Contoh orang bodoh tapi sok pinter

✍🏻Sucipto Hadi Saputro

Ada yang bertanya, apakah perjuangan di Palestina sama dengan perjuangan Indonesia melawan Belanda dulu?

Jawabannya, tidak bisa disederhanakan begitu saja, apalagi kalau kesimpulannya malah jadi keliru (menyesatkan).

Pertama, perlu dipahami bahwa dalam Islam ada perbedaan antara jihad ofensif (menyerang) dan jihad defensif (membela diri). Ketika sebuah wilayah diserang dan diduduki, maka pembelaan diri menjadi kewajiban bagi penduduknya. Dalam kondisi seperti ini, tidak disyaratkan adanya izin dari pemimpin pusat sebagaimana halnya jihad ofensif. Artinya, ketika seseorang mempertahankan tanahnya dari serangan, itu masuk dalam konteks difa’ (pembelaan), bukan agresi.

Kedua, anggapan bahwa “tidak ada perjuangan karena sudah ada presiden yang sah” juga terlalu menyederhanakan realitas. Faktanya, Gaza secara de facto dikuasai oleh Hamas, mereka menjalankan pemerintahan, mengatur keamanan, dan mengelola wilayah. Sementara itu, otoritas yang diakui secara internasional tidak memiliki kontrol langsung di sana. Dalam kondisi seperti ini, konsep “ulil amri” tidak bisa dipahami secara hitam-putih, karena realitas politik di lapangan memang tidak sama persis dengan teori yang ada. Realita di lapangan Hamas adalah “ulil amri” Gaza.

Ketiga, kalau logika ketika membela diri harus bersama ulil amri tersebut diterapkan ke sejarah Indonesia, justru jadi bermasalah. Dulu, rakyat Indonesia melawan penjajah tidak selalu di bawah satu komando para Sultan atau Raja. Banyak perlawanan dilakukan oleh kelompok-kelompok, seperti ulama, yakni dipimpin Tuanku Imam Bonjol, atau regu perang seperti Pangeran Diponegoro yang dianggap memberontak oleh Belanda, karena melakukan aksi di luar kendali kesultanan Yogya pada waktu itu. Bahkan ketika Soekarno menjadi Presiden, Panglima Besar Jendral Soedirman melakukan aksi perang gerilya dengan kelompoknya, beliau memilih jalur strategi yang berbeda dengan Soekarno yang melakukan pendekatan jalur diplomasi, jadi intinya perlawanan sudah terjadi di mana-mana. Apakah itu berarti perjuangan mereka tidak sah? Tentu tidak. Justru itulah bentuk pembelaan terhadap tanah air dari penjajahan.

Keempat, konsep “harus selalu bersama ulil amri” juga tidak bisa dimutlakkan di setiap kondisi. Dalam situasi normal dan stabil, iya, ketaatan kepada pemimpin adalah prinsip penting. Tapi dalam kondisi penjajahan, adanya ketidakjelasan kekuasaan, atau ketika otoritas terpecah, maka ini tentu adalah sebuah kondisi yang sangat berbeda, yang membuat situasinya tidak sama dengan apa yang selama ini kita pahami.

Pernyataan yang menyederhanakan konflik kompleks menjadi sekadar “tidak sah karena tidak ada izin imam” jelas mengabaikan banyak aspek penting, baik dari sisi fiqih, sejarah, maupun realitas di lapangan. Setiap peristiwa atau kondisi tidak selalu berjalan dalam kondisi ideal seperti konsep yang ada dalam pemahaman kita, jadi butuh kajian yang mendalam dan dikembalikan kepada fatwa para ulama yang paham tentang konteks masalah yang sesungguhnya.

Jadi, jangan tergesa-gesa memberikan suatu pernyataan, lihat dengan adil dan utuh. Jangan sampai karena sudah kedung benci dengan suatu kaum, justru malah jatuh pada kesimpulan yang keliru. (Mereka memang sudah kadung benci dengan Hamas karena Hamas dibentuk oleh Ikhwanul Muslimin (IM) yang sudah mereka cap sesat -red)

Oh iya, lanjutan dari fatwa syaikh Ibnu Utsaimin itu ada sebenarnya, tidak hanya sampai disitu, sehingga orang-orang terpaku dengan kata “bagaiamanapun perkaranya”,

فلا يجوز لأحد أن يغزو دون إذن الإمام إلا على سبيل الدفاع

“Maka tidak boleh seseorang berperang tanpa izin imam, kecuali dalam rangka pembelaan diri.”

Kita lihat faktanya: Syaikh Utsaimin memberikan dukungan kepada Mujahidin Checnya yang bertempur melawan Rusia, apakah waktu itu dukungan Syaikh Utsaimin harus selaras dengan kebijakan pemerintahan Saudi? Apakah Syaikh Utsaimin ketika mengajak orang-orang membantu dengan doa dan harta kepada Mujahidin Checnya harus dengan izin pemerintah Checnya waktu itu?

*NB: Penghilangan fatwa Syaikh Utsaimin “kecuali dalam rangka pembelaan diri” ini juga termasuk penipuan. JAHAT SEKALI BUKAN?