Ketika Pemerintah Fokus pada MBG, Anies Fokus Membangun Jembatan

Oleh: Geisz Chalifah

Ada perbedaan cara pandang yang sangat mendasar dalam melihat persoalan bangsa.

Pemerintahan Prabowo melihat kemiskinan dan stunting terutama dari sisi konsumsi: rakyat perlu makan, maka negara menyediakan makanan. Karena itu program Makan Bergizi Gratis menjadi prioritas utama.

Para juru bicara pemerintah menjelaskan bahwa stunting akan diatasi melalui program tersebut.

Persoalannya, stunting bukanlah masalah yang muncul ketika seorang anak sudah duduk di bangku sekolah. Stunting adalah akumulasi persoalan yang dimulai jauh sebelumnya: dari kondisi gizi ibu sebelum dan selama kehamilan, kesehatan ibu, sanitasi lingkungan, akses air bersih, kualitas layanan kesehatan, hingga pemenuhan gizi pada 1.000 hari pertama kehidupan anak.

Karena itu, ketika stunting diletakkan semata-mata sebagai persoalan makan anak usia sekolah, terdapat kekeliruan dalam memahami akar masalah. Yang diobati adalah gejalanya, sementara penyebab utamanya belum tentu tersentuh secara memadai.

Anak sekolah tentu membutuhkan makanan bergizi. Tidak ada perdebatan tentang itu. Namun menyederhanakan persoalan stunting hanya pada pemberian makan di usia sekolah berisiko mengaburkan fakta bahwa sebagian besar fondasi pertumbuhan anak telah ditentukan jauh sebelum ia mengenakan seragam sekolah pertamanya.

Dengan kata lain, stunting bukan hanya persoalan makanan. Ia juga persoalan kesehatan ibu, kualitas lingkungan, sanitasi, pendidikan keluarga, dan akses terhadap pelayanan dasar.

Bahkan ada juru bicara pemerintah yang membela MBG dengan bercerita tentang anak-anak yang harus naik perahu atau menempuh perjalanan berbahaya untuk pergi ke sekolah. Kasihan kalau tidak dapat MBG.

Tetapi kisah itu justru memperlihatkan persoalan yang lebih mendasar: akses.
– Mengapa anak harus mempertaruhkan keselamatannya untuk memperoleh pendidikan?
– Mengapa desa-desa masih terisolasi?
– Mengapa masyarakat kesulitan menjangkau layanan kesehatan dan aktivitas ekonomi?

Di sinilah letak perbedaan pendekatan yang saya lihat antara Prabowo dan Anies Baswedan.

Dalam ketiadaan jabatan publik, tanpa anggaran negara, tanpa kewenangan kekuasaan, Anies justru memilih membangun jembatan-jembatan rusak di berbagai pelosok negeri. Bukan karena jembatan lebih penting daripada makanan, melainkan karena jembatan adalah penghubung kesempatan.

Jembatan menghubungkan anak dengan sekolahnya.
Jembatan menghubungkan warga dengan puskesmas.
Jembatan menghubungkan petani dengan pasar.
Jembatan menghubungkan desa dengan dunia luar.
Jembatan menghubungkan manusia dengan masa depannya.

Perut yang lapar memang harus diisi hari ini. Tidak ada perdebatan tentang itu. Namun pertanyaannya, setelah kenyang besok pagi, apakah persoalan dasarnya selesai?

Anak yang menerima makanan gratis tetap membutuhkan jalan yang aman menuju sekolah. Petani tetap membutuhkan akses untuk menjual hasil panennya. Warga tetap membutuhkan sarana untuk menjangkau pelayanan kesehatan dan kegiatan ekonomi.

Karena itu yang membedakan bukan sekadar programnya, melainkan cara memandang masalah.

  • Yang satu berangkat dari pertanyaan: apa yang bisa negara berikan kepada rakyat hari ini?
  • Yang lain berangkat dari pertanyaan: apa yang harus dibangun agar rakyat mampu berdiri lebih kuat esok hari?

Perbedaan cara berpikir itu juga terlihat dalam pandangan mengenai pembangunan nasional.

Ketika Pemerintah Pusat konsen ke IKN. Anies menggagas Menumbuhkan 40 Kota.

Itulah mengapa Anies sejak awal lebih menekankan penguatan kota-kota yang sudah ada dibanding membangun sebuah ibu kota baru (IKN) dari nol. Gagasannya sederhana: Indonesia tidak kekurangan kota. Indonesia membutuhkan lebih banyak pusat pertumbuhan yang kuat, terhubung, dan mampu menciptakan kesempatan bagi warganya.

Karena itu fokusnya bukan sekadar memindahkan pusat pemerintahan, melainkan memperkuat kota-kota yang telah hidup, berkembang, dan menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat. Membangun konektivitas, memperbaiki layanan publik, memperkuat pendidikan, kesehatan, dan transportasi agar pembangunan tidak terus bertumpu pada satu titik.

Di sinilah terlihat perbedaan antara cara berpikir teknokratis dan cara berpikir yang lebih berorientasi pada simbol pembangunan.

Pendekatan teknokratis selalu bertanya: apa masalah yang hendak diselesaikan, berapa biayanya, apa manfaatnya, bagaimana dampaknya dalam 10, 20, atau 30 tahun ke depan, dan apakah ada alternatif yang lebih efektif.

Seorang teknokrat tidak selalu mencari proyek terbesar. Ia mencari solusi yang memberikan manfaat terbesar.

Karena ukuran keberhasilan pembangunan bukanlah seberapa megah bangunan yang didirikan, melainkan seberapa besar kualitas hidup masyarakat yang berubah karenanya.

– Maka ketika sebagian orang melihat pembangunan sebagai monumen, Anies melihatnya sebagai ekosistem.

– Ketika sebagian orang berbicara tentang pusat kekuasaan, Anies berbicara tentang pusat-pusat pertumbuhan.

– Ketika sebagian orang sibuk menghitung berapa porsi makanan yang dibagikan, Anies membangun jembatan agar manusia dapat bergerak, belajar, bekerja, dan mengubah nasibnya.

Makanan dapat mengenyangkan manusia untuk sehari.

Tetapi akses, kesempatan, dan konektivitas mampu mengubah kehidupan untuk puluhan tahun.

Keduanya mungkin diperlukan. Namun sejarah pembangunan menunjukkan bahwa kemajuan sebuah bangsa lebih sering ditentukan oleh kemampuan membuka akses dan kesempatan daripada memperluas ketergantungan pada bantuan.

Sebab kesejahteraan yang paling kokoh bukanlah yang diberikan.

Melainkan yang memungkinkan rakyat menciptakannya sendiri.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

4 komentar

  1. jalan hancur berlubang, bantaran kali kumuh, pemukiman kumuh gadiurus, mohon2 hutang kejkw buat stadion, rasuna said tiang mangkrak gapernah diurs baru sekarang beres

  2. sungguh pemimpin yang tak pernah belajar….dia jadi presiden apakah dulu dapat MBG? Apa karena gak dapat MBg akhirnya kebijakannya ngawur?