Cerdas Berkarakter

“Menangkap koruptor bukanlah prestasi, akan tetapi kewajiban. Prestasi adalah jika sudah tidak ada korupsi.”

Kutipan tersebut disampaikan oleh Fathimah Azzahra, Wakil Ketua BEM UI, dalam sebuah forum diskusi nasional pada Juni 2026. Pernyataan ini lahir sebagai kritik tajam terhadap cara pemerintah dan aparat penegak hukum memandang penanganan kasus korupsi di Indonesia.

Berikut adalah konteks, makna, serta perdebatan di balik pernyataan tersebut:

Konteks Pernyataan

Pernyataan ini dilontarkan Fathimah dalam program live “Catatan Demokrasi” saat berhadapan dengan sejumlah tokoh, termasuk Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Hasan Nasbi. Diskusi tersebut membahas efektivitas pemberantasan korupsi di tengah kebocoran anggaran negara dan proyek-proyek strategis pemerintah.

Makna Utama Kutipan

Melalui kalimat ini, Fathimah mengkritik narasi “pamer keberhasilan” yang sering digaungkan ketika aparat berhasil menangkap seorang koruptor.

• Kewajiban Pokok: Menangkap koruptor adalah tugas dasar dan fungsi bawaan dari instrumen penegak hukum, bukan sesuatu yang harus dirayakan sebagai pencapaian luar biasa.
• Fokus pada Pencegahan: Prestasi sejati sebuah negara terletak pada sistem pencegahan yang kuat. Keberhasilan dinilai jika celah-celah hukum sudah tertutup rapat dan angka korupsi berhasil ditekan hingga tidak ada lagi anggaran rakyat yang dicuri.

Pernyataan Fathimah ini memicu perdebatan hangat di tengah masyarakat dan pengamat politik.

Banyak netizen dan aktivis sepakat dengan Fathimah. Mereka menilai penegakan hukum saat ini sering kali hanya tampak seperti pertunjukan atau kosmetik semata, sementara akar masalah sistemiknya tidak pernah diperbaiki.

Apa yang disampaikan Fathimah sangat relevan dan sesuai dengan data terbaru skor terbaru Indeks Persepsi Korupsi (CPI).

Indonesia makin terpuruk dalam indeks pemberantasan korupsi

Indeks Persepsi Korupsi (Corruption Perceptions Index/CPI) adalah indikator global yang digunakan untuk mengukur tingkat persepsi korupsi di sektor publik suatu negara.

Semakin rendah CPI maka negara tersebut dinilai semakin korup. Semakin tinggi skor CPI maka semakin bersih negara dari korupsi.

CPI menilai 180 negara dan wilayah menggunakan skala dari 0 hingga 100:

• Skor 0: Berarti negara tersebut dinilai sangat korup.
• Skor 100: Berarti negara tersebut dinilai sangat bersih dari korupsi.

Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada 2025 turun ke angka 34 (sebelumnya 37) dan membuat peringkat Indonesia merosot ke posisi 109 dari 180 negara.

Di Asia Tenggara, Indonesia berada di bawah Timor Leste yang mencatat skor 44 atau selisih 10 poin.

Transparency International Indonesia menyebut penurunan ini sebagai tanda kemunduran dalam pemberantasan korupsi, sementara Amnesty Indonesia menilai hasil tersebut miris dan perlu menjadi evaluasi serius.

IPK menilai aspek seperti praktik penyuapan, pengalihan anggaran publik, penyalahgunaan jabatan oleh pejabat, kemampuan pemerintah memberantas korupsi, perlindungan hukum bagi pelapor dan jurnalis, serta akses masyarakat terhadap informasi publik.