Pernyataan Bersama Inggris, Prancis, Jerman, Italia, Belanda, Kanada, dan Norwegia mengenai Rencana Permukiman E1 Israel di Tepi Barat

Siaran pers

Pernyataan Bersama dari Para Pemimpin Inggris Raya, Prancis, Jerman, Italia, Belanda, Kanada, dan Norwegia mengenai Rencana Permukiman E1 di Tepi Barat

Keputusan Pemerintah Israel untuk menerbitkan tender konstruksi bagi proyek permukiman E1 (E1 settlement) tidak dapat diterima. Masyarakat internasional telah lama menentang perluasan permukiman ini serta telah menyuarakan kekhawatiran mendalam mereka, baik secara tertutup maupun terbuka. Permukiman E1 akan merusak prospek solusi dua negara dengan memecah wilayah Tepi Barat dan mengganggu kesinambungan wilayah Palestina.

Hukum internasional secara jelas menyatakan bahwa permukiman Israel di Tepi Barat adalah ilegal. Ini adalah sikap masyarakat internasional yang ditegaskan kembali oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Di tengah situasi ketidakstabilan yang parah di Tepi Barat—dengan tingkat kekerasan yang belum pernah terjadi sebelumnya oleh para pemukim terhadap warga sipil serta pembatasan serius terhadap perekonomian Palestina—keputusan ini semakin mengkhawatirkan.

Kami mendesak Pemerintah Israel untuk segera membatalkan rencana tersebut dan menghentikan perluasan permukiman di Tepi Barat. Langkah ini tidak hanya akan menjauhkan kita dari perdamaian, tetapi juga semakin merusak posisi internasional Israel.

Perusahaan-perusahaan sebaiknya tidak mempertimbangkan untuk mengajukan penawaran dalam tender konstruksi tersebut. Mereka harus menyadari konsekuensi hukum dan reputasi, termasuk risiko keterlibatan dalam pelanggaran serius terhadap hukum internasional.

Kami menegaskan kembali komitmen kami terhadap perdamaian yang komprehensif, adil, dan langgeng berdasarkan solusi dua negara. Kami akan terus bertindak demi mendukung tujuan tersebut.

https://www.gov.uk/government/news/joint-statement-from-the-leaders-of-the-united-kingdom-france-germany-italy-the-netherlands-canada-and-norway-on-the-e1-west-bank-settlement-plan

***

E1 West Bank Settlement Plan (Rencana Permukiman E1 Tepi Barat) adalah proyek pembangunan permukiman ilegal Israel yang sangat kontroversial di wilayah Tepi Barat yang diduduki. Istilah “E1” merupakan singkatan dari East 1 (Timur 1), yaitu sebuah koridor tanah seluas kurang lebih 12 kilometer persegi yang terletak di sebelah timur Yerusalem Timur dan bertetangga dengan permukiman besar Israel, Ma’ale Adumim.

Rencana ini memicu kecaman keras dari dunia internasional karena dampak geopolitiknya yang dinilai fatal bagi masa depan Palestina.

🗺️ Mengapa Wilayah E1 Sangat Krusial?

Secara geografis, wilayah E1 dipandang sebagai kunci utama (geopolitical keystone) dari Tepi Barat. Wilayah ini adalah satu-satunya koridor tanah yang tersisa yang menghubungkan Tepi Barat bagian utara (seperti Ramallah) dengan Tepi Barat bagian selatan (seperti Betlehem).

⚠️ Mengapa Rencana Ini Menjadi Kontroversi Besar?

Para kritikus, organisasi hak asasi manusia, serta otoritas Palestina menyebut rencana E1 sebagai “proyek kiamat” bagi Solusi Dua Negara (Two-State Solution) karena alasan berikut:

• Membelah Tepi Barat Jadi Dua: Jika permukiman ini selesai dibangun, wilayah Tepi Barat akan terputus secara geografis. Wilayah Palestina akan terfragmentasi menjadi kantong-kantong terisolasi (enclaves), sehingga mustahil untuk mendirikan sebuah negara Palestina yang menyatu dan berdaulat di masa depan.
• Mengisolasi Yerusalem Timur: Proyek ini dirancang untuk menghubungkan Yerusalem dengan permukiman Ma’ale Adumim. Hal ini akan sepenuhnya memutus akses langsung warga Palestina di Tepi Barat menuju Yerusalem Timur, yang dicita-citakan sebagai ibu kota masa depan mereka.
• Penggusuran Paksa Komunitas Badui: Proyek infrastruktur seperti pembangunan jalan lingkar khusus pemukim Yahudi akan menggusur ribuan warga Palestina dan komunitas Badui setempat yang sudah tinggal di sana selama beberapa generasi.

🕒 Latar Belakang dan Perkembangan Terkini

Rencana ini sebenarnya bukan hal baru. Proyek E1 pertama kali diusulkan pada tahun 1994 di bawah Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin. Selama tiga dekade, pembangunannya berulang kali dibekukan atau ditunda karena tekanan diplomatik yang luar biasa dari Amerika Serikat dan Uni Eropa.

Namun, situasi berubah secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir:

• Agustus 2025: Pemerintah Israel secara resmi menyetujui percepatan rencana E1 untuk membangun lebih dari 3.400 unit perumahan baru khusus warga Yahudi. Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, menyatakan secara terbuka bahwa langkah ini bertujuan untuk “menghapus opsi negara Palestina dari meja perundingan.”
• Januari 2026: Israel mulai membangun jaringan jalan lingkar khusus di wilayah tersebut untuk memisahkan jalur transportasi warga Palestina dan pemukim Israel, yang dikritik oleh organisasi internasional sebagai langkah aneksasi de facto.
• Agustus 2026: Pemerintah Israel mulai mengeluarkan tender resmi untuk ribuan unit perumahan tersebut. Langkah ini memicu gelombang kecaman baru dari negara-negara Eropa (termasuk Inggris) serta desakan sanksi dari Human Rights Watch.

Menurut hukum internasional—termasuk Konvensi Jenewa dan berbagai resolusi PBB—seluruh permukiman Israel di atas tanah pendudukan Tepi Barat dianggap ilegal, meskipun Israel terus membantah status tersebut.