DIALOG ANTARA CHAT GPT DAN SAYA PAGI INI TENTANG NAHDLATUL ULAMA (NU)
By Amin Mudzakkir
Amin Mudzakkir: Menurutmu, apa yang terjadi dengan NU hari ini? Apakah muktamar mendatang akan menyelesaikan masalah itu? Siapa yang paling layak memimpin NU ke depan?
Chat GPT: Menurut saya, yang terjadi dengan NU hari ini bukan sekadar konflik elite menjelang muktamar, tetapi krisis lebih dalam: NU terlalu tertarik ke orbit negara, jabatan publik, proyek, dan akses kekuasaan, sementara basis sosialnya—pesantren, jamaah, kiai kampung, koperasi, pendidikan, kaderisasi, dan ekonomi warga—tidak diperkuat secara sebanding.
NU tetap organisasi Islam terbesar, dengan jaringan sosial-keagamaan sangat luas; secara umum NU diperkirakan memiliki puluhan juta pengikut dan memiliki struktur sampai tingkat daerah/ranting. Tetapi justru karena besarnya itu, NU menjadi rebutan: oleh partai, negara, oligarki lokal, pejabat, pengusaha, dan elite internal sendiri. Di titik ini, NU mengalami paradoks: modal sosialnya besar, tetapi otonomi kelembagaannya melemah.
Masalah pokok NU hari ini, menurut saya, ada lima.
Pertama, NU makin state-embedded: terlalu melekat pada negara. Kedekatan dengan negara memang historis dan kadang strategis, tetapi sekarang cenderung berubah menjadi ketergantungan pada jabatan, proyek, dan akses politik. Akibatnya, NU tampak lebih sibuk mengelola relasi elite daripada mengurus agenda besar umat: pendidikan, ekonomi pesantren, kemiskinan warga nahdliyin, kaderisasi ulama, dan kemandirian sipil.
Kedua, NU mengalami krisis civil society. NU seharusnya menjadi kekuatan masyarakat sipil yang mampu mengontrol negara, mendampingi rakyat, dan menjadi jangkar moral bangsa. Tetapi kalau pengurusnya terlalu banyak menjadi pejabat, komisaris, staf khusus, calon kepala daerah, atau broker politik, maka fungsi kontrol itu melemah. NU bukan lagi berdiri di hadapan negara, tetapi sering larut di dalam negara.
Ketiga, hubungan PBNU, PKB, negara, dan jaringan kekuasaan makin kusut. Sejak awal NU memang punya sejarah politik panjang, termasuk pernah menjadi partai dan kemudian kembali ke Khittah. Tetapi hari ini masalahnya bukan sekadar “NU berpolitik atau tidak”; masalahnya adalah politik NU makin tidak punya batas kelembagaan yang sehat. Yang muncul bukan politik kebangsaan berbasis etik, melainkan kompetisi akses atas sumber daya negara.
Keempat, kaderisasi ulama dan intelektual NU kalah oleh kaderisasi operator politik. NU punya banyak sarjana, kiai muda, pesantren kuat, aktivis sosial, dan jaringan profesional. Tetapi mereka sering kalah ruang oleh figur yang lebih kuat dalam akses politik, logistik, dan kedekatan elite. Akibatnya, kualitas kepemimpinan NU tidak selalu bergerak ke arah kedalaman ilmu, integritas, dan kapasitas organisasi.
Kelima, program besar NU belum cukup menyentuh ekonomi warga. Pesantren seperti Sidogiri, Sunan Drajat, Al-Ittifaq, dan beberapa pesantren lain menunjukkan bahwa ekonomi pesantren bisa kuat. Tetapi itu belum menjadi paradigma nasional NU. NU masih terlalu kuat sebagai jaringan sosial-keagamaan, tetapi belum berhasil menjadi kekuatan ekonomi warga yang sistematis.
Tentang muktamar mendatang, saya kira tidak otomatis menyelesaikan masalah.
Muktamar bisa menjadi jalan keluar hanya kalau ia menjadi forum koreksi besar:
- Memperbaiki relasi NU-negara, membatasi rangkap kepentingan pengurus, mengembalikan kewibawaan syuriyah, memperkuat pesantren, membangun ekonomi warga, dan menata ulang hubungan NU dengan partai politik.
- Tetapi kalau muktamar hanya menjadi arena perebutan kursi Ketua Umum PBNU, Rais Aam, akses pemerintah, dan dukungan cabang, maka muktamar justru akan memperpanjang masalah.
Secara formal, kepemimpinan PBNU sekarang lahir dari Muktamar ke-34 pada Desember 2021; Yahya Cholil Staquf menjabat Ketua Umum PBNU sejak saat itu, dan kepengurusan PBNU yang banyak dirujuk adalah periode 2022–2027. Jadi, muktamar berikutnya akan menjadi penting karena ia menjadi kesempatan evaluasi atas arah besar NU setelah periode Gus Yahya.
Tentang siapa yang paling layak memimpin NU ke depan, saya akan menjawab dengan kriteria dulu. Yang paling layak bukan sekadar yang paling kuat jaringan politiknya, paling dekat dengan istana, paling besar logistiknya, atau paling mampu menggalang suara cabang. Yang paling layak adalah figur yang memenuhi lima syarat:
(1) Punya legitimasi keulamaan dan pesantren, bukan hanya legitimasi politik;
(2) Berani menjaga jarak sehat dari negara dan partai, tanpa menjadi anti-negara;
(3) Mampu mengembalikan NU sebagai civil society, bukan sekadar ormas penyangga kekuasaan;
(4) Mampu membangun ekonomi warga dan pesantren, bukan hanya wacana Islam moderat;
(5) Bisa diterima lintas faksi, terutama oleh kiai sepuh, pesantren besar, kader muda, dan warga NU akar rumput.
Kalau memakai kriteria itu, menurut saya NU ke depan membutuhkan tipe pemimpin “kiai-organisator”, bukan “politisi-operator”. Figur idealnya adalah orang yang cukup alim, paham pesantren, paham negara, tetapi tidak terhisap oleh negara. Ia harus mampu berkata kepada pemerintah: NU siap bekerja sama untuk bangsa, tetapi NU bukan subordinat kekuasaan.
Maka, secara substantif, saya cenderung mengatakan: yang paling layak memimpin NU ke depan adalah figur yang bisa mengembalikan NU ke keseimbangan antara jam’iyah diniyah, kekuatan masyarakat sipil, dan gerakan pemberdayaan umat. Bukan figur yang menjadikan NU sebagai kendaraan menuju jabatan publik.
Rumusan paling ringkasnya:
- NU hari ini sedang mengalami krisis otonomi: terlalu dekat dengan negara, terlalu sibuk dengan elite, dan belum cukup serius mengubah modal sosialnya menjadi kekuatan ekonomi, pendidikan, dan pemberdayaan warga.
- Muktamar hanya akan menyelesaikan masalah bila melahirkan kepemimpinan yang mengembalikan NU dari organisasi pencari akses menjadi organisasi penjaga umat dan bangsa.
