TREN MENYUAP PEMILIH

TREN MENYUAP PEMILIH

✍️Agustinus Edy Kristianto

Terang-terangan menyuap pemilih tampaknya menjadi tren global. Presiden AS Donald Trump menjanjikan USD 5000 (Rp85 juta, kurs Rp17 ribu) per orang dewasa jika Partai Republik menang pemilu DPR dan Senat AS (Kompas, 11/9/2026).

Saya mencium gejala itu dalam wacana pemerintah menganggarkan Rp11 triliun untuk pembukaan rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI)/Bank Syariah Indonesia (BSI) untuk 200 juta penduduk Indonesia berusia 17 tahun ke atas. Katanya, untuk penyaluran bansos supaya cepat dan tepat sasaran. Per rekening diisi dana mengendap Rp50 ribu.

Dilihat dari angkanya saja sudah tercium bau-bau proyeknya. Rp50 ribu x 200 juta = Rp10 triliun. Ada setidaknya Rp1 triliun yang berpotensi dimainkan sebagai proyek pemadanan data Dukcapil-BI-perbankan skala 200 juta orang yang butuh infrastruktur IT besar: sistem antifraud, core banking scaling, integrasi NIK real-time dsb. Biasanya dilakukan vendor, yang pertanyaannya, siapa pemegang kontrak integrasi sistemnya kelak.

Berikutnya, jujur saja, apakah punya rekening BRI/BSI adalah kebutuhan mendesak orang dewasa Indonesia saat ini? Saya pikir tidak juga. Malah BSI/BRI yang bakal untung tak cuma dari rekening yang dibuka (dan memungut biaya administrasi dll) tapi dari basis data yang sangat besar dan bernilai komersial terutama untuk cross-selling produk lanjutan: kartu debit, asuransi mikro, pembiayaan syariah dsb.

Lagipula data menunjukkan sasaran 200 juta rekening tidak nyambung dengan data unbanked riil. BPS mencatat penduduk usia produktif yang belum punya rekening pada 2026 hanya 15,3 juta (turun dari 18,2 juta di 2025) (Kontan, 11/9/2026). Kalau target program baru 200 juta rekening, maka setidaknya ada 184,7 juta di antaranya bukan kelompok unbanked yang jadi alasan program ini dibikin.

Jumlah rekening dengan saldo di bawah Rp100 juta mencapai 693,97 juta per Juli 2026. Total penduduk Indonesia 290 juta. Artinya rata-rata orang Indonesia sudah punya lebih dari dua rekening saat ini.

Ini bakal sama saja dengan program pembukaan rekening duplikat massal.

Untuk apa?

Saya menduga kuat ada motif politik dengan menggunakan instrumen perbankan. Tak sekadar penyaluran bansos, tapi merupakan proyek membangun ekosistem ketergantungan massa secara finansial sekaligus politik.

Dan, itu bukan hal baru. India sudah melakukannya melalui program pemadanan data Aadhaar (semacam KTP/NIK) ke bank kemudian data pemilih. Ada perusahaan bernama IT Grids yang diduga mengakses data Aadhaar, daftar pemilih, data perbankan, dan data penerima program pemerintah untuk sebuah aplikasi yang ternyata dikendalikan partai TDP (Telugu Desam). Aplikasi itu berisi profil lengkap pemilih berikut dengan opsi identifikasi afiliasi politik, pola perilaku keuangan, dst.

Untuk konteks 200 juta rekening Indonesia, bisa dibayangkan kelak begitu ada basis data gabungan NIK-rekening-penerima bansos, ia jadi aset bernilai tinggi bagi siapa pun yang punya akses tidak sah ke dalamnya. Data itu adalah alat ampuh untuk pemetaan politik (voter profiling) dan kampanye tertarget (targeted campaigning).

“17 tahun ke atas” adalah kata kunci yang bisa kita tafsirkan sebagai kemungkinan program pembukaan rekening ini juga untuk memetakan pemilih pemula yang jumlahnya akan cukup besar. Bedanya dengan data bansos selama ini, basis data dari program pembukaan rekening ini akan lebih rinci (by name, by address), menggambarkan pola perilaku finansial, dan yang paling krusial adalah alat untuk menciptakan ketergantungan rakyat penerima bansos kepada pemerintah yang sedang berkuasa dan akan terus berkuasa melalui pemilu berikutnya.

Pemilihan hanya BRI/BSI sebagai bank pelaksana juga menunjukkan kecenderungan sistem komando yang kuat dalam satu tangan: Presiden. BRI/BSI adalah bagian dari Himbara yang merupakan bagian dari Danantara, sementara kendali sesungguhnya Danantara adalah di tangan Presiden (silakan baca UU BUMN hasil revisi). Danantara juga dikecualikan dari definisi keuangan negara sehingga bukan merupakan objek audit BPK. Apalagi saya mendapat informasi ditargetkan pada Oktober 2026, revisi UU Keuangan Negara akan tuntas sekaligus (omnibus) dengan UU Perbendaharaan Negara, UU Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Jadi sebenarnya saat ini sedang terjadi semacam gerakan besar untuk mengubah sistem bagaimana keuangan dan kekayaan negara dialirkan, yang tentu saja cenderung ke arah angin yang sedang berkuasa (ganti pemain), dan berlangsung secara linier dengan rekayasa politik untuk memastikan kemenangan pada 2029 menggunakan instrumen big data (kependudukan, perbankan, fintech).

Begitu strategi di balik layarnya. Tapi di depan panggung narasinya dibuat sederhana dan heroik: rakyat lapar, kasih makan (MBG yang meskipun banyak yang keracunan); rakyat susah, kasih bansos di rekening bank; rakyat terjerat rentenir, kasih Kopdes. Orang Indonesia masih senang dikasih pemimpin yang pencitraannya konkret seperti begitu.

Jadi, janganlah kita cuma fokus pada mem-bully kelakuan dan ucapan Presiden atau pejabat lainnya yang remeh-temeh atau lucu-lucuan saja. Kritiklah hal yang penting dengan serius karena ada hal dan agenda besar di baliknya yang akan sangat mempengaruhi kehidupan kita masing-masing.

Mungkin tak banyak yang bisa kita lakukan untuk mengubah keadaan, tapi setidaknya kita tahu cara main mereka yang berkuasa saja sudah lumayan. Setidaknya kita tidak mewarisi kebodohan dan apatisme untuk generasi selanjutnya.

Salam,
AEK