Luhut Bilang Mau Kritik MBG Tunggu 10 Tahun Dulu

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak boleh berhenti dalam waktu singkat. Menurutnya, program tersebut harus dijalankan setidaknya selama 10 tahun ke depan sebelum dilakukan evaluasi menyeluruh.

“Program makan bergizi ini harus terus dipertahankan, paling tidak selama 10 tahun. Setelah itu baru kita evaluasi untuk menentukan arah selanjutnya,” kata Luhut dalam acara 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Optimism on 8% Economic Growth yang digelar di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Kamis (16/10).

Luhut mengakui masih banyak kekurangan dalam pelaksanaan MBG, tetapi ia menilai program ini membawa manfaat ekonomi dan sosial yang besar, termasuk pembentukan simpul-simpul ekonomi baru di berbagai daerah. Ia juga menyebut program ini memiliki potensi kuat untuk mengurangi tingkat kemiskinan.

Dalam kesempatan tersebut, Luhut bercerita bahwa ia sempat mempresentasikan konsep MBG kepada Menteri Perdagangan Amerika Serikat, Howard Lutnick. Ia menyebut pejabat tinggi AS itu mengapresiasi manfaat dari program yang diinisiasi pemerintahan Prabowo-Gibran tersebut.

Namun, Luhut juga menekankan pentingnya pengawasan penggunaan anggaran MBG agar tetap tepat sasaran. “Pelaksanaannya memang belum sempurna, tapi harus diperbaiki. Badan Gizi Nasional (BGN) wajib membelanjakan anggaran dengan benar,” tegasnya.

Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi itu kemudian menyoroti kapasitas organisasi BGN yang masih baru. Ia menilai lembaga tersebut perlu diperkuat karena mengelola anggaran yang besar. “BGN ini baru dibentuk, tapi langsung harus mengelola dana Rp171 triliun. Bandingkan dengan TNI yang sudah lama berdiri, anggarannya Rp175 triliun. Jadi, struktur BGN memang harus diperkuat,” jelas Luhut.

Diketahui, pada tahun 2025 BGN menerima alokasi anggaran sebesar Rp171 triliun untuk menjalankan program MBG, namun hanya mampu menyerap Rp99 triliun karena sebagian proyek masih dalam tahap pembangunan dan verifikasi. Sisanya, sekitar Rp70 triliun, dikembalikan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Meski demikian, Presiden Prabowo Subianto tetap memberikan dukungan besar dengan menambah anggaran MBG menjadi Rp335 triliun untuk tahun 2026, terdiri dari Rp268 triliun untuk BGN dan Rp67 triliun dana cadangan.

Menurut Luhut, langkah tersebut menunjukkan komitmen kuat pemerintah untuk memperbaiki kualitas gizi masyarakat sekaligus memperluas dampak ekonomi nasional.

Komentar