Saya dari dulu selalu bilang: Kembalikan pemilihan rektor itu ke Senat Guru Besar. Titik final. Biarkan kampus memilih sendiri rektornya. Diwakili oleh profesor-profesor di sana. Kan mereka itu profesor-profesor loh. Kamu mau punya hak suara, buktikan jadi profesor dulu.
Tapi begitulah, di Indonesia, rektor PTN ikut dipilih oleh pemerintah, dan mereka punya suara terbesar, 35%. Dus, siapapun yang didukung oleh pemerintah, bisa dikatakan menang deh.
Kasus di Unsoed ini misalnya, tahun 2022, jika orang ini tidak didukung oleh pemerintah, dia jelas kalah di pemilihan. Tapi begitulah, dia dapat suara pemerintah, dia jadi Rektor.
Sekarang, Prof. Dr. Ir. Akhmad Sodiq ditangkap KPK. Apa kasusnya? Suap masuk jalur mandiri. Sama persis dengan kasus di Unila, dan Udayana. Daaan, jika jalur mandiri ini benar-benar dipelototin, bisa-bisa lebih banyak lagi rektor masuk penjara.
Karena rektor-rektor yang terpilih jangan-jangan hanyalah kualitas KW saja, bukan? Sorry, saya nanya loh ini? Dia terpilih jangan-jangan karena ‘dekat’ dengan pemerintah. Apalagi jika lihat track recordnya, aduh, tambah jelas deh. Rektor-Rektor di negeri ini, ssst, dipilih karena betulan yang terbaik atau karena faktor X?
Jadi, ayolah, apa susahnya pemerintah balikin pemilihan rektor ke senat guru besar. Pemerintah itu pegang 35% suara, tapi ngasih dana ke kampus cuma seupil, kampus disuruh mandiri. Nggak nyambung. Lagian, APBN itu memang wajib diberikan buat pendidikan. Bukan elu minta tukar guling dengan hak menentukan rektor.
Gimana pendidikan tinggi di Indonesia itu mau maju, saat rektor saja dikangkangi oleh politik. Rektor-Rektor disetir sama pemerintah. Padahal kampus itu harusnya bebas dari hal-hal receh begini.
Seriusan loh, coba dipikirkan, gimana mau maju pendidikan tinggi, penelitian, dkk saat dikit-dikit politik. Dikit-dikit jangan-jangan rektor ditelepon dari pusat, “Kok mahasiswa elu demo?” “Itu soal ijasah tolong diatur.” Nanya loh ini. Bukan nuduh. Kalau baper, berarti betul dong.
Selamat untuk Unsoed, rektor kalian kena OTT KPK.
(Tere Liye)







sistem bobrok warisan mulyono. herannya yg diwarisi kok mau, kok ngga diubah