Negeri ini dimerdekakan dan dipertahankan oleh para Syuhada, tapi Universitas Pertahanan melarang penggunaan hijab di kampus 😡

Isu dugaan larangan penggunaan hijab di Universitas Pertahanan Republik Indonesia (Unhan RI) baru-baru ini menjadi perhatian publik setelah kisah seorang calon mahasiswi Fakultas Kedokteran militer menjadi viral di media sosial. Calon kadet tersebut memilih untuk mengundurkan diri setelah dinyatakan lulus karena adanya instruksi lisan dari pihak panitia yang mewajibkannya melepas hijab selama menjalani pendidikan militer.

Kisah calon kadet putri Universitas Pertahanan (Unhan) RI, Asma Wafa Andina, tengah menjadi perhatian publik luas.

Wafa merupakan calon mahasiswa Program S-1 Kedokteran yang mengikuti proses seleksi penerimaan mahasiswa baru Unhan Tahun Akademik 2026/2027. Setelah mengikuti rangkaian seleksi selama beberapa bulan dan dinyatakan lolos seleksi tingkat pusat, ia kemudian memilih mengundurkan diri.

Dalam unggahannya, Wafa menjelaskan bahwa keputusan tersebut berkaitan dengan persoalan penggunaan hijab selama menjalani pendidikan.

Menurut keterangannya, dalam salah satu sesi wawancara pada 7 Juni 2026, calon kadet putri yang mengenakan hijab disebut ditanya mengenai kesediaan untuk melepas hijab apabila dinyatakan lolos.

Wafa kemudian kembali mempertanyakan dasar aturan tersebut ketika akan menandatangani kontrak pendidikan pada 24 Juni 2026. Ia mengaku tidak menemukan ketentuan khusus mengenai pelepasan hijab dalam dokumen perjanjian yang diberikan kepadanya.

Menurut Wafa, pihak panitia menjelaskan bahwa ketentuan tersebut merupakan arahan pimpinan yang telah diterapkan sejak angkatan pertama, bukan aturan yang secara khusus tertulis dalam perjanjian.

Setelah mempertimbangkan hal tersebut, Wafa akhirnya memilih mengundurkan diri. Dalam surat pengunduran dirinya, alasan yang dicantumkan adalah “tidak bersedia melepas hijab.”

Bagi Wafa, hijab merupakan prinsip yang ingin tetap ia pertahankan.

***

Berikut adalah poin-poin penting dan perkembangan terkini mengenai situasi ini:

• Sifat Aturan yang Dipertanyakan: Berdasarkan pengakuan calon mahasiswi yang mengundurkan diri, larangan tersebut tidak tercantum dalam aturan tertulis atau dokumen perjanjian resmi PMB Unhan, melainkan disampaikan sebagai arahan lisan dari pimpinan. Di sisi lain, poster resmi pendaftaran justru menampilkan ketentuan pakaian yang mengakomodasi peserta berhijab selama masa tes.
• Desakan dari DPR dan MUI: Anggota Komisi XIII DPR RI serta Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mendesak pihak Unhan untuk segera memberikan klarifikasi terbuka dan transparan kepada publik mengenai dasar hukum dari aturan tersebut. Mereka mengingatkan bahwa kebebasan beragama merupakan hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh Pasal 29 UUD 1945.
• Perspektif Pendidikan Militer: Beberapa tanggapan di ruang publik mengaitkan kebijakan ini dengan standar keseragaman disiplin semi-militer di akademi pertahanan. Namun, para kritikus dan lembaga hukum menilai hal ini perlu ditinjau ulang karena institusi TNI sendiri sebenarnya sudah memperbolehkan prajurit wanita (Kowad, Kowal, Wara) untuk mengenakan jilbab dinas dalam tugas mereka.
• Respons Pihak Kampus: Hingga saat ini, pihak Universitas Pertahanan dilaporkan sedang mempersiapkan keterangan dan klarifikasi resmi untuk menjelaskan status aturan seragam bagi kadet perempuan secara objektif kepada masyarakat.