Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Republik Indonesia secara resmi mengimbau jemaah dan asosiasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) untuk tidak memilih penerbangan transit di Malaysia dan Singapura, melainkan beralih menggunakan penerbangan langsung (direct flight) ke Arab Saudi menggunakan maskapai nasional.
Dilema Jemaah: “Nasionalisme” vs Beban Kantong
Bagi jemaah, penerbangan transit ke Malaysia atau Singapura selama ini menjadi pilihan favorit karena menawarkan harga tiket yang jauh lebih murah dan kompetitif dibandingkan penerbangan langsung dari Indonesia. Netizen dan asosiasi travel mengeluhkan bahwa jika jemaah dipaksa menggunakan penerbangan langsung yang harganya masih tinggi, hal ini justru akan memberatkan jemaah atau menaikkan harga paket umrah secara keseluruhan.
***
BAHKAN kebijakan ini ‘disentil’ warga Malaysia Brader Sai di fb:
Kementerian Haji dan Umrah Indonesia Mengimbau Jemaah untuk Tidak Transit melalui Malaysia dan Singapura.
Melalui Wakil Menteri, Dahnil Anzar Simanjuntak, kementerian yang menangani urusan haji dan umrah di Indonesia—dengan nada bangga—meminta calon jemaah umrah asal Indonesia untuk berhenti menggunakan rute transit melalui Malaysia (KLIA) dan Singapura (Changi). Alasan resmi yang disampaikan terdengar mulia dan agung: konon untuk “memperkuat ekonomi nasional” dan mencegah larinya dana ke luar negeri.
Namun, di balik bahasa diplomatik yang disusun rapi ini, siapa pun yang mampu membaca pesan tersirat mungkin akan tersenyum sinis. Dalih ekonomi tersebut hanyalah kedok murahan untuk menutupi ego yang terluka dan kebanggaan politik yang salah tempat.
Narasi yang dibangun cukup jelas: dengan menghalangi sekitar 70.000 jemaah untuk transit melalui Kuala Lumpur dan Singapura, kedua negara tetangga tersebut diharapkan akan merugi dan menyesali hilangnya pendapatan ekonomi.
Mari kita lihat kenyataan di bandara-bandara tersebut:
Changi (Singapura) dan KLIA (Malaysia) adalah hub penerbangan internasional berskala masif yang melayani jutaan penumpang dari seluruh dunia—mulai dari Eropa hingga Australia. Kehilangan sebagian kecil lalu lintas transit jemaah umrah tidak akan memberikan dampak apa pun terhadap kondisi ekonomi Malaysia maupun Singapura.
Sebaliknya, siapa yang sebenarnya paling dirugikan? Masyarakat Indonesia sendiri—para jemaah biasa yang telah menabung selama bertahun-tahun demi bisa menginjakkan kaki di Tanah Suci, kini dipaksa membayar harga tiket yang sangat mahal dari maskapai penerbangan dalam negeri. Maskapai lokal seperti Garuda dan Lion Air belum mampu menawarkan harga yang benar-benar kompetitif atau tarif khusus rombongan; namun, masyarakat justru diminta untuk mengorbankan isi kantong mereka demi memuaskan ego seorang pejabat.
Mengapa selama ini jemaah lebih memilih transit melalui Malaysia atau Singapura? Jawabannya sederhana dan berkaitan dengan prinsip dasar pasar: harga dan efisiensi.
Maskapai penerbangan di Malaysia dan Singapura menawarkan paket yang jauh lebih murah dan fleksibel. Ini bukan berarti jemaah Indonesia kurang memiliki rasa patriotisme; sebaliknya, mereka hanya bertindak secara rasional. Di tengah tekanan kenaikan biaya hidup, siapa pun pasti akan memilih opsi yang bisa menghemat jutaan rupiah.
Ketika pemerintah melarang alternatif yang lebih murah ini atas nama “patriotisme”, tindakan tersebut bukanlah bentuk pemberdayaan ekonomi, melainkan sebuah paksaan terselubung—upaya untuk menopang maskapai penerbangan lokal yang gagal bersaing di pasar bebas.
Kapasitas penerbangan adalah masalah lain. Memindahkan puluhan ribu penumpang tidak semudah menggeser orang dari satu meja ke meja lainnya. Pesawat harus tersedia, jadwal harus diatur, dan kursi harus mencukupi. Maskapai tidak bisa begitu saja mengeluarkan pesawat dari kantong mereka hanya karena pemerintah ingin warganya menggunakan maskapai lokal.
Bagaimanapun, tujuan utama maskapai penerbangan adalah mencari keuntungan. Jika harga tiket harus diturunkan demi memenuhi tuntutan pemerintah, siapa yang diharapkan menanggung biaya operasionalnya? Apakah bahan bakar akan digratiskan? Apakah awak pesawat akan bekerja sebagai sukarelawan? Apakah pemeliharaan pesawat akan dibayar dengan doa?
Jika pemerintah memilih untuk memberikan subsidi, maka dana publik akan terlibat. Jika tidak, maskapai harus berjuang sendiri. Jika harga tetap tinggi, masyarakat kemungkinan besar akan terus memilih penerbangan transit yang lebih murah.
Pada akhirnya, semua jalan kembali ke pertanyaan yang sama: siapa yang harus menanggung biayanya?
Ini bukan pertama kalinya kita menyaksikan drama semacam ini. Setiap kali muncul ketegangan—baik itu terkait kabut asap maupun teguran diplomatik dari negara tetangga—retorika mengenai “martabat bangsa” dan “nasionalisme” langsung dikeluarkan dari lemari politik. Kekhawatiran negara tetangga mengenai kesehatan masyarakat justru ditanggapi dengan retorika tentang “kurangnya rasa hormat”, yang kemudian diikuti oleh kebijakan impulsif yang justru membebani rakyat sendiri. Saat para menteri berbicara muluk-muluk tentang “martabat”, mereka lupa melihat ke bawah, kepada rakyat biasa—yang kini harus memegang dompet yang semakin kosong.
Pada akhirnya, Singapura tetap kaya, Malaysia terus menjadi pusat penerbangan global yang diminati, dan maskapai penerbangan transit tetap menjalankan bisnis mereka seperti biasa. Satu-satunya pihak yang harus menanggung beban penderitaan adalah jemaah umrah asal Indonesia, yang dipaksa membayar harga tiket yang sangat mahal—semuanya demi mendanai sebuah “kemenangan moral” dan memuaskan ego para menteri agar bisa tampil di tajuk berita. Ini adalah contoh klasik dari strategi politik: menembak kaki sendiri, namun berharap orang yang berdiri di sebelah Anda justru yang terluka.
–FB–
