Baru Jalan 6 Bulan APBD Jabar Tekor Rp 5,7 Triliun

✍️Eep S. Maqdir

Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengalami Defisit Anggaran 2026, dalam kurun waktu 6 bulan.

Defisit anggaran yang dialami oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat (yang diproyeksikan dan dibahas oleh DPRD mencapai Rp 4,3 triliun hingga Rp 5,7 triliun) bersumber dari kombinasi guncangan pendapatan dari pusat, melesetnya target pendapatan daerah, serta agresifnya belanja infrastruktur.

Kondisi ini mengonfirmasi adanya masalah serius dalam manajemen fiskal dan perencanaan jangka pendek, di mana pemerintah daerah kurang cermat dalam memitigasi risiko penurunan pendapatan.

Secara rinci, berikut adalah faktor utama mengapa APBD Jawa Barat bisa tekor sebesar itu beserta letak kesalahan manajemen keuangannya:

1. Penyebab Utama Tekornya APBD Jawa Barat

• Pemotongan dan Penurunan Dana Transfer Pusat: Provinsi Jawa Barat kehilangan dana transfer pusat (TKD) hingga Rp 2,4 triliun sampai Rp 2,5 triliun. Penurunan drastis ini mencakup Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), serta nihilnya alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik untuk sektor pendidikan dan jalan.

• Melesetnya Target Pendapatan Asli Daerah (PAD): Penerimaan dari sektor andalan seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) turun drastis akibat melambatnya industri dan bisnis otomotif (mobil dan motor).

• Agresifnya Belanja Infrastruktur (Janji Politik): Di bawah kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi, Pemprov Jabar melakukan realokasi anggaran besar-besaran senilai Rp 5,4 triliun untuk mengejar janji-janji politik. Pos anggaran untuk infrastruktur jalan, perbaikan ruang kelas, hingga penerangan jalan umum (PJU) melonjak drastis hingga ratusan miliar rupiah tanpa diimbangi kepastian modal.

• Dampak Akumulasi Utang dan Gagal Bayar: Imbas dari perencanaan kas yang seret ini bahkan sudah terlihat sejak tahun anggaran sebelumnya, di mana Pemprov Jabar sempat gagal bayar kepada kontraktor sebesar Rp 629 miliar karena realisasi pendapatan tidak mencapai target.
  

2. Sisi Kesalahan Manajemen Keuangan (Tata Kelola)

Berdasarkan analisis para ekonom dan evaluasi Kementerian Dalam Negeri, pembengkakan defisit ini menandai kelemahan manajemen keuangan daerah pada poin-poin berikut:

• Perencanaan yang Kurang Matang (Over-Optimistic Budgeting): Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dinilai kurang cermat dan terlalu optimistis dalam menganalisis potensi PAD. Menetapkan target belanja tinggi berdasarkan asumsi pendapatan yang rapuh adalah kekeliruan fatal.

• Kebijakan Belanja Jangka Pendek yang Impulsif: Pemerintah daerah terlalu berfokus pada strategi penyerapan belanja untuk pembangunan cepat demi mengejar target politik, namun mengabaikan kesehatan atau keseimbangan arus kas jangka panjang.

• Lemahnya Pengawasan dan Mitigasi Berkala: Realisasi pendapatan dan belanja seharusnya dipantau ketat secara bulanan atau triwulanan. Ketika dana transfer pusat mulai dipotong dan industri otomotif lesu, manajemen keuangan daerah telat melakukan pengereman (refocusing) otomatis pada pos belanja yang kurang mendesak.
  
  

Meskipun Gubernur Jawa Barat menyatakan tengah menempuh langkah efisiensi drastis dan opsi pinjaman daerah untuk menutup celah, situasi ini menjadi rapor merah bahwa tata kelola keuangan Pemprov Jabar perlu dirombak agar lebih realistis dan berbasis mitigasi risiko ekonomi.