TEMPE DOLLAR

Oleh: Joko Intarto

Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS terus merosot. Kini sudah menyentuh Rp17.600 per USD. Dalam situasi seperti itu, ada pejabat publik yang dengan enteng berkata, “Rakyat desa tidak terpengaruh dollar.”

Kalimat itu mungkin terdengar menenangkan. Tapi sayangnya, kenyataan tidak sesederhana slogan.

Justru rakyat pedesaan dan masyarakat kecil perkotaanlah yang termasuk kelompok paling rentan terhadap gejolak dollar. Mereka mungkin tidak punya tabungan valas. Tidak main saham luar negeri. Tidak belanja di Beverly Hills. Tapi mereka makan tahu dan tempe hampir setiap hari. Di situlah dollar diam-diam ikut makan bersama mereka.

Komoditas yang paling nyata menunjukkan hubungan langsung antara dapur rakyat dengan kurs dollar adalah kedelai. Bahan baku tahu dan tempe ini sebagian besar masih impor. Harganya mengikuti standar internasional dalam mata uang USD. Ketika dollar naik, harga kedelai ikut naik.

Ketika harga kedelai naik, pengrajin tempe mulai gelisah. Ketika pengrajin gelisah, rakyat mulai mendapat tempe yang ukurannya makin tipis seperti lembaran fotokopi.

Harga boleh tetap Rp5.000. Tapi tempenya berubah menjadi “edisi hemat.”

Indonesia sebenarnya negara pengonsumsi kedelai terbesar di dunia. Tempe bahkan sudah menjadi identitas kuliner nasional. Dari warung kaki lima sampai restoran mahal, tempe hadir dengan penuh percaya diri. Ironinya, bahan bakunya justru datang dari luar negeri.

Produksi kedelai nasional hanya sekitar 300.000–400.000 ton per tahun. Padahal kebutuhan nasional mencapai sekitar 3 juta ton per tahun. Artinya, lebih dari 85 persen kebutuhan kedelai Indonesia bergantung pada impor.

Jadi jangan heran bila rakyat kecil sebenarnya sangat dekat dengan dollar. Bahkan mungkin lebih dekat daripada sebagian pejabat yang menganggap dollar hanya urusan trader dan importir.

Lalu pertanyaannya: mengapa Indonesia tidak mampu menghasilkan kedelai sendiri dalam jumlah memadai?

Masalahnya panjang. Dan klasik.

Pertama, kedelai di Indonesia kalah menarik dibanding padi, jagung, cabai, atau sawit. Petani tentu memilih tanaman yang lebih menguntungkan. Menanam kedelai sering dianggap pekerjaan penuh pengorbanan: modal ada, capek ada, untungnya kadang cuma cukup untuk membeli gorengan berbahan kedelai juga.

Kedua, produktivitas kedelai Indonesia kalah dibanding negara subtropis seperti Amerika Serikat atau Brasil. Di sana, satu hektare lahan bisa menghasilkan 3–4 ton kedelai. Di Indonesia rata-rata masih sekitar 1,5–2 ton. Faktor iklim tropis, hama, teknologi, kualitas benih, hingga skala pertanian membuat biaya produksi kita lebih mahal dan hasilnya lebih rendah.

Ketiga, lahan pertanian Indonesia terlalu kecil dan terpencar-pencar. Sulit dimodernisasi. Di Amerika, kedelai ditanam di hamparan luas menggunakan mesin raksasa dan teknologi satelit. Di sini, petani kadang masih melihat cuaca dengan metode paling canggih warisan nenek moyang: menatap langit sambil berkata, “Kayaknya sore hujan.”

Yang lebih ironis, kedelai impor justru sering lebih murah dan lebih bagus kualitasnya dibanding kedelai lokal. Ukurannya besar, seragam, dan cocok untuk tempe. Akibatnya pengrajin lebih memilih impor. Petani lokal makin kehilangan semangat menanam.

Padahal setiap musim pemilu, swasembada kedelai selalu menjadi lagu wajib kampanye. Janjinya berulang:
petani akan disejahterakan,
impor akan dikurangi,
produksi lokal akan ditingkatkan.

Tetapi setelah pemilu selesai, swasembada kembali masuk freezer bersama janji-janji lainnya.

Sudah lebih dari 70 tahun Indonesia merdeka. Kita mampu membuat kereta cepat, membangun gedung pencakar langit, bahkan bercita-cita menjadi pemain kendaraan listrik dunia. Tapi untuk urusan tempe, kita masih bergantung pada kapal pengangkut kedelai dari luar negeri.

Maka ucapan bahwa rakyat desa tidak terdampak dollar sebenarnya terlalu jauh dari kenyataan. Sebab bagi rakyat kecil, dollar bukan sekadar angka di layar Bloomberg.

Dollar bisa menentukan:
ukuran tempe di meja makan,
harga tahu di pasar,
hingga jumlah gorengan yang bisa dibeli anak sekolah sepulang mengaji.

Di negeri ini, fluktuasi dollar akhirnya bukan hanya urusan ekonomi makro. Ia sudah menjelma menjadi urusan perut rakyat.

(jto)