mampu menanam sayuran?

Apakah warga 3T tidak bisa memelihara ayam, ikan, atau memproduksi bahan pangan seperti tempe?

Bukankah pemberdayaan ekonomi lokal justru bisa menjadi nilai tambah dari program besar seperti MBG?

Dalam tata kelola pemerintahan yang lemah, program-program dengan biaya tinggi dan rantai distribusi yang tidak efisien memang memiliki risiko lebih besar.

Semakin besar anggaran dan semakin rumit mekanisme pelaksanaan, semakin besar pula ruang yang harus diawasi agar tidak terjadi pemborosan maupun penyimpangan.

Ironisnya, model seperti ini justru sering tumbuh subur dalam sistem yang pengawasannya lemah.

Coba tanyakan model distribusi makanan ke wilayah 3T itu kepada eksekutif perusahaan jasa kurir makanan siap saji. Mereka pasti tahu di balik batu yang mana, udangnya bersembunyi.

Pejabat jancukan emang banyak akal bulusnya.

(Joko Intarto)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

4 komentar

  1. mangap dulu, yang dikeluarkan kata-kata idealis, yang secara praktis tidak mungkin terlaksana, atau kalau dilaksanakan dengan budger yang di korupsi tidak masuk akal