Halusinasi MBG menciptakan tenaga kerja

✍️Cakra Adi Negara

Ndak usah mendramatisir dengan mengangkat kisah tentang nasib kaum akar rumput, Bung Ujang. Saya sudah investigasi dan kumpulkan data langsung dari para mantan relawan SPPG di lapangan. Para relawan itu sudah punya pekerjaan tetap, walaupun hanya kerja kasar. Dan keuntungannya justru diatas upah relawan SPPG yang cuma Rp 100 -150 ribu per hari.

Sebagai contoh salah satu orang yang saya gali informasinya, sebelumnya dia adalah pengamen jalanan. Omzet ngamen dari jam 5 sore hingga 11 malam Rp 200 – Rp 400 ribu per hari. Kemudian ada lagi yang kerjaannya sebagai juru parkir di mini market. Omzetnya mencapai Rp 200 ribu per hari.

Mereka jadi relawan SPPG itu hanya sebagai side job, bukan main job. Artinya, ketika SPPG berhenti operasional, mereka masih bisa tetap survive. Jadi framingnya jangan dibuat seolah-olah jika program MBG nggak ada, kemudian kaum akar rumput terhenti mata pencahariannya.

Kalau Anda bersungguh-sungguh memperhatikan kaum akar rumput dan kesejahteraan pekerja, harusnya yang Anda kritisi adalah anggaran MBG yang semula Rp 335 triliun. Kemudian efisiensi menjadi Rp 268 triliun.

Pemerintah klaim dari program MBG berhasil menciptakan 1,2 juta lapangan kerja.

Rp 300 triliun cuma cetak 1,2 juta lapangan kerja? Kecil amaat..

Padahal dengan anggaran yang sama, pemerintah bisa membangun 30 program padat karya jika 1 program memakan biaya senilai Rp 10 triliun. Bayangin lho, Rp 10 triliun itu berarti Rp 10.000 miliar. Angka yang sangat-sangat besar. 1 program bisa membuka RATUSAN RIBU POSISI LAPANGAN KERJA. Uang segitu kalau dipakai buat padat karya daerah bisa ngidupin berapa puluh ribu kepala keluarga secara berkelanjutan, bukan cuma kasih upah musiman Rp 100-150 ribu per hari tapi jam kerja 12 hingga 13 jam macam kerja rodi di zaman penjajahan.

Kalau fokus programnya lebih ke perbaikan gizi, jawabannya bukan MBG dengan skema dapur raksasa (SPPG) yang rawan kebocoran logistik dan inefisiensi masif seperti sekarang. Tapi optimalisasi dan revitalisasi Posyandu serta Puskesmas di setiap desa yang berbasis pangan lokal. Coba Anda pikir pakai logika yang jernih, Bung Ujang.

​Daripada membuang ratusan triliun rupiah untuk rantai pasok cathering raksasa yang birokrasinya gemuk dan ujung-ujungnya rawan proyek mega korupsi dan dikritik karena anggaran harus dipotong bertahap dari Rp 335 triliun menyusut ke Rp 268 triliun demi efisiensi fiskal, pemerintah jauh lebih diuntungkan jika mengalokasikan dana tersebut langsung ke intervensi gizi spesifik melalui kader kesehatan lokal.

​Sistem POSYANDU kita itu sudah punya database mikro yang matang. Mereka tahu persis anak mana yang stunting, ibu hamil mana yang kurang energi kronis (KEK). Intervensi lewat PMT (Pemberian Makanan Tambahan) berbasis pangan lokal via Posyandu jauh lebih tepat sasaran, murah, dan langsung menyentuh akar rumput tanpa perlu membuat 1,2 juta relawan bergantung pada program top-down yang sewaktu-waktu bisa dievaluasi atau dihentikan operasionalnya oleh Badan Gizi Nasional akibat masalah tata kelola.

Mau bawa argumen masyarakat yang turun ke jalan buat demo mendukung program ini? Sini saya kasih tahu realitas politiknya, Bung Ujang. Di era sekarang, memobilisasi massa ke jalan itu bukan perkara sulit, apalagi kalau cuma modal insentif harian Rp 200-300 ribu plus kaos gratis. Asal budgetnya ada, mobilisasi massa itu bukan lah hal yang sulit. Jadi, jangan naif menilai aksi massa di jalanan sebagai murni jeritan hati nurani tanpa melihat ada mesin penggerak di belakangnya.

​Jadi, berhentilah memosisikan diri seolah-olah Anda adalah pahlawan pembela kaum papa yang paling peduli nasib buruh. Riset lapangan membuktikan mereka adalah pekerja mandiri yang adaptif, bukan korban ekosistem yang kolaps.

​Kritik Anda itu salah sasaran dan kurang membaca data makro. Alih-alih meratapi berhentinya operasional SPPG tertentu yang memang bermasalah secara standar operasional, harusnya Anda mendesak pemerintah untuk mengalihkan anggaran inefisien itu ke program padat karya nyata atau penguatan sistem kesehatan primer yang jauh lebih berkelanjutan.

​Buka data Anda, tajamkan analisis Anda, baru kita diskusi lagi. Jangan cuma jualan air mata kaum akar rumput demi narasi populis yang dangkal namun cuma bertujuan untuk mengambil simpati publik.

(*)