Coba sebutin negara mana

Prabowo Klaim Banyak Negara Belajar MBG ke Indonesia

Komentar netizen akun X Roy Murtadho:

“Coba sebutin negara mana yang belajar MBG ke Indonesia? Biar nggak asal klaim aja. Gua yakin, hanya negara gila yang mau belajar MBG ke Indonesia. Apanya yang mau dipelajari dari MBG? Ketololan tata kelola nya? Pemborosannya? atau koncoisme nya? Bego banget.”

Ada juga netizen akun X @aik_arif yang menanyakan ke Chat GPT.

Saya coba masukin pertanyaan berikut ini ke ChatGPT: “Apa yang bisa dipelajari negara lain dari MBG di Indonesia?”, dan jawabannya begini:

“Kalau dilihat, kasus MBG di Indonesia memberi satu pelajaran besar: program makan publik bisa gagal bukan karena niatnya salah, tapi karena cara menjalankannya keliru. Dan justru di situlah negara lain bisa belajar banyak.

Pertama, jangan memaksakan skala sebelum sistem siap. Program makan untuk anak itu sangat sensitif—soal higienitas, distribusi, dan kualitas. Begitu dipaksakan cepat dalam skala besar tanpa infrastruktur dapur, rantai pasok, dan pengawasan yang matang, risikonya langsung muncul: makanan tidak aman, kualitas turun, bahkan membahayakan. Negara lain perlu memastikan pilot project benar-benar solid sebelum diperluas.

Kedua, hindari “proyekisasi” program sosial. Ketika program pangan berubah jadi ajang penyerapan anggaran atau distribusi proyek ke berbagai aktor non-teknis, fokusnya bergeser dari gizi ke administrasi. Ini yang sering membuat standar dilonggarkan. Pelajarannya jelas: feeding program harus dipimpin oleh sistem profesional, bukan jejaring kepentingan.

Ketiga, keamanan pangan adalah fondasi, bukan tambahan. Kasus kontaminasi—apa pun bentuknya—menunjukkan bahwa standar dasar seperti sanitasi dapur, penyimpanan, dan distribusi belum dijaga ketat. Negara lain harus menempatkan food safety sebagai syarat mutlak sejak awal, lengkap dengan audit rutin dan sistem pelaporan terbuka.

Keempat, akuntabilitas tidak boleh berhenti di atas kertas. Jika penyedia bermasalah tetap berjalan tanpa konsekuensi berarti, itu menciptakan budaya impunitas. Negara lain bisa belajar untuk membangun sistem evaluasi yang benar-benar mengikat: ada sanksi, ada transparansi, dan ada perbaikan nyata—bukan sekadar laporan.

Kelima, libatkan keahlian, bukan sekadar otoritas. Program seperti ini butuh ahli gizi, kesehatan masyarakat, dan manajemen sistem pangan. Ketika keputusan diambil oleh pihak yang tidak punya kompetensi teknis, kualitas jadi taruhan. Ini pelajaran klasik tapi sering diabaikan.

Keenam, jangan abaikan suara penerima manfaat. Anak-anak yang mengeluh soal rasa atau kualitas bukan sekadar “rewel”—itu indikator penting bahwa program tidak berjalan baik. Negara lain perlu membangun mekanisme umpan balik yang benar-benar didengar dan ditindaklanjuti.

Pada akhirnya, pelajaran paling keras dari MBG adalah ini:
memberi makan anak dalam skala nasional bukan sekadar logistik—itu ujian integritas sistem negara.

Kalau sistemnya rapuh, yang muncul bukan hanya makanan buruk, tapi juga erosi kepercayaan publik. Dan itu jauh lebih sulit diperbaiki daripada sekadar memperbaiki menu.”