✍🏻Rudi Sinaba
Truk tua itu tidak sekadar kendaraan. Ia adalah metafora paling jujur tentang sebuah bangsa yang sedang memaksakan diri bergerak lebih cepat dari daya dukungnya sendiri. Di atas jalan berlumpur, di tepi jurang, ia melaju dengan muatan penuh: rakyat. Bukan investor, bukan elite, bukan para perancang kebijakan—melainkan mereka yang paling rentan ketika roda tergelincir.
Sopirnya berseru lantang, “Kita menuju Indonesia Emas 2024!” Sebuah kalimat yang terdengar seperti visi, tetapi di telinga penumpang, ia mulai terasa seperti sugesti. Karena di depan, dua batu besar sudah jelas menghadang: MBG 335 triliun dan Koperasi Merah Putih 400 triliun. Angka-angka itu bukan sekadar angka. Ia adalah beban fiskal yang nyata—dan dalam banyak kasus, belum sepenuhnya memiliki desain pembiayaan yang kokoh.
Mari kita turunkan metafora ini ke tanah realitas.
- Program makan bergizi gratis (MBG), yang sering diklaim sebagai investasi sumber daya manusia, diperkirakan menelan biaya ratusan triliun rupiah per tahun. Angkanya beredar di kisaran Rp300 triliun lebih, tergantung skenario implementasi. Ini belum termasuk biaya logistik, distribusi, pengawasan, dan potensi kebocoran. Dalam konteks APBN Indonesia yang masih berkutat dengan defisit dan rasio pajak yang relatif rendah (sekitar 10–11% dari PDB), beban ini jelas bukan perkara kecil.
- Di sisi lain, proyek ambisius pembentukan 80 puluhan ribu koperasi desa dengan total kebutuhan pembiayaan hingga Rp400 triliun lebih terdengar seperti mimpi besar yang belum sepenuhnya berpijak pada kapasitas fiskal dan kelembagaan yang ada. Koperasi, dalam sejarah Indonesia, bukan konsep baru. Namun yang baru adalah skalanya—masif, serentak, dan tampak tergesa.
Di sinilah problem utama mulai terlihat: negara tampak seperti sedang mengakumulasi komitmen fiskal jangka panjang tanpa memastikan fondasi penerimaan negara cukup kuat. Ini bukan sekadar soal besar kecilnya anggaran, tetapi soal sequencing—urutan kebijakan. Apakah kita sedang membangun mesin sebelum memastikan bahan bakarnya tersedia?
Defisit APBN 2026 direncanakan tetap dijaga di kisaran 2,5%–2,8% dari PDB berkisar , sebuah angka yang secara formal masih berada dalam batas aman Undang-Undang Keuangan Negara. Namun realitas awal tahun sering kali berbicara lain. Pada kuartal pertama 2026 defisit telah menyentuh angka 240 Triliun, tekanan belanja—terutama dari program prioritas baru—mulai mendorong defisit lebih cepat dari pola normal, dengan kecenderungan pelebaran dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Ini sinyal klasik: ketika belanja berlari lebih cepat daripada penerimaan, maka defisit bukan lagi sekadar angka rencana, tetapi mulai menjelma menjadi kecenderungan struktural.
Sementara itu, kumulasi utang negara Indonesia telah berada di kisaran Rp8.000 triliun lebih, dengan rasio terhadap PDB masih sekitar 38–40%. Angka ini sering disebut “aman”, tetapi kata aman menjadi relatif ketika kebutuhan pembiayaan terus membesar. Untuk tahun 2026, pemerintah diperkirakan tetap akan menambah utang baru di kisaran Rp600–700 triliun guna menutup defisit dan membiayai program- program ambisius. Di titik ini, utang tidak lagi sekadar instrumen fiskal—ia mulai berubah menjadi penopang utama. Dan seperti semua penopang, ia punya batas daya tahan.
Rakyat di atas truk berteriak: “Awas, kita akan masuk jurang!” Itu bukan teriakan pesimistis. Itu refleks rasional dari mereka yang merasakan langsung guncangan. Inflasi pangan, harga kebutuhan pokok, tekanan ekonomi rumah tangga—semua itu adalah lubang-lubang kecil di jalan berlumpur yang membuat truk semakin sulit dikendalikan.
Sementara itu, elite kebijakan sering kali melihat angka dalam bentuk agregat. Rp300 triliun di atas kertas bisa terlihat seperti “investasi masa depan”. Tetapi di lapangan, setiap rupiah adalah konsekuensi: apakah ia dibiayai dari utang, dari pajak, atau dari pengalihan anggaran lain? Tidak ada uang negara yang “netral”. Semua punya trade-off.
Satirnya, kita seperti sedang membangun narasi optimisme di atas struktur fiskal yang rapuh. Kata “Indonesia Emas” menjadi semacam mantra—diulang cukup sering hingga terdengar seperti kebenaran, meskipun realitas di bawahnya belum sepenuhnya selaras.
Apakah ini berarti semua program itu salah? Tidak sesederhana itu. Masalahnya bukan pada niat, melainkan pada desain dan timing. Dalam ekonomi publik, kebijakan yang baik sekalipun bisa menjadi bencana jika dipaksakan dalam kondisi yang tidak siap.
Truk itu sebenarnya masih bisa diselamatkan. Rem masih ada, meski aus. Sopir masih bisa memilih untuk melambat, mengevaluasi, bahkan berbelok. Tetapi satu hal yang berbahaya adalah ketika kecepatan dianggap sebagai bukti keberhasilan. Dalam banyak kasus, justru kemampuan untuk menahan diri adalah bentuk kepemimpinan yang lebih matang.
Kita perlu jujur pada satu hal: risiko fiskal Indonesia sedang meningkat seiring dengan ambisi kebijakan yang membesar. Rasio utang terhadap PDB memang masih dalam batas aman secara formal, tetapi ruang fiskal tidak hanya ditentukan oleh angka itu. Ia juga ditentukan oleh fleksibilitas anggaran, efisiensi belanja, dan kualitas institusi.
Dan di sinilah ironi terbesar itu muncul.
Truk tua itu bukan sedang menuju Indonesia Emas. Ia sedang diuji: apakah ia mampu sampai, atau justru akan menjadi contoh klasik bagaimana sebuah bangsa tergelincir bukan karena kekurangan mimpi, tetapi karena terlalu banyak mimpi yang tidak diukur.
Di ujung jalan, jurang itu tidak berbicara. Ia hanya menunggu.
Dan kali ini, yang berteriak bukan lagi rakyat di atas truk.
Tetapi sejarah.
