Departemen Luar Negeri AS pada hari Senin (24/8/2026) menghapus Suriah dari daftar negara sponsor terorisme, memenuhi komitmen Presiden Donald Trump untuk memberikan keringanan sanksi kepada pemerintahan pasca-Assad.
Suriah tidak lagi dikenakan larangan berdasarkan Peraturan Sanksi Pemerintah dalam Daftar Terorisme, menurut Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri (OFAC) Departemen Keuangan.
Washington mencabut penetapan al-Nusrah Front—yang juga dikenal sebagai Hay’at Tahrir al-Sham (HTS)—sebagai organisasi Teroris Global yang Ditetapkan Secara Khusus (Specially Designated Global Terrorist).
Kantor Departemen Keuangan tersebut juga menghapus Hay’at Tahrir al-Sham (HTS) dari daftar Warga Negara yang Ditetapkan Secara Khusus dan Orang yang Diblokir (Specially Designated Nationals and Blocked Persons).
Akibatnya, Lisensi Umum 25—yang sebelumnya mengizinkan transaksi yang seharusnya dilarang karena keterlibatan kelompok tersebut dalam pemerintahan—dicabut karena dianggap “tidak lagi diperlukan,” menurut kantor tersebut.
Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengatakan bahwa keputusan tersebut mengakui “tindakan positif” dan “komitmen lebih lanjut” yang dilakukan pemerintah Suriah untuk “sepenuhnya menjauhkan Suriah dari tindakan terorisme internasional.” Rubio mencatat bahwa di bawah pemerintahan baru, Damaskus telah mengambil “langkah-langkah signifikan” untuk melawan kelompok teror ISIS (Daesh), al-Qa’ida, Hizbullah, dan “kelompok-kelompok yang bersekutu dengan Iran,” serta secara resmi bergabung dengan Koalisi Global untuk Mengalahkan ISIS pada bulan November lalu.
Ia menekankan bahwa penghapusan label terorisme tersebut “menghilangkan hambatan utama terakhir” bagi investasi sektor swasta, sehingga memfasilitasi “pemulihan ekonomi dan reintegrasi Suriah ke dalam ekonomi global.”
Trump secara resmi memberi tahu Kongres AS mengenai niat untuk mencabut label tersebut pada tanggal 8 Juli, menyusul pertemuan Trump dengan Presiden Suriah Ahmad al-Sharaa di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) NATO di Ankara, Turki, 7 Juli 2026.
Suriah telah menyandang status tersebut sejak tahun 1979, sebuah status yang sebelumnya hanya dimiliki bersama oleh Kuba, Korea Utara, dan Iran. Label terorisme tersebut menimbulkan hambatan signifikan terhadap bantuan keamanan, transaksi keuangan, dan investasi asing.
Hay’at Tahrir al-Sham (HTS) adalah salah satu kelompok bersenjata paling terkemuka yang menentang pasukan Bashar Assad selama perang saudara Suriah. Kelompok tersebut dipimpin oleh Ahmad Al-Sharaa (Abu Mohammad al-Julani), yang kemudian menjadi presiden Suriah setelah tergulingnya Assad.
Perubahan kebijakan ini terjadi menyusul jatuhnya rezim Assad pada bulan Desember 2024 dan upaya-upaya yang dilakukan Sharaa setelahnya untuk menstabilkan negara tersebut. Sharaa melakukan kunjungan bersejarah ke Gedung Putih pada bulan November lalu, yang merupakan kunjungan pertama oleh seorang pemimpin Suriah sejak kemerdekaan negara itu pada tahun 1946. Kunjungan ini menyusul pertemuan sebelumnya dengan Trump di Riyadh pada bulan Mei 2025, yang berlangsung tak lama sebelum Washington mencabut sanksi Caesar.
Sebelumnya, Amerika Serikat (AS) sempat menetapkan hadiah sebesar US$10 juta melalui program Rewards for Justice untuk penangkapan Ahmad al-Sharaa (saat itu lebih dikenal sebagai Abu Mohammad al-Julani). Namun, status buron dan sayembara tersebut telah resmi dicabut oleh pemerintah AS pada Desember 2024 pasca jatuhnya resim Assad oleh pasukan HTS pimpinan Ahmad Al-Sharaa.
DAMPAK BAGI SURIAH
Keputusan Amerika Serikat resmi menghapus Suriah dari daftar negara pendukung terorismemembawa dampak besar bagi pemulihan negara tersebut setelah runtuhnya rezim Bashar al-Assad pada akhir 2024. Langkah ini mengakhiri isolasi ketat yang membelenggu Suriah selama hampir lima dekade (sejak 1979).
Berikut adalah rincian dampak utamanya:
1. Pemulihan dan Integrasi Ekonomi Global
- Terbukanya Investasi Asing: Label “negara pendukung terorisme” sebelumnya menjadi batu sandungan terbesar bagi sektor swasta global. Penghapusan ini memberikan lampu hijau bagi perusahaan luar negeri untuk masuk dan menanamkan modal guna membangun kembali infrastruktur Suriah yang hancur akibat perang saudara selama 14 tahun.
- Reintegrasi Sistem Keuangan: Bank Sentral Suriah kini dapat bekerja mendirikan sistem keuangan yang modern dan terpercaya tanpa takut diblokir. Transaksi keuangan internasional dan aktivitas perbankan dengan lembaga global yang sebelumnya dilarang ketat kini mulai terbuka kembali.
- Pencabutan Hambatan Dagang: Pembatasan terkait ekspor pertahanan, bantuan luar negeri, dan transfer teknologi dari AS kini resmi dicabut.
2. Legitimasi Politik Pemerintahan Baru Suriah
- Pengakuan terhadap Ahmed al-Sharaa: Langkah Presiden AS Donald Trump ini dipandang sebagai bentuk kepercayaan penuh terhadap pemerintahan transisi Suriah yang saat ini dipimpin oleh President Ahmed al-Sharaa (mantan pemimpin kelompok HTS).
- Pembersihan Nama Kelompok Penguasa: Bersamaan dengan keputusan ini, AS juga mencabut status kelompok penguasa baru Suriah, Hay’at Tahrir al-Sham (HTS), dari daftar organisasi teroris global. Langkah ini menegaskan bahwa Washington menerima komitmen pemerintahan baru Suriah untuk menjauhkan diri dari jaringan terorisme internasional.
3. Pergeseran Geopolitik di Timur Tengah
- Pengurangan Pengaruh Rusia: Sebagai bagian dari negosiasi di balik layar dengan Washington, pemerintahan baru di Damaskus sepakat untuk secara drastis memangkas impor minyak dari Rusia. Ini menandai pergeseran arah politik luar negeri Suriah yang kini semakin mendekat ke blok Barat.
- Penerimaan Internasional yang Lebih Luas: Menyusul langkah AS, Dewan Keamanan PBB dan negara-negara sekutu Barat lainnya (seperti Kanada) juga mulai mencabut sanksi serupa untuk mempermudah proses stabilisasi regional.
