Apa Yang Mau Dibanggakan?
Bagaimana menjawab pertanyaan presiden ini? Ya jelas memang nggak ada! Hanya Indonesia yang mampu membangun 30.000 koperasi setahun. Dan nanti akan dibangun 80.000 koperasi.
Tapi nanti dulu. Koperasi? Yang baru dibangun itu gedung Koperasi. Kemudian yang baru diadakan itu perlengkapannya: ratusan ribu mobil yang diimpor dari India.
Sementara, koperasinya? Nah disinilah duduk soalnya. Koperasi adalah kerjasama ekonomi antar individu untuk mencapai keuntungan bersama. Ini ekonomi kolektif. Orang-orang berkumpul, menyatukan kekuatan, sehingga mereka mampu meraih keuntungan lewat cara kerjasama.
Prinsip koperasi berbeda dengan pasar yang memaksimalkan kepentingan individual. Asas terpenting koperasi adalah kerjasama antar anggotanya. Misalnya, mereka mengumpulkan modal, kemudian meminjamkannya dengan bunga (biasanya lebih tinggi dari bunga bank atau lembaga keuangan resmi). Bunga ini adalah keuntungan. Nanti setelah terkumpul keuntungan ini dibagi antar anggota. Dari anggota, untuk anggota, dan dikerjakan oleh anggota.
Apakah Koperasi Merah Putih-nya Prabowo ini adalah koperasi? Ya jelas nggaklah. Memang ada pengurusnya. Tapi pengurus tidak tahu apa-apa ketika gedung Koperasinya dibangun oleh militer — yang mendapat “kontrak” dari PT Agrinas Pangan.
Lalu uangnya darimana? Diambil kredit bank-bank Himbara. Karena ia kredit, maka siapa yang akan membayar cicilannya? Oh, itu dibayar Kementerian Keuangan dari Dana Desa. Jadi 60-70% dana desa dipakai untuk mencicil kredit Koperasi Merah Putih.
Kementerian Keuangan bilang, Koperasi ini tidak membebani keuangan negara. Karena dananya diambil dari Dana Desa yang sudah dianggarkan.
Terus, apakah warga desa pernah diajak bicara? Ya jelas tidak. Kenapa? Alasan pemerintah, “ketimbang dikorupsi lebih baik dipakai membangun koperasi.” Argumen yang sama juga sering diucapkan untuk membela program Makan Bergizi Gratis.
Korupsi? Dana Desa itu diawasi dengan baik dan ketat. Dana ini dipakai untuk perbaikan jalan, perbaikan saluran air, pembangunan infrastruktur desa seperti air bersih, pengelolaan sampah, bahkan pembangunan rumah-rumah ibadah. Penggunaannya pun lewat Musyawarah Desa yang setiap tahun membuat RAPBDes.
Memang gampang membuat narasi. Dan karena sedemikian merasuknya korupsi di negeri ini, narasi korupsi tingkat desa ini merasuk kemana-mana. Memang ada saja Kepala Desa yang kurang ajar dan maling. Namun sebagian besar dipilih karena memang mereka bisa menjaga amanah jabatannya dan benar bekerja untuk rakyatnya.
Beaya untuk membangun sebuah koperasi adalah 3 milyar. Ini untuk bangunan (1,6 milyar), perlengkapan mobil, traktor, dll (900 juta), dan barang-barang (500 juta). Desa harus mencicil sebesar 600-700 juta per tahun. Perlu waktu 6 tahun untuk melunasi “pinjaman yang tidak pernah mereka setujui” ini.
Jadi masyarakat desa sekarang harus bersiap — dalam 6 tahun ke depan, perbaikan jalan, saluran air, kebersihan, dll. itu akan sangat minimal. Di beberapa wilayah ini sudah terjadi. Warga memperbaiki sendiri jalan-jalan desa yang rusak. Dan ada yang dipasang plang, “Kepala Desa, Camat, dan Bupati Dilarang Lewat!”
Mereka tahunya yang bertanggungjawab itu ya Kades, Camat, atau bupatinya. Mereka tidak tahu bahwa ini adalah kebijakan komando dari pusat.
Ini persis seperti krisis sampah di seluruh Indonesia. Rakyat marah kepada para pejabat dan birokrat daerah. Padahal kebijakan menutup seluruh TPA itu diambil oleh pemerintah pusat secara terkomando dan tersentralisir.
Dan pemerintah pusat tidak memberikan alternatif. Jangankan alternatif, pemerintah pusat bahkan tidak memberikan periode transisi. Pokoknya tutup!
Bahkan ada daerah yang berinisiatif membeli mesin pembakar sampah (incinerator). Pemerintah pusat datang: tutup karena tidak memenuhi syarat uji emisi. Rupanya pemerintah pusat melihat emisi dari pembakaran sampah pribadi — yang memenuhi wilayah Indonesia pagi, sore dan malam — lebih baik ketimbang insinerator yang lebih terkontrol!
Kita kembali pada pertanyaan presiden ini. “Negara mana yang bisa membangun 30 ribu koperasi dalam waktu satu tahun?”
Sebelum kita menjawab pertanyaan ini, sebaiknya kita juga mengkaji, apakah Koperasi ini akan menjanjikan keuntungan? Atau bisa berjalan secara ekonomis?
Untuk saya yang besar di dunia retail karena keluarga kami hidup dari sana, sulit untuk membayangkan keuntungan. Bahkan bisa jalan saja sudah syukur. Profit margin perusahan retail sekitar 15-20%. Itu sudah bagus sekali.
Jika kita ikuti logika bahwa desa harus mencicil 600 juta per tahun, maka Kopdes Merah Putih harus untung setidaknya 20 juta per hari! Kalau di retail itu berarti omzet 400 juta per hari. Ini belum dipotong beaya manajer (7 juta per bulan), pegawai lain seperti kasir, pengatur barang, sopir, yang gajinya (3 juta per bulan). Belum lagi kebutuhan listrik, bensin, dan air.
Untungnya cicilan 600 juta itu sudah dibayar dari Dana Desa. Jadi KDMP bisa jalan walaupun keuntungannya hanya cukup untuk menutupi beaya operasional saja.
Namun, siapa yang sesungguhnya menanggung pengeluaran ini? Ya rakyat desa! Mereka membayar pajak untuk memperbaiki sendiri semua fasilitas yang seharusnya ditutup oleh Dana Desa. Ini pajak! Karena ini fasilitas umum — yang ironisnya dikerjakan secara kolektif (seperti seharusnya koperasi!).
Lalu bagaimana menjawab pertanyaan presiden ini? Memang tidak ada negara yang mampu membangun 30 ribu koperasi dalam setahun. Bukan karena tidak mampu. Tapi karena TIDAK MAU!
Jelas bahwa ini kebijakan yang sangat, sangat merugikan rakyat banyak.
Dan, korupsi?
Luangkanlah sedikit waktu menengok koperasi-koperasi ini. Simpulkan sendiri, apakah bangunan dengan kualitas seperti itu seharga Rp 1,6 milyar? Oh, ya tanah disediakan oleh desa. Jadi hanya bangunan saja seharga Rp 1,6 milryar!
Mainlah ke Kopdes yang belum setahun lalu diresmikan oleh presiden ini. Masih jalan?
Saya tidak tahu mengapa presiden ini begitu bangga pada sesuatu yang semua orang bisa melihat dengan terang benderang: bahwa kebijakan ini adalah malapetaka bagi rakyat banyak dan hanya menguntungkan untuk segelitir kroni dan militer.
Apa yang harus dibanggakan dari jumlah 30.000 … yang sudah bisa diduga akan mangkrak. Dan orang-orang desa yang menanggung bebannya!
(Made Supriatma)
