Pernyataan Presiden Prabowo Subianto bahwa masyarakat di pedesaan tidak menggunakan mata uang asing dalam kehidupan sehari-hari ketika menanggapi pelemahan rupiah terhadap dolar disebut pengamat ekonomi sebagai “sikap meremehkan masalah” dan “bisa menjadi bumerang atas kelanjutan anjloknya rupiah”.
Analis senior dari Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI), Ronny Sasmita, mengatakan masyarakat di pedesaan memang tidak menggunakan dolar dalam bertransaksi.
Tetapi, ia bilang, masalah utamanya bukan soal masyarakat memegang dolar atau tidak. Nilai tukar dolar pada dasarnya tetap memengaruhi harga barang di Indonesia, termasuk yang dirasakan masyarakat pedesaan.
Ronny mencontohkan barang yang diperlukan petani seperti pupuk, bahan bakar minyak, pakan ternak, obat-obatan, mesin pertanian, bahkan sebagian besar bahan pangan, sangat dipengaruhi oleh kurs dolar.
Ketika rupiah melemah sampai ke level Rp17.600 per US$1, maka tekanan biaya untuk memproduksi barang-barang itu bakal merembet ke harga-harga kebutuhan sehari-hari. Sebab, sebagian besar bahan bakunya masih impor.
“Artinya, masyarakat desa tetap terkena dampaknya mesti tidak pernah melihat dolar secara fisik…”
“Dalam ekonomi, rakyat kecil sering kali menjadi pihak yang paling akhir menyadari gejolak kurs, tapi paling cepat merasakan dampak kenaikan harga,” jelas Ronny Sasmita kepada BBC News Indonesia, Minggu (17/05).
“Jadi, kalau konteksnya (Presiden Prabowo) ingin menenangkan publik, narasi itu malah berisiko menyederhanakan persoalan yang sebenarnya jauh lebih kompleks,” sambungnya.
Lebih jauh, pengamat ekonomi, Yanuar Rizky, berpandangan pernyataan Presiden Prabowo itu sebetulnya menyiratkan adanya kekhawatiran terhadap situasi melemahnya rupiah.
Hanya saja, kepanikan tersebut direspons dengan sikap menantang sembari berharap investor percaya pada klaimnya bahwa fundamental ekonomi Indonesia masih kuat.
“Bahwa dia tidak takut, kurang lebih begitu,” kata Yanuar Rizky kepada BBC News Indonesia, Minggu (17/05).
“Sama seperti gaya komunikasinya Presiden AS, Donald Trump. Dia ngomong negatif, market ikut. Dia bilang sesuatu yang mengarah ke positif, market juga ikut.”
Masalahnya, kata Yanuar, Prabowo tidak punya kapasitas sebesar Presiden AS, Donald Trump, yang bisa memengaruhi pasar keuangan global. Apalagi, menurutnya, pernyataan-pernyataan Prabowo selalu bertentangan dengan kondisi fiskal.
Hal itu terlihat dari defisit anggaran yang terus melebar akibat turunnya penerimaan negara. Sebagaimana diketahui, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencapai Rp240 triliun untuk periode Januari hingga Maret 2026.
Tetapi, di sisi lain, belanja pemerintah tetap besar bahkan terus naik demi mengongkosi program prioritas Presiden berupa Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Berkaca pada situasi itu, kata Yanuar, pasar global sesungguhnya melihat risiko fiskal Indonesia semakin meningkat yang pada akhirnya menggerus kepercayaan pelaku pasar di dalam negeri maupun luar negeri.
Hingga kemudian pelemahan rupiah direspons oleh Bank Indonesia dengan menurunkan batas transaksi dolar dari US$100.000 menjadi US$50.000, kemudian diturunkan lagi menjadi US$25.000.
“Itu bisa dibaca sebagai tanda bahwa semakin banyak orang mulai memindahkan uangnya dari rupiah ke dolar di dalam negeri…”
“Artinya kepercayaan terhadap rupiah mulai menurun. Karena itu, menurut saya, langkah dan pernyataan pemerintah yang ingin menunjukkan keberanian justru akan berbalik menjadi bumerang,” terangnya.
Yanuar Rizky mengatakan posisi rupiah yang saat ini berada pada level Rp17.600 per US$1 memang tidak berarti Indonesia masuk dalam krisis besar.
Tapi, angka itu, menurutnya dianggap “kritis” karena daya beli masyarakat yang semakin tidak mampu mengikuti kenaikan harga barang.
Ia menjelaskan, ketika rupiah melemah, harga barang impor dan bahan baku produksi menjadi lebih mahal karena pembeliannya memakai kurs dolar. Akibatnya, ongkos produksi naik dan harga barang ikut melonjak.
Masalahnya, kenaikan harga-harga tersebut tidak diikuti oleh kenaikan pendapatan masyarakat. Sehingga, imbasnya, daya beli semakin tertekan.
Bagi kelas menengah yang masih memiliki tabungan, kata Yanuar, mereka akan mulai “makan tabungan” untuk memenuhi kebutuhan harian.
Sedangkan bagi kelas menengah ke bawah, mereka terjebak pada pinjaman online alias pinjol.
Hal itu tercermin dari data yang dipaparkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menyebut total utang pinjaman online masyarakat Indonesia telah menembus Rp103, 03 triliun per Maret 2026 atau melonjak 26,25% secara tahunan.
“Jadi sebetulnya sejak 2023 sampai sekarang dilihat dari kenaikan pinjol dan utang kartu kredit, makin lama kredit macet naik sebetulnya.”
“Artinya apa, sekarang yang terjadi makan tabungan dan makan utang. Dan ketika masyarakat sudah tidak bisa memenuhi kebutuhan hariannya, akhirnya makan keputusasaan.”
“Intinya, angka segini sudah membuat orang susah napas,” cetusnya.
BACA SELENGKAPNYA:
