Sutradara film dokumenter “Pesta Babi” Dandhy Dwi Laksono baru saja menulis secara terbuka tentang ini di akun fbnya (26/5/2026).
11 Tahun Sebelum “Pesta Babi”
Oleh: Dandhy Dwi Laksono
Di halaman gereja Muting, Merauke, awal Juli 2015, kami berpamitan dengan Pastor Niko Rumbayan dan warga, setelah satu bulan menyelesaikan shooting film “The Mahuzes”.
Kawan-kawan gereja banyak membantu kami selama tim Ekspedisi Indonesia Biru singgah di Papua. Di Merauke, saya menginap di Sekretariat Keadilan dan Perdamaian (SKP) di bawah Keuskupan Agung Merauke, agar dapat berdiskusi dengan para pastor yang bertugas di pedalaman, terutama Pastor Anselmus Amo.
Di lapangan, kami ditampung oleh Paroki Muting dan intens berkonsultasi dengan Pastor Niko Rumbayan. Saat itu, Uskup Agung Merauke dijabat Nicolaus Adi Seputra yang cukup kritis terhadap rencana proyek “Food Estate” di era Presiden SBY dan awal periode Jokowi.
“Tanah yang semula melayani, kini harus dilayani,” ujar Uskup menyindir sistem pertanian sawah ala pemerintah yang padat modal dan menyulitkan orang asli Papua.
Dia sendiri bukan orang Papua. Anselmus dan Niko juga bukan orang Papua. Dan memang tak perlu menjadi orang Papua untuk sekadar memahami ada yang salah dengan proyek-proyek yang dirancang sepihak oleh Jakarta ini.
Film “The Mahuzes” (2015) sendiri menceritakan tentang pergulatan warga adat dan umat Katolik di pedalaman menghadapi ekspansi sawit dan proyek food estate ini.
Pastor Niko di paroki Muting sebenarnya ikut menginisiasi gerakan memasang palang adat atau sasi di batas-batas tanah warga untuk menghalangi perusahaan dan aparat negara.
Tapi saat itu kami belum merekam bentuk salib merah. Meski idenya sama dengan gerakan salib merah di film “Pesta Babi” (2026).
Karena itu, saat shooting “Pesta Babi”, 11 tahun kemudian, kami mencari kembali jejak-jejak pemikiran kritis di lingkungan gereja Katolik Merauke. Kami bahkan menginap di fasilitas Petrus Vertenten MSC Center.
Tapi nyaris tak ada yang bisa kami ajak diskusi secara terbuka. Uskup sudah berganti, kedua teman pastor saya dipindah tugas ke luar Papua.
Kawan-kawan komunitas Katolik di sana bercerita tentang perubahan sikap gereja terhadap proyek-proyek negara dan investornya. Bahkan ada insiden umat yang ditangkap polisi karena memprotes sikap gereja.
Pun demikian, kami dan tim media lokal Jubi, tetap mencari cara agar bisa berbicara dengan Uskup Merauke. Segala upaya tak membuahkan hasil, termasuk mengirim surat resmi pada 16 Juni 2025 yang dokumennya masih kami simpan hingga kini.
Sebab, mustahil memfilmkan gerakan 1.800 salib merah tanpa mendengar pendapat gereja. Tapi apa boleh buat, yang akhirnya bersedia kami wawancarai adalah Uskup Timika, Bernardus Bowitwos Baru.
Meski tak terkait langsung dengan Proyek Strategis Nasional di selatan Papua, tapi film ini juga memotret sejarah eksploitasi dan militerisme di tanah Papua selama 60 tahun terakhir, termasuk sejarah masuknya Freeport, dua tahun sebelum Papua dipaksa bergabung dengan Indonesia.
Di sela-sela shooting “Pesta Babi”, saya sempatkan singgah ke Muting, menemui sejumlah narasumber di film “The Mahuzes”. Hutan yang mereka pertahankan 11 tahun lalu, relatif baik meski telah dikepung sawit untuk biodiesel dan sulit membayangkan akan bertahan lebih lama.
Saya sempatkan berhenti sejenak di halaman paroki ini. Mengenang kehangatan 11 tahun lalu, ketika gereja ini membuka pintu untuk warga adat yang berusaha mempertahankan ruang hidupnya. ***
(sumber: fb)
