NGAWUR BERUJUNG KRISIS

NGAWUR BERUJUNG KRISIS

Oleh: Agustinus Edy Kristianto

Sejujurnya saya tidak peduli angka keberuntungan seseorang, tapi kalau seorang Presiden mengulang-ulang terus perihal angka keberuntungan, menyebalkan juga dengarnya. Apalagi perhitungannya ngawur!

Kata Prabowo, ulang tahun HIPMI 10 Juni (bulan 6). 10 + 6 = 16, bukan 17. Lalu 1+6 = 7, bukan 8. Jadi angka 8 itu dari mana? Lagipula, kalau betul 8 adalah angka keberuntunganya, kenapa ia keok dalam Pemilu 2019 yang berlangsung tanggal 17 April 2019 padahal 1+7 = 8!

Sejak lama saya gusar, model “cocoklogi” semacam itu bakal ditiru bawahannya. Misalnya, alih-alih memakai data dari riset intensif dan terukur, Badan Gizi Nasional (BGN) selalu mengklaim program MBG menciptakan 1,5 juta lapangan kerja baru dengan asumsi satu dapur mempekerjakan 50 orang dengan total 30 ribu dapur.

Duit APBN Rp268 triliun untuk 1,5 juta lapangan kerja? Artinya MBG menciptakan lapangan kerja dengan biaya Rp178 juta per orang per tahun, padahal UMP rata-rata nasional 2026 hanya Rp3,2–3,4 juta per bulan atau Rp38,4–40,8 juta per tahun. Dengan UMP pukul rata Rp5 juta per bulan, anggaran yang sama bisa menggaji hampir 4,5 juta pekerja — tiga kali lipat klaim BGN — melalui program padat karya, dengan upah layak, penuh waktu, setahun penuh. Dan yang terpenting, tidak akan ada cerita macam Dadan Hindayana cs korupsi, anak-anak keracunan, pejabat BGN nangis-nangis di depan kamera, investor MBG teriak-teriak tidak jelas, makelar titip dapur… karena program MBG-nya tidak pernah ada.

Komunikasi politik model cocoklogi macam itu amatlah buruk dan tidak berkelas, yang justru menunjukkan ketiadaan karisma, kepemimpinan yang lemah, serta pengabaian ilmu dan logika. Sebenarnya saya juga tidak peduli seseorang itu mau yapping apa pun, tapi masalahnya ia adalah seorang Presiden yang secara konstitusional berposisi sebagai Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan.

Dampak perkataan dan perbuatan seorang Presiden itu nyata dan langsung ke dapur kita semua. Mutu perkataan dan perbuatan pemimpin suatu negara mencerminkan kelayakan Indonesia di mata investor global. Jika dipersepsikan sebagai pemimpin otoriter dengan program mercusuar yang boros — seperti MBG dan KDMP — ditambah korupsi yang merajalela, itu akan meningkatkan risiko investasi Indonesia menjadi semakin premium.

Artinya Indonesia harus menawarkan imbal hasil (yield) obligasi yang lebih tinggi agar investor asing mau membeli. Kalau imbal hasil makin tinggi, APBN terbebani pembayaran bunga yang lebih besar. Kalau APBN terbebani bunga yang semakin besar, anggaran untuk perlindungan sosial dan kesejahteraan rakyat terancam dipangkas.

Lihat saja chart. Dari awal tahun hingga saat ini (2 Januari–10 Juni 2026), imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun mencapai 7,48%, naik 22,29% atau setara 136 basis poin dalam 159 hari — hampir 1 basis poin per hari.

Sudah menawarkan imbal hasil tertinggi se-Asia Tenggara pun belum tentu investor mau beli. Kalau imbal hasilnya 7,48% tapi rupiah terdepresiasi 7,5%, mana ada investor yang mau — imbal hasil riil dalam dolar malah minus. Dari laporan FTSE Russell Juni 2026, investor asing yang pegang SBN Indonesia YTD 2026 rugi 7,86% dalam dolar — sementara investor SBN Malaysia untung 3,24%. Selisih 11,1% dalam lima bulan

Kalau begitu, investor akan berpikir mending beli obligasi Amerika Serikat dengan imbal hasil 4,5% tapi aman sentosa. Atau beli India yang 6,9% dan sudah masuk indeks FTSE Russell.

Intinya, risiko berinvestasi di Indonesia itu premium sekali: emerging market (EM), risiko kurs, dan yang paling parah menurut saya adalah risiko tata kelola — korupsi, kepastian hukum, politisasi kebijakan publik. Jangan ditambah lagi dengan model kepemimpinan yapping dan cocoklogi.

Apalagi, ancaman terdekat yang paling nyata adalah beban pembayaran utang 2026. Mengutip riset ISEAI (Indonesia Strategic and Economic Action Institution), bunga utang yang harus dibayar tahun ini adalah Rp599,4 triliun. Jika digabung dengan cicilan pokok, hampir 45% hasil pajak rakyat habis hanya untuk membayar utang.

Maka dari itu, ketimbang cocoklogi ngalor-ngidul, lebih baik serius memperbaiki tata kelola agar risiko premium bisa berkurang. Saat ini, hanya perbaikan dari dalam itulah yang bisa dilakukan. Tidak perlu gagah-gagahan menantang pasar. Cadangan devisa kita yang USD 150 miliar (Rp2.550 triliun) itu cuma sebutir debu di semesta pasar forex global yang perputaran hariannya USD 9,6 triliun — setara 6,2 kali GDP Indonesia dalam satu hari.

Teriak-teriak “antek asing” untuk kelihatan garang juga tak ada gunanya. Kita memang negara besar, tapi setidaknya harus cerdik dan tahu diri di hadapan arsitektur sistem keuangan global. Bagaimanapun, saat ini USD adalah tulang punggung keuangan global: terlibat dalam 89% transaksi forex dan menjadi 58% cadangan devisa dunia.

Indonesia mungkin hanya titik kecil dalam peta keuangan global, tapi harus menanggung penuh setiap keputusan yang dibuat oleh 12 orang di Washington setiap enam minggu sekali — dalam Rapat FOMC Federal Reserve.

Ingat: 1+2=3.

Bukan 8!

Salam,
AEK