Memberantas Korupsi Dengan Meningkatkan Korupsi

“Memberantas Korupsi Dengan Meningkatkan Korupsi”

MBG yang menjadi program utama pemerintahan Prabowo sedang mengalami krisis. Saya melihat bahwa program ini punya masalah struktural yang akut — yang hanya bisa diselesaikan kalau program ini didesain ulang. Penangkapan orang-orang yang bertanggungjawab mengimplementasikan program ini, sekaligus juga yang merancangnya, itu tidak cukup.

MBG adalah program rente. Bagaimana bisa, sebuah program kesejahteraan (welfare) diimplementasikan lewat kontraktor swasta? Sebenarnya tidak ada yang salah dengan pihak swasta. Masalahnya, ia dengan cepat menjadi jarahan para elit (elite captures).

Jadilah program ini kacau balau. Triliunan uang negara — uang para pembayar pajak — menguap begitu saja. Program ini meniadakan satu elemen penting, yakni para stakeholders. Mereka adalah ekosistem sekolah (guru, orangtua murid, pengelola kantin), komunitas, dan pemerintahan di tingkat akar rumput.

Mengapa tidak belajar dari program yang sudah berjalan beberapa dekade dan berhasil? Taruhlah misalnya Posyandu. Anda mungkin meremehkan program ini: timbang bayi, vaksinasi, pemberian makanan tambahan (bubur kacang ijo atau susu kalau ada). Pernahkah Anda mendengar balita keracunan kacang ijo dari Posyandu?

Program ini menjadi signature dari Orde Baru, yang dirancang oleh para teknokrat dan birokrat yang memang ahli dalam membuat kebijakan. Tapi yang terutama pelibatan PKK, RT/RW, dan komunitas menjadi sentral untuk keberhasilannya.

Rejim ini tidak percaya pada teknokrat. Tidak percaya pada birokrat. Berkali-kali Prabowo berpidato, “Daripada dikorupsi …”

Saya tidak tahu darimana dia mendapat cara pandang itu. Mungkin dia tidak bisa membedakan antara menjalankan pemerintahan dan berpolitik?

Alias, dia tidak bisa membedakan kerja-kerja pemerintahan dan kerja membangun koalisi politik. Bagi dia, semua maling. Maka dia teriak-teriak anti-korupsi sekencang-kencangnya.

Padahal, seorang pemimpin negara yang baik mesti paham bahwa pemerintahan adalah sebuah mesin. Ia tidak boleh dikacaukan dengan kepentingan politik. Jika fungsi pemerintahan itu tidak dipelihara, atau seperti sekarang dia lakukan, mengganti mesin ini dengan komando militer, maka akibatnya sangat fatal.

Kita melihat bahwa semua struktur dan institusi yang dibangunnya itu adalah institusi yang sangat terbuka untuk dikorupsi. Tidak ada yang lebih baik untuk menggambarkan ini selain: “Memberantas Korupsi Dengan Meningkatkan Korupsi.”

Saya tidak tahu, apakah Prabowo sadar atau tidak bahwa dia sebenarnya sudah mempolitisasi pemerintahan sedemikian rupa. Dia mempolitisasi militer hingga ke tingkat yang membahayakan pertahanan negara. Dia mempolitisasi kepolisian dan kejaksaan sehingga mereka menjadi penghancur hukum yang seharusnya mereka pelihara.

Dia meminggirkan teknokrasi dan memusuhi birokrasi. Daerah-daerah tidak punya uang untuk menggaji pegawainya. Prabowo memotongnya dengan alasan efisiensi. Namun di sisi lain, dia merekrut pegawai-pegawai baru, melatih mereka secara militer, dan menghamburkan Rp 30-45 juta per orang untuk Latsarmil. Uang untuk satu peserta Latsarmil itu bisa untuk gaji setahun seorang tenaga P3K atau guru honorer.

Terus terang, saya sangat, sangat kuatir dengan masa depan Republik ini. Jujur saja, saya kuatir dan marah. Entah, bagaimana dengan Anda?

(Made Supriatma)