AS sepakat mencairkan dana Iran senilai $12 miliar yang selama ini dibekukan

Negosiator utama sekaligus Ketua Parlemen Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, mengonfirmasi bahwa kesepakatan telah dicapai dengan Amerika Serikat untuk mencairkan dana Iran senilai $12 miliar (sekitar Rp 215 triliun) yang selama ini dibekukan. Pengumuman ini disampaikan pasca-pertemuan diplomatik tingkat tinggi di Swiss yang bertujuan meredakan konflik regional.

Berikut rincian poin penting terkait pencairan dana dan dinamika negosiasi tersebut:

Struktur Pencairan Dana

  • Mekanisme Dua Tahap: Dana sebesar $12 miliar tersebut akan dicairkan dalam dua tranches masing-masing senilai $6 miliar.
  • Landasan Hukum: Langkah ini didasarkan pada Pasal 11 dari Nota Kesepahaman (MoU) yang baru saja disepakati antara Teheran dan Washington.
  • Otonomi Penggunaan: Pihak Iran menegaskan mereka memiliki kebebasan penuh dalam menyalurkan dana tersebut tanpa batasan internasional.

Ketentuan Pendukung dari AS

Sebagai bagian dari kemajuan negosiasi di Swiss, pemerintah Amerika Serikat juga mengambil beberapa langkah pelonggaran finansial:

  • Pelonggaran Sanksi Minyak: Departemen Keuangan AS mengeluarkan penundaan sanksi (waiver) selama 60 hari hingga 21 Agustus, yang mengizinkan Iran menjual minyak mentah dan produk petrokimia dengan harga pasar normal.
  • Keamanan Selat Hormuz: Iran dan AS sepakat membentuk pusat koordinasi dan hotline komunikasi guna menjamin keamanan navigasi kapal komersial di Selat Hormuz.

Perbedaan Pendapat Terkait Alokasi Dana

Meskipun pengumuman kesepakatan telah dirilis, terdapat ketidaksepakatan publik mengenai bagaimana dana tersebut akan digunakan:

  • Klaim Amerika Serikat: Presiden AS Donald Trump dan Wakil Presiden JD Vance menyatakan bahwa dana yang dicairkan dikontrol bersama dengan Qatar dan wajib digunakan untuk membeli produk pertanian AS (seperti jagung, kedelai, dan gandum) guna menguntungkan petani Amerika.
  • Bantahan Iran: Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baghaei, beserta Gubernur Bank Sentral Iran menolak mentah-mentah klaim tersebut. Mereka menyatakan Teheran tidak memiliki kewajiban membeli produk pertanian AS dan akan memprioritaskan kebutuhan nasional seperti barang pokok non-sanksi dan obat-obatan.

Perkembangan ini merupakan bagian dari peta jalan negosiasi 60 hari yang dimediasi oleh Qatar dan Pakistan untuk menyusun draf perdamaian akhir yang lebih komprehensif.

Sumber: Al Jazeera

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

2 komentar