Di tengah banjir informasi dan kebijakan yang sering kali dipenuhi narasi emosional atau kepentingan sesaat, muncul sosok yang mampu memotong kebisingan dengan fakta yang tajam dan analisis yang meyakinkan.
Namanya Dr. Media Wahyudi Askar — seorang akademisi dan peneliti yang menjadi teladan bagi generasi muda Indonesia tentang bagaimana ilmu pengetahuan harus digunakan untuk kebenaran, bukan sekadar pengesahan.
Dr. Media Wahyudi Askar adalah dosen di Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik (DMKP) Fisipol Universitas Gadjah Mada sekaligus Direktur Fiscal Justice di Center of Economic and Law Studies (CELIOS).
Dengan gelar M.Sc. dan Ph.D. di bidang Development Policy and Management dari The University of Manchester, Inggris, ia dikenal sebagai pembicara yang well-spoken, selalu menyajikan data lengkap, penjelasan meyakinkan, dan argumen tajam yang disampaikan dengan percaya diri tinggi serta berbasis bukti kuat.
Salah satu isu yang sering menjadi sorotan tajam Dr. Media Wahyudi Askar adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ia mengkritik keras skala anggaran program yang mencapai Rp335 triliun, yang dinilai tidak tepat sasaran dan berpotensi sangat boros.
Menurutnya, jika anggaran tersebut dibagikan langsung kepada keluarga miskin, secara teoritis setiap keluarga bisa menerima sekitar Rp5,2 juta per bulan.
Namun dalam praktiknya, masyarakat hanya mendapat manfaat sekitar Rp200 ribu per bulan, sementara sebagian besar dana mengalir ke rantai vendor, logistik, dan pengelola program — menjadikannya lebih mirip corporate welfare daripada bantuan sosial yang efektif.
Koordinator Koalisi MBG Watch ini menyoroti inefisiensi lain, seperti makanan terbuang yang mencapai Rp1,7 triliun per minggu, serta minimnya dampak terhadap penurunan stunting karena program tidak menyasar intervensi kunci sejak dalam kandungan hingga 1.000 hari pertama kehidupan.
Direktur Fiscal Justice CELIOS ini juga menyampaikan bahwa 6 bulan sebelum Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diluncurkan, sejak 2024, CELIOS sudah mengumpulkan data melakukan study potensi korupsi MBG, dan bagaimana seharusnya MBG dijalankan melalui sekolah atau komunitas, bukan vendor (SPPG).
[VIDEO 1]
[VIDEO 2]







kalo duit dibagi rata utk keluarga miskin trus para jurkam & para tim hore di koalisi dapat apa dong? jabatan udah habis dibagi, masa proyek pun ga dapat?
af rasis gak bakal ngerti nih..🤣🤣🤣
orang Wowo udah jadi berhala dia 😂😂😂
Andai pelaksanaan nya begitu AF bakal resign ga nyinyir rasis lagi karena dapurnya dijamin aman.
gue pilih capres dan cawapres yang mau merealisasikan ini