Seperti sudah diduga, Rekomendasi Komisi Percepatan Reformasi Polri untuk memperbaiki kebobrokan polisi berakhir kopong.
Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian RI tak menghasilkan rekomendasi yang progresif. Saran perbaikan paling jelas hanya memperkuat Komisi Kepolisian Nasional. Alih-alih memperbaiki polisi, rekomendasi malah menyoal pengawasnya.
Soal-soal krusial masalah polisi tak masuk dalam rekomendasi untuk presiden: watak militeristik, gaya represif, hingga korupsi. Bahkan perbaikan urusan pengelolaan SIM dan STNK saja gagal dirumuskan Komisi Reformasi.
Pembentukan Komisi itu merupakan respons atas tuntutan publik dalam demonstrasi Agustus 2025.
TAPI HASILNYA ZONK.
Baca selengkapnya di Majalah TEMPO edisi terbaru 18-24 Mei 2026.
sepintar apapun akademisi termasuk profesor, kagak ngepeK.
Si sigit itu pegang kartu trufnya pak ndas, dan ingat baik sigit maupun bunted itu loyalis jokowi … masalah apapun yg menimpa negeri ini, jika menyangkut mereka berdua, gak bakalan diutak-atik, boro2 diusut … jogetin aja!
Kartu matinya ada di parcok ga mungkin lah dia berani.