Senat AS Tegas: Ini Perang Trump, Bukan Perang Kami!

Mayoritas senator Amerika Serikat kini mulai terang-terangan menjaga jarak dari konflik militer melawan Iran dengan menyebutnya sebagai “Perang Trump”, bukan perang nasional Amerika. Pernyataan ini mencerminkan perpecahan politik yang semakin tajam di Kongres, terutama setelah eskalasi Operation Epic Fury, operasi gabungan AS dan Israel yang diluncurkan pada akhir Februari 2026 tanpa deklarasi perang resmi.

Konflik bermula saat Presiden Donald Trump memerintahkan serangan udara besar-besaran ke berbagai target nuklir, rudal, dan instalasi militer Iran. Tujuannya jelas: melumpuhkan program nuklir Teheran sekaligus melemahkan kekuatan rezimnya. Trump mengklaim operasi tersebut sukses besar, dengan ratusan target dihancurkan hanya dalam beberapa minggu. Namun, langkah itu menuai kritik keras karena dilakukan tanpa persetujuan Kongres, yang secara konstitusional memegang wewenang untuk menyatakan perang.

Sejumlah senator Demokrat seperti Tim Kaine, Cory Booker, Chris Murphy, dan Chuck Schumer menyebut operasi ini sebagai “perang ilegal” dan “perang pilihan” Trump. Mereka menilai konflik ini bukan cerminan kehendak rakyat Amerika, melainkan keputusan sepihak presiden. Kritik juga mengarah pada permintaan tambahan anggaran Pentagon yang mencapai lebih dari 200 miliar dolar, yang oleh Schumer disebut tidak masuk akal. Para senator menuntut kejelasan strategi keluar serta transparansi biaya perang.

Keraguan tidak hanya datang dari Demokrat. Beberapa senator Republik yang dikenal konservatif dalam fiskal seperti Lisa Murkowski, John Thune, dan Susan Collins juga mulai mempertanyakan besarnya anggaran dan minimnya detail rencana jangka panjang. Meski demikian, upaya Demokrat untuk membatasi presiden melalui resolusi War Powers berulang kali gagal, dengan hasil pemungutan suara 47 banding 53 yang mengikuti garis partai.

Situasi ini justru memperkuat narasi bahwa konflik tersebut bukan perang bersama, melainkan kebijakan sepihak. Di sisi lain, publik Amerika semakin lelah dengan perang berkepanjangan di Timur Tengah, apalagi di tengah dampak ekonomi seperti kenaikan harga bahan bakar dan jatuhnya korban di pihak militer.

Bahkan anggota Partai Republik Lauren Boebert secara terbuka menolak tambahan dana perang dengan alasan kelelahan anggaran dan dominasi industri militer. Menjelang pemilu paruh waktu, kekhawatiran politik semakin meningkat karena perang panjang dinilai berpotensi merugikan elektabilitas partai.

Pada akhirnya, label “Perang Trump” menjadi simbol upaya politik untuk mengalihkan tanggung jawab dari Kongres kepada presiden. Tanpa dukungan luas dan manfaat yang jelas bagi kepentingan nasional, konflik ini terus dipandang sebagai beban yang tidak diinginkan oleh banyak pihak di Washington.