MBG, ANGGARAN YANG TIDAK SESUAI NAMANYA

ANGGARAN YANG TIDAK SESUAI NAMANYA

✍️Rudi Sinaba

Nama adalah janji. Dalam politik, nama bahkan merupakan kontrak pertama antara negara dan rakyatnya. Ketika pemerintah menamai sebuah kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG), publik tentu membayangkan sesuatu yang sederhana:

• SEBAGIAN BESAR UANG NEGARA akan berubah menjadi nasi, lauk, sayur, telur, susu, dan buah yang tersaji di hadapan jutaan anak Indonesia.
• Kata MAKAN ditempatkan paling depan karena itulah TUJUAN yang hendak dicapai. Sisanya hanyalah sarana.

Tahun 2026, negara mengalokasikan anggaran sekitar Rp268 triliun untuk menjalankan program ini. Angkanya begitu besar sehingga publik berhak mengetahui satu pertanyaan paling mendasar: sebenarnya berapa persen dari uang itu yang benar-benar menjadi makanan?

Petunjuk menarik justru datang dari pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S. Deyang.

Saat menjelaskan penghentian sementara MBG selama libur sekolah, ia menyebut negara menghemat sekitar Rp3 triliun selama 21 hari. Pernyataan itu tampak sederhana, tetapi sesungguhnya membuka jendela untuk membaca struktur anggaran MBG.

Jika angka Rp3 triliun dibagi 21 hari, diperoleh sekitar Rp142,85 miliar per hari. Itulah belanja yang berhenti ketika dapur tidak memasak. Dengan kata lain, inilah komponen yang berkaitan langsung dengan bahan makanan yang dikonsumsi anak.

Menggunakan asumsi sekitar 313 hari layanan efektif dalam setahun, maka total belanja makanan diperkirakan mencapai sekitar Rp44,7 triliun. Dibandingkan dengan total pagu anggaran sebesar Rp268 triliun, nilainya hanya sekitar 16,7 persen.

Artinya, jika estimasi tersebut mendekati struktur anggaran sebenarnya, maka dari setiap Rp100 anggaran MBG, hanya sekitar Rp16–17 yang berubah menjadi makanan di piring anak. Selebihnya mengalir ke berbagai komponen pendukung program.

Di sinilah ironi mulai muncul. Program ini bernama Makan Bergizi Gratis, tetapi struktur pembiayaannya tampak lebih berat menopang sistem yang memasak daripada makanan yang dimasak. Dapur menjadi lebih mahal daripada isi piringnya.

Tentu saja sebuah program nasional memang membutuhkan biaya operasional. Ada listrik, gas, transportasi, tenaga masak, distribusi, administrasi, hingga penyediaan fasilitas. Semua itu tidak mungkin dihapus. Namun persoalannya bukan pada keberadaan biaya tersebut, melainkan pada proporsinya. Ketika biaya penunjang berpotensi jauh melampaui nilai makanan yang menjadi tujuan utama program, maka publik berhak bertanya: apakah desain anggarannya sudah disusun sesuai prioritas?

Logika anggaran selalu sederhana. Yang seharusnya menjadi tujuan utama mestinya memperoleh porsi terbesar. Dalam dunia pendidikan, sebagian besar anggaran semestinya sampai kepada proses belajar. Dalam dunia kesehatan, mayoritas belanja semestinya sampai kepada pelayanan pasien. Maka dalam program yang bernama Makan Bergizi Gratis, ukuran keberhasilan pertama seharusnya adalah seberapa besar anggaran benar-benar menjadi makanan bergizi.

Realitas di lapangan justru sering memperlihatkan menu yang sangat ekonomis. Tidak sedikit sekolah menerima paket berupa roti, susu UHT, atau makanan sederhana dengan protein hewani yang minim. Fenomena ini tentu tidak otomatis membuktikan adanya kesalahan, tetapi memunculkan pertanyaan yang wajar: apakah keterbatasan nilai bahan makanan memang merupakan konsekuensi dari struktur anggaran yang terlalu berat pada biaya non-pangan?

Satirnya menjadi semakin terasa ketika yang paling “bergizi” dalam program ini justru tampak bukan makanan, melainkan ekosistemnya. Gedung tetap dibayar ketika kompor berhenti menyala. Fasilitas tetap memperoleh insentif ketika anak-anak sedang menikmati libur sekolah. Sementara satu-satunya komponen yang benar-benar berhenti hanyalah makanan itu sendiri.

Seolah-olah negara sedang berkata, “Yang penting dapurnya sehat, urusan isi piring nanti menyusul.”

Dalam ilmu kebijakan publik, kondisi semacam ini dikenal sebagai goal displacement—ketika instrumen perlahan mengambil alih tujuan. Sistem yang semula dibangun untuk melayani masyarakat akhirnya lebih sibuk mempertahankan keberlangsungan dirinya sendiri. Yang semestinya menjadi alat berubah menjadi pusat perhatian, sedangkan tujuan utamanya bergeser ke belakang.

Tidak mengherankan apabila ruang publik kemudian dipenuhi pertanyaan. Apakah MBG adalah program gizi untuk anak-anak? Ataukah ia telah berkembang menjadi sebuah ekosistem pembiayaan yang tujuan akhirnya justru menjaga agar roda organisasinya terus berputar?

Pertanyaan itu menjadi semakin relevan mengingat program ini juga pernah diterpa persoalan hukum yang menyeret sejumlah pejabat Badan Gizi Nasional pada periode sebelumnya dalam perkara dugaan korupsi pengadaan. Terlepas dari proses hukum yang masih berjalan terhadap pihak-pihak terkait, peristiwa tersebut menunjukkan bahwa tata kelola MBG memang memerlukan tingkat transparansi yang jauh lebih tinggi daripada sekadar pernyataan pers.

Langkah koreksi yang dilakukan pimpinan baru BGN, seperti moratorium sebagian SPPG, audit internal, serta upaya efisiensi, patut diapresiasi sebagai ikhtiar memperbaiki tata kelola. Namun koreksi administratif saja belum cukup. Yang lebih penting adalah membuka struktur anggaran secara rinci kepada publik: berapa rupiah yang benar-benar menjadi makanan, berapa yang menjadi biaya operasional, berapa yang menjadi sewa fasilitas, dan bagaimana seluruhnya diawasi.

Karena pada akhirnya rakyat tidak sedang membeli cerita keberhasilan. Rakyat sedang membayar sebuah program melalui pajak dan utang negara. Yang mereka minta bukan pujian, melainkan kejelasan.

Nama sebuah program adalah janji moral. Bila namanya Makan Bergizi Gratis, maka ukuran keberhasilannya bukanlah banyaknya dapur yang berdiri, bukan pula megahnya bangunan operasional, melainkan seberapa bergizi makanan yang benar-benar sampai ke mulut anak-anak Indonesia.

Sebab sejarah selalu mengingat satu hal yang sederhana: ketika nama dan kenyataan berjalan berlawanan, yang pertama kehilangan makna bukanlah anggarannya, melainkan kepercayaan rakyat.

(*)