Presiden Suriah Ahmed al-Sharaa mengungkapkan bahwa Damaskus secara aktif berupaya mencapai kesepakatan keamanan dengan Israel dengan partisipasi beberapa negara.
Dalam wawancara eksklusif di program Al Muqabala Al Jazeera, yang akan disiarkan pukul 19:00 GMT, al-Sharaa mengatakan ia berharap kesepakatan dengan Israel dapat menjadi pintu gerbang menuju perdamaian yang komprehensif.
Ia juga memastikan bahwa kesepakatan tersebut tidak akan mengkompromikan hak Suriah atas Dataran Tinggi Golan yang diduduki, yang telah diduduki Israel secara ilegal sejak 1973.
Ia mengatakan Suriah menghindari bentrokan apa pun dengan Israel, dan bahwa pengaturan keamanan dapat membuka jalan bagi resolusi yang lebih luas dan komprehensif terhadap krisis tersebut.
Hal ini terjadi setelah serangan dan invasi Israel berulang kali di Suriah selatan, sejak al-Sharaa berkuasa pada Desember 2024 setelah runtuhnya pemerintahan Bashar al-Assad.
Krisis Lebanon dan Kekhawatiran Regional
Al-Sharaa juga menegaskan bahwa Suriah tidak berniat melancarkan intervensi militer apa pun ke negara tetangga Lebanon, meskipun ada rumor berulang tentang masalah tersebut.
Sebaliknya, pemerintahnya saat ini sedang membahas cara-cara agar otoritas Lebanon dapat membantu negara tersebut mengatasi krisis yang sedang dihadapinya dan mengarahkannya menuju keamanan.
Lebanon Selatan saat ini diduduki oleh Israel, di tengah pertempuran selama berbulan-bulan antara Hizbullah dan pasukan Israel. Negara Lebanon berupaya merebut kembali wilayah-wilayah yang diduduki ini dan memiliki monopoli atas semua senjata di negara tersebut.
Lebih lanjut, ia menyatakan dukungan kuat Damaskus untuk membatasi senjata dan membatasi keputusan perang dan damai secara eksklusif kepada negara Lebanon.
Al-Sharaa menekankan bahwa mengatasi krisis Lebanon membutuhkan lebih dari sekadar pendekatan keamanan, tetapi solusi komprehensif yang menangani berbagai masalah.
Setiap kekacauan di Lebanon akan memiliki dampak langsung dan segera terhadap Suriah, dan potensi perluasan perang AS-Israel terhadap Iran di kawasan tersebut akan menyebabkan dampak regional yang parah, ia memperingatkan.
Sanksi, SDF, dan Orang Hilang
Di bidang domestik dan ekonomi, al-Sharaa berpendapat bahwa pencabutan sanksi ekonomi yang dikenakan pada negaranya oleh AS dan negara-negara lain saja tidak akan efektif kecuali Suriah juga dihapus dari daftar negara sponsor terorisme.
Menanggapi perjanjian internal dengan Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang dipimpin Kurdi, aliansi kelompok bersenjata Kurdi dan Arab yang menguasai sebagian wilayah utara dan timur Suriah, presiden mengakui adanya keterlambatan dalam pelaksanaannya.
Namun, ia menegaskan bahwa pemerintah tetap sepenuhnya berkomitmen pada perjanjian tersebut dan terus bertaruh pada keberhasilannya pada akhirnya.
Al-Sharaa juga mengumumkan bahwa otoritas Suriah telah membentuk komite khusus untuk menangani masalah orang hilang selama perang Suriah, antara tahun 2011 dan 2024.
PBB memperkirakan sekitar 100.000 orang hilang secara paksa selama perang, sementara Komisi Nasional Suriah untuk Orang Hilang meyakini sebanyak 300.000 warga Suriah mungkin hilang.
Al-Sharaa mengatakan komite tersebut akan beroperasi secara ketat sesuai dengan standar internasional, bekerja sama erat dengan negara-negara yang memiliki keahlian khusus di bidang ini.
Sumber: AL JAZEERA
