Indonesia Seharusnya BERHENTI Menjual Minyak Kelapa Sawit ke Israel

Minyak kelapa sawit Indonesia masih terus mengalir ke Israel. Laporan terbaru pekan ini menunjukkan bahwa ribuan ton minyak kelapa sawit dikirim ke sana setiap tahun, bahkan di tengah berlangsungnya genosida di Gaza.

Data ini bersumber dari Kementerian Pertanian dan Badan Pusat Statistik (BPS). Pada tahun 2023, Indonesia mengirimkan sekitar 29.600 ton produk minyak kelapa sawit ke Israel, diikuti oleh sekitar 22.400 ton pada tahun 2024, dan sekitar 19.500 ton pada tahun 2025. Dari Januari hingga Agustus tahun ini, sebanyak 10.400 ton telah dikirim ke sana, ditambah dengan hampir 4.900 ton produk kelapa. Selama delapan bulan tersebut, nilai kedua jenis produk itu mencapai sekitar 20,8 juta dolar AS.

Dua ekonom dari Universitas Widyatama di Bandung menemukan bahwa dalam kurun waktu 2020 hingga 2025, Indonesia memasok rata-rata 71 persen dari total minyak kelapa sawit mentah yang dibeli Israel dari negara lain. Laporan lain menyebutkan bahwa pada tahun-tahun tertentu, angka tersebut bahkan mencapai 88 persen. Produk-produk yang dikirim mencakup palm olein (olein sawit), minyak inti sawit (palm kernel oil), dan gliserin. Beberapa pengiriman mungkin transit terlebih dahulu melalui Singapura atau Hong Kong.

Meskipun jumlahnya telah menurun sejak tahun 2023, perdagangan ini belum sepenuhnya berhenti.

Minyak kelapa sawit merupakan salah satu komoditas ekspor terbesar Indonesia. Produk ini digunakan dalam minyak goreng, sabun, makanan ringan, dan berbagai barang lainnya. Indonesia tidak memiliki hubungan resmi dengan Israel dan tidak mengakui negara tersebut karena rakyat Palestina masih hidup di bawah pendudukan Israel. Banyak masyarakat Indonesia mengira bahwa kondisi ini berarti Indonesia juga tidak melakukan perdagangan dengan Israel. Anggapan tersebut keliru.

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Para presiden Indonesia sering mengutip pernyataan ini saat berbicara mengenai Palestina. Praktik perdagangan Indonesia dengan Israel jelas tidak sejalan dengan prinsip tersebut.

Sejumlah unggahan di media sosial menyebutkan beberapa grup perusahaan kelapa sawit besar, di antaranya: Wilmar; Sinar Mas (melalui anak usahanya, SMART); Musim Mas; serta Royal Golden Eagle (melalui Apical dan Asian Agri). Kelompok-kelompok ini menjual sebagian besar minyak kelapa sawit Indonesia ke luar negeri. Namun, belum ada dokumen pengiriman yang menunjukkan perusahaan mana yang menjual produk tersebut ke Israel. Sinar Mas tidak menanggapi pertanyaan dari para wartawan.

Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan tersebut sebaiknya memberikan penjelasan kepada publik. Jika minyak mereka tidak dikirim ke Israel, mereka bisa membuktikannya. Jika ternyata dikirim ke sana, masyarakat berhak untuk mengetahuinya.

Ada kekhawatiran bahwa pelarangan dapat merugikan perekonomian Indonesia dan para petani. Akan tetapi, Israel merupakan pembeli dalam skala yang sangat kecil. Studi Widyatama menunjukkan bahwa Israel membeli kurang dari 0,12 persen dari total minyak kelapa sawit mentah yang diekspor Indonesia. Pada tahun 2023, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa Israel hanya menyerap 0,07 persen dari seluruh ekspor Indonesia. Dampaknya bagi para petani hampir tidak akan terasa.

Bagi Israel, situasinya berbeda. Indonesia adalah pemasok minyak kelapa sawit terbesar bagi negara tersebut. Hal ini memberikan posisi tawar bagi Indonesia, namun pemerintah tidak memanfaatkannya.

Para peneliti juga menemukan bahwa aturan ekspor Indonesia memperlakukan Israel sama seperti negara lainnya. Ini mencakup pajak ekspor, berbagai biaya, bahkan kebijakan pelarangan ekspor sementara pada tahun 2022. Kebijakan luar negeri Indonesia bersikap menolak Israel, namun aturan perdagangannya justru memfasilitasi hubungan tersebut.

Pada Januari 2024, Mahkamah Internasional (ICJ)—pengadilan tertinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)—memerintahkan Israel untuk mengambil langkah-langkah guna mencegah tindakan genosida di Gaza. Pada September 2025, Komisi Penyelidikan PBB menyimpulkan bahwa Israel telah melakukan genosida di wilayah tersebut. Komisi ini menyerukan kepada semua negara untuk menghentikan perusahaan-perusahaan mereka agar tidak memberikan dukungan apa pun. Israel menolak temuan tersebut.

Pekan lalu, dalam kunjungannya ke Jakarta, Pelapor Khusus PBB untuk wilayah Palestina yang diduduki, Francesca Albanese, mendesak masyarakat Indonesia untuk meningkatkan aksi boikot terhadap Israel. Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mendesak pemerintah untuk menghentikan perdagangan dengan Israel. Kelompok boikot BDS Indonesia juga telah menyerukan penghentian ekspor minyak kelapa sawit ke negara tersebut.

Malaysia telah mengambil tindakan. Pada Desember 2023, negara itu melarang kapal-kapal Israel untuk berlabuh di pelabuhan-pelabuhannya. Langkah tersebut juga menghentikan kapal mana pun yang menuju Israel untuk memuat kargo di sana. Sebaliknya, Indonesia masih mengizinkan perusahaan pelayaran Israel, ZIM, untuk masuk ke pelabuhan-pelabuhannya.

Indonesia dapat mengambil tindakan melalui empat cara.

1) Pertama, Kementerian Perdagangan harus melarang ekspor minyak kelapa sawit, kelapa, beserta produk turunannya ke Israel.

2) Kedua, para eksportir harus menyatakan ke mana tujuan akhir barang dagangan mereka. Dengan demikian, minyak tersebut tidak dapat dikirim secara diam-diam melalui Singapura atau Hong Kong. Perusahaan yang melanggar aturan ini harus dicabut izin ekspornya.

3) Ketiga, perusahaan-perusahaan besar kelapa sawit harus memublikasikan ke mana minyak mereka dijual, termasuk penjualan yang dilakukan melalui pihak perantara (pedagang).

4) Keempat, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) harus mengadakan dengar pendapat umum dan meminta Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memublikasikan data perdagangan ini setiap bulan.

Israel mungkin tetap bisa membeli minyak kelapa sawit dari negara lain, namun Indonesia tidak lagi terlibat di dalamnya. Bagi negara yang menyatakan berpihak pada Palestina, hal ini sangatlah penting.

Menjual minyak kepada negara yang—menurut penyelidikan PBB—sedang melakukan genosida, jelas tidak sejalan dengan nilai-nilai yang tertuang dalam Konstitusi. Sudah saatnya praktik ini dihentikan.

Sumber: MEMO