Tiga Pendekar Satu Panggung, Rakyat Gelar Tikar Menonton

Dulu, rakyat sering bertanya, “Siapa yang mengawasi para penegak hukum?”

Sekarang pertanyaannya berubah, “Siapa yang sedang mengawasi siapa?”

Panggung hukum mendadak menjadi tontonan yang membuat publik sulit berkedip.

– Kejaksaan Agung bergerak mengusut dugaan korupsi di Badan Gizi Nasional hingga menetapkan sejumlah tersangka, termasuk perwira tinggi Polri, serta mengungkap dugaan keterlibatan seorang prajurit TNI aktif yang kemudian diproses melalui mekanisme yang berlaku.

– Belum lama berselang, Polri bergerak dalam penyidikan perkara lain. Penggeledahan dilakukan di sejumlah lokasi terkait dugaan korupsi tata kelola batu bara PLN, Asabri, dan perkara lain. Dari salah satu rumah di kawasan Sentul, penyidik menyita barang bukti berupa emas batangan puluhan kilogram serta uang tunai dan valuta asing dengan nilai yang ditaksir mencapai ratusan miliar rupiah.

Rakyat pun mulai membeli camilan. Gelar tiker. Sebab jalan ceritanya terasa seperti serial yang setiap hari mengeluarkan episode baru.

Yang membuat orang tersenyum getir bukan karena hukum ditegakkan. Justru hukum memang harus ditegakkan kepada siapa pun tanpa pandang bulu.

Yang membuat orang mengernyit adalah waktunya yang terasa begitu dramatis.

Ketika satu lembaga bergerak, lembaga lain ikut bergerak.

Ketika satu kasus memanas, muncul kasus lain yang tak kalah panas.

Akhirnya, publik terbelah menjadi dua kubu.

Sebagian bersorak, “Bagus! Bersihkan semua!”

Sebagian lagi berbisik, “Ini sedang perang atau sedang bersih-bersih?”

Padahal, negara hukum tidak membutuhkan pertandingan antarlembaga.

Negara hukum membutuhkan perlombaan mencari kebenaran.

Kalau memang semua perkara itu murni penegakan hukum, rakyat tentu patut bersyukur. Artinya, tidak ada lagi orang yang kebal hukum. Siapa pun yang diduga bersalah diperiksa, siapa pun yang terbukti bersalah dihukum sesuai undang-undang.

Namun kalau suatu hari semua ini ternyata hanya menjadi alat tawar-menawar kekuasaan, saling membuka kartu agar tidak ada yang membuka kartu berikutnya, maka yang paling rugi bukan Kejaksaan, bukan Polri, dan bukan pula TNI.

Yang paling rugi adalah kepercayaan rakyat.

Sebab hukum kehilangan wibawa bukan ketika ada tersangka.

Hukum kehilangan wibawa ketika masyarakat mulai mengira bahwa setiap penyidikan hanyalah balasan atas penyidikan sebelumnya.

Mudah-mudahan dugaan itu keliru.

Karena negeri ini terlalu besar untuk dijadikan arena adu gengsi antarinstitusi.

Rakyat lebih ingin melihat tiga lembaga negara berdiri di sisi yang sama: mengejar keadilan, bukan saling mengejar.

(DWYSA)

-fb