Hilangnya Etika Komunikasi Publik di Mimbar Negara

Oleh: Rudi Sinaba

Presiden Prabowo Subianto dalam acara groundbreaking proyek hilirisasi nasional di Cilacap, Jawa Tengah, Rabu (29/4/2026), menyampaikan pernyataan keras dalam merespons narasi “Indonesia Gelap”. Dalam pidatonya ia mengatakan:

“Terus kita dibikin apalagi, Indonesia gelap. Matanya buram, Indonesia gelap. Indonesia terang. Ada yang mau kabur, kabur saja. Mungkin ada yang mau kabur ke Yaman. Silakan. Mau kabur ke mana.”

Pernyataan ini segera menjadi perhatian publik karena dinilai tidak sekadar membantah kritik, tetapi juga menggeser cara negara merespons oposisi wacana menjadi lebih personal dan konfrontatif.

Dalam teori komunikasi politik, ucapan pejabat publik tidak pernah berdiri sebagai ekspresi personal semata. Ia adalah bahasa negara yang membawa bobot institusional. Karena itu, setiap metafora, sindiran, atau hiperbola tidak berhenti di telinga audiens, tetapi menyebar sebagai representasi sikap kekuasaan.

Dalam konteks tersebut, kalimat “matanya buram” tidak sekadar retorika spontan. Ia dapat dibaca sebagai delegitimasi persepsi, yakni menggeser kritik dari isi argumen menjadi persoalan kemampuan melihat realitas.

Perubahan ini penting, sebab kritik tidak lagi dijawab dengan data atau kebijakan, melainkan dengan diagnosis terhadap subjek pengkritik. Dalam literatur komunikasi politik, pola ini dikenal sebagai frame displacement—pergeseran fokus dari isu ke individu.

Dalam demokrasi deliberatif ala Jürgen Habermas, ruang publik idealnya bekerja melalui rasionalitas argumen, bukan diskualifikasi personal. Ketika kritik dipindahkan ke wilayah persepsi individu, maka ruang rasional itu mulai mengalami penyempitan.

Bagian pernyataan “kabur saja ke Yaman” menambahkan dimensi lain yang lebih jauh, yaitu eksklusi simbolik. Kritik tidak lagi diposisikan sebagai bagian sah dari diskusi kewargaan, melainkan sebagai alasan untuk keluar dari ruang nasional.

Padahal dalam teori kewarganegaraan modern, hak untuk mengkritik negara tidak bergantung pada kesesuaian pandangan dengan pemerintah, melainkan pada status sebagai warga negara itu sendiri.

Namun dalam logika retorika seperti ini, ketidaksetujuan dipersempit menjadi ketidakcocokan eksistensial. Dengan demikian, kritik tidak hanya dibantah, tetapi juga didorong keluar dari arena simbolik kebangsaan.

Sosiolog Pierre Bourdieu menyebut bahasa sebagai alat kekuasaan simbolik yang bekerja secara halus dalam membentuk struktur sosial. Bahasa tidak hanya menggambarkan realitas, tetapi juga mengatur siapa yang memiliki legitimasi untuk mendefinisikannya.

Michel Foucault melengkapi pandangan ini melalui konsep regime of truth, yakni mekanisme di mana kekuasaan menentukan batas antara yang dianggap benar, keliru, dan yang tidak layak masuk dalam diskursus.

Dalam kasus ini, kritik terhadap narasi “Indonesia Gelap” sejatinya adalah kritik struktural terhadap kondisi sosial dan kebijakan. Namun respons yang muncul menggeser arena perdebatan menjadi lebih personal dan perseptual.

Akibatnya muncul paradoks komunikasi politik: upaya membantah pesimisme justru memperkuat intensitas konflik wacana di ruang publik.

Dalam etika komunikasi publik, terdapat tuntutan dasar berupa kebenaran, ketepatan normatif, dan kejujuran dalam dialog. Bahasa yang merendahkan pengkritik berpotensi mengganggu prinsip kesetaraan dalam ruang diskusi tersebut.

Di sisi lain, dalam praktik politik modern, dikenal fenomena performative anger, yaitu kemarahan yang dipentaskan sebagai strategi komunikasi untuk menunjukkan ketegasan dan kontrol situasi.

Namun ketegasan dalam demokrasi tidak identik dengan reduksi martabat lawan bicara. Justru semakin tinggi posisi kekuasaan, semakin besar tuntutan terhadap pengendalian bahasa publik.

Karena itu, persoalan utama bukan sekadar keras atau tidaknya bahasa, melainkan apakah ruang kritik tetap dipertahankan atau justru menyempit secara perlahan.

Ketika kritik dibalas dengan sindiran personal, publik belajar bahwa ekspresi ketidaksetujuan membawa konsekuensi sosial tertentu.

Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat memunculkan chilling effect, yakni situasi ketika kritik tetap ada, tetapi menjadi lebih hati-hati, terbatas, atau bahkan berpindah ke ruang yang lebih tertutup.

Hilangnya etika komunikasi publik tidak selalu terjadi melalui pelanggaran formal, tetapi melalui normalisasi gaya bahasa dalam ruang kekuasaan.

Pada akhirnya, yang dipertaruhkan bukan hanya gaya komunikasi seorang pemimpin, tetapi kualitas ruang publik itu sendiri: apakah ia tetap menjadi arena pertukaran argumen, atau berubah menjadi arena pengujian loyalitas.

Dalam perspektif ini, cara komunikasi presiden ini dapat dibaca sebagai upaya untuk menunjukkan dominasi kekuasaan atas narasi di dalam negara. Dalam kerangka komunikasi politik, dominasi tersebut tidak selalu diwujudkan melalui kebijakan atau regulasi formal, tetapi juga melalui penguasaan terhadap cara isu dibicarakan di ruang publik.

Dengan demikian, negara tidak hanya hadir sebagai pengelola kebijakan, tetapi juga sebagai pengendali wacana. Ketika bahasa kekuasaan bergerak ke arah yang lebih konfrontatif terhadap kritik, maka yang sedang terjadi bukan sekadar perdebatan opini, melainkan penegasan ulang batas-batas siapa yang dianggap sah dalam ruang berbicara publik.

(*)