Prabowo Dikritik Usai Singgung “Kabur ke Yaman”

Pernyataan Prabowo Subianto yang membantah narasi “Indonesia gelap” dengan ungkapan “matanya buram, kau kabur saja ke Yaman” sontak memantik perdebatan publik.

Ucapan tersebut respons spontan terhadap kritik, cerminan gaya komunikasi politik yang semakin mengeras di ruang publik di tengah tuntutan transparansi dan akuntabilitas. Retorika apakah memperkuat demokrasi atau justru menggerusnya?

Narasi “Indonesia gelap” sendiri muncul dari kegelisahan sebagian masyarakat terhadap kondisi ekonomi, ketimpangan sosial, hingga kualitas institusi publik. Dalam demokrasi, kegelisahan semacam itu bukan ancaman, melainkan bahan bakar evaluasi. Kritik adalah mekanisme koreksi, jangan dianggap permusuhan terhadap pemerintah.

Dalam praktik demokrasi, justru kritik adalah bentuk keterlibatan paling nyata warga negara. Mereka yang bersuara bukan hendak “kabur”, melainkan ingin memperbaiki. Karena itu, respons terhadap kritik semestinya mengedepankan argumen, bukan sekadar sanggahan emosional.

Sayangnya, bantahan yang disampaikan lebih menonjolkan delegitimasi ketimbang elaborasi. Menyebut pengkritik “bermata buram” tidak menjawab substansi persoalan yang mereka angkat. Publik tidak disuguhi data tandingan, tidak pula penjelasan komprehensif mengenai capaian yang dapat mematahkan narasi pesimisme. Akibatnya, perdebatan bergeser dari ranah rasional ke ranah retorika.

Lebih jauh, pernyataan tersebut mengandung problem logika yang serius. Seolah-olah, ada dua pilihan ekstrem: menerima kondisi Indonesia apa adanya atau pergi meninggalkannya. Ini adalah dikotomi semu.

Penyebutan Yaman sebagai pembanding juga problematis. Memang benar, Indonesia jauh lebih stabil dibanding negara yang dilanda konflik berkepanjangan. Namun, menjadikan negara yang sedang krisis sebagai tolok ukur justru menurunkan standar evaluasi. Pertanyaan yang lebih relevan bukanlah “apakah kita lebih baik dari Yaman?”, melainkan “apakah kita sudah cukup baik bagi rakyat kita sendiri?”.

Di sinilah letak tantangan kepemimpinan. Seorang pemimpin tidak hanya dituntut mampu membela negaranya dari kritik, tetapi juga mampu menyerap kritik sebagai bahan perbaikan. Ketegasan tidak harus diwujudkan dalam bentuk konfrontasi verbal. Ketegasan bisa hadir dalam bentuk kebijakan yang solutif, transparansi yang konsisten, dan kesediaan mengakui kekurangan.

Retorika keras juga berpotensi memperdalam polarisasi. Pendukung akan melihatnya sebagai simbol keberanian, sementara pengkritik memaknainya sebagai sikap anti-dialog. Jika dibiarkan, jurang ini akan semakin melebar, menghambat konsensus yang dibutuhkan untuk menyelesaikan persoalan bangsa yang kompleks.

Lebih dari itu, ada risiko delegitimasi terhadap kelompok kritis, akademisi, aktivis, hingga masyarakat sipil. Jika kritik terus diposisikan sebagai bentuk “ketidaksetiaan”, maka demokrasi kehilangan salah satu pilar utamanya yaitu kebebasan berpendapat. Padahal, sejarah menunjukkan bahwa kemajuan bangsa justru lahir dari keberanian mengoreksi diri.

Penting untuk diingat, optimisme nasional tidak dibangun dengan menutup mata terhadap masalah. Optimisme dibangun melalui keseimbangan antara pengakuan atas capaian dan kejujuran terhadap kekurangan. Tanpa itu, optimisme hanya akan menjadi slogan kosong yang rapuh di hadapan realitas.

Dalam konteks ini, publik berhak berharap lebih. Bukan sekadar retorika yang membakar emosi, tetapi juga argumentasi yang mencerahkan. Bukan sekadar bantahan, tetapi juga solusi. Sebab pada akhirnya, yang dibutuhkan bukanlah siapa yang paling keras berbicara, melainkan siapa yang paling mampu menghadirkan perubahan nyata.

Demokrasi yang matang menuntut kedewasaan dari semua pihak, terutama pemimpin. Kritik tidak perlu dibungkam, apalagi diusir secara simbolik. Kritik perlu didengar, dipahami, dan dijawab dengan kerja nyata. Hanya dengan cara itu, narasi “Indonesia gelap” dapat dijawab.

(Ayik Heriansyah)