Pada Kamis, 10 September 2026, Koalisi Selamatkan Pendidikan Indonesia (KOSPI) bersama MBG Watch resmi melayangkan surat somasi. Pihak tergugat meliputi Presiden Republik Indonesia, Ketua DPR RI, Menteri Keuangan, dan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN).
Langkah hukum ini diambil masyarakat sipil sebagai respons tegas atas berbagai permasalahan krusial yang membayangi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Berikut adalah poin-poin utama serta tuntutan yang mendasari somasi tersebut:
- Moratorium dan Evaluasi Menyeluruh: Mendesak Presiden dan Kepala BGN untuk melakukan moratorium (penghentian sementara) program MBG. Mereka menuntut pembatalan rencana perluasan program, penundaan penambahan penerima manfaat, serta penghentian pembentukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru sampai evaluasi menyeluruh selesai dilakukan dan dibuka transparan kepada publik.
- Pemulihan Hak Korban Keracunan: Menuntut pertanggungjawaban atas aspek keamanan pangan menyusul tercatatnya lebih dari 43.000 anak menjadi korban keracunan MBG hingga akhir Agustus 2026. Koalisi menegaskan keracunan ini merupakan masalah sistemik—bukan sekadar kelalaian personal petugas lapangan—sehingga pemerintah wajib memastikan pemenuhan hak dan pemulihan bagi para korban secara medis maupun psikologis.
- Penyelamatan Anggaran Pendidikan: Menuntut Menteri Keuangan dan DPR RI mematuhi konstitusi (Pasal 31 ayat 4 UUD 1945) serta Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 40/PUU-XXIV/2026. Koalisi mendesak pemerintah agar memisahkan pos anggaran MBG dari dana pendidikan (20% APBN) agar tidak memotong ruang fiskal yang seharusnya dialokasikan bagi kesejahteraan guru, bantuan operasional, dan pembangunan fasilitas sekolah.
- Transparansi Tata Kelola dan Akuntabilitas: Menuntut kejelasan regulasi dari hulu ke hilir mengenai tata laksana anggaran besar BGN yang mencapai Rp240 triliun, mulai dari sistem pengadaan, penunjukan pemasok pangan, hingga pengawasan ketat implementasi di lapangan agar bebas dari potensi korupsi.
SELENGKAPNYA VIDEO PERNYATAAN KOALISI SIPIL:
udah ribuan anak2 keracunan MBG.. menteri nya aja engga peduli karna punya dapur SPPG
Belio dr muhamdiyah
kemaren ada debu Krakatau cepet liburin anak sekolah alasan Demi keselamatan
bingung ada dobel standar penanganan
harapan besar somasi dari masyarakat sipil dapat berjalan dengan baik walaupun ada rasa skeptis. gaji hakim sudah dinaikkan cukup besar dan yang menaikan gaji presiden, tapi menggunakan uang rakyat bukan uang pribadi wowo. tinggal bagaimana sikap hakim, apakah akan berpihak kepada Presiden yang menaikan gaji atau berpihak kepada rakyat yang menggaji mereka. apapun keputusan hakim akan dipertanggungjawabkan bukan hanya didunia tapi juga di akhirat