CATATAN DEMO 27 AGUSTUS

CATATAN DEMO 27 AGUSTUS

✍️Made Supriatma

Selama beberapa hari terakhir, saya merenung sebuah pertanyaan tentang gerakan 27 Agustus yang diinisiasi oleh Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB). Pertanyaan pertama, will it burst or bust? Burst artinya meledak dan gerakannya meluas dan menjadi sesuatu yang membawa perubahan. Bust artinya mengempes mirip seperti kerupuk disiram air.

Agaknya, yang kedualah yang terjadi. AMPB dan para pemimpinnya meninggalkan Jakarta setelah diterima pimpinan DPR. Itu kabarnya terjadi sekitar pukul 12.30 siang tadi. Seorang kawan yang ada di lapangan mengeluh, “Tamune wes do teko, sing duwe gawe malah mulih.” Tamunya sudah pada berdatangan, yang punya gawe malah hilang.

Saya tidak ingin mengecilkan gerakan AMPB ini. Mereka berhasil menarik simpati yang luas. Simpati datang dari mana-mana. Posko seperti yang mereka bikin di Pati saat melengserkan bupati Sudewo sangat efektif. Mereka berhasil menangkap imajinasi gerakan akar rumput.

Perjuangan moral ada di pihak AMPB dan para pemimpinnya. Namun sayangnya, itu tidak dilengkapi dengan kepemimpinan politik. Itu yang mereka tidak miliki.

Sederhananya, Botok jelas bukan tandingan Dasco, cs. Dengan segala hormat, Botok belum sampai di level itu. Mungkin dengan sedikit pengalaman dan latihan, dia akan bisa menjadi semacam pemimpin organik dari komunitasnya. Selain itu, jelas dia tidak lahir dari sebuah sistem pengkaderan khusus.

Perjuangan yang secara moral baik dan benar tidak akan efektif tanpa kepemimpinan politik. Disini perlu strategi. Perlu taktik. Perlu pemikir-pemikir untuk menyusun tuntutan, mengatasi ancaman dan gertakan, serta kemampuan membedakan antara rayuan, tipuan, dan manipulasi dengan negosiasi.

Jika tuntutan adalah “sahkan RUU Perampasan Asset Koruptor,” setiap politisi akan menyambut gembira dan mengatakan “iya!” Karena mereka tahu bahwa mereka akan bisa menekuk-nekuk detailnya; mereka akan membuat lobang-lobang pengecualian dimana mereka bisa memerah susu dan madu dari sistem yang mereka ciptakan sendiri.

Sekali lagi, ini butuh ketrampilan. Ini butuh intelektualitas. Ini butuh ketekunan teknokratis. Juga membutuhkan insting politik setara dengan yang dimiliki oleh para politisi yang berkuasa.

Di mana pun juga, gerakan rakyat untuk perubahan membutuhkan para pemimpin. Dan pemimpin dengan kaliber yang setara dengan yang mereka lawan. Biasanya gerakan sendiri akan melahirkan pemimpin-pemimpin seperti ini.

Persoalan kedua yang juga saya renungkan dan banyak ditanyakan kepada saya pada adalah siapa yang “mendalangi” gerakan AMPB ini? Saya kira pertanyaan ini wajar muncul. AMPB secara tiba-tiba muncul.

Ada banyak spekulasi tentang siapa dibalik kemunculan AMPB ini. Dan, yang untuk saya menarik adalah bahwa pertanyaan ini muncul dari kawan-kawan — umumnya kelas menengah urban dan sangat terdidik.

Untuk saya persoalannya sederhana saja. Pertanyaan ini harus dijawab dengan pertanyaan. Jika aksi-aksi dilakukan oleh kelas menengah urban, apakah pernah kita melontarkan pertanyaan, ini didalangi oleh siapa?

Memang ini adalah pertanyaan yang legit. Namun untuk saya itu tidak terlalu fair. Karena selalu saja ada anggapan bahwa gerakan kelas bawah itu selalu ditunggangi. Asumsinya adalah kelas bawah, kelas kaum miskin (dan pedesaan) bukan agency yang tidak memiliki kemampuan yang mandiri dalam mengambil keputusan.

Namun saya tidak sepenuhnya menepis kemungkinan bahwa ada sponsor di balik gerakan ini. Jika pun itu yang terjadi, kita harus juga berkaca bahwa gerakan sosial — seperti banyak fenomena sosiologis lainnya — tidak pernah berdiri sendiri. Bahkan di kalangan kelas menengah, selalu ada keterlibatan berbagai pihak untuk membantu.

Dalam soal sponsor ini, baik gerakan kaum miskin, gerakan kelas menengah, atau gerakan pro rejim yang dikenal dengan cemoohan ‘panasbung’ (pasukan nasi bungkung), berada pada posisi yang sama.

Hanya saja, posisi moralnya berbeda. Panasbung dibeayai oleh uang-uang hasil jarahan entah itu uang publik atau uang hasil bisnis gelap yang tidak ada pertanggungjawabnnya. Sementara gerakan masyarakat sipil biasanya memiliki akuntabilitas yang memadai.

Gejala bahwa gerakan ini akan ‘bust’ sudah tampak sejak kemarin. Saya hanya membaca berita dan informasi dari menelpon kawan-kawan di lapangan. Tiba-tiba Botok cs keluar dengan pernyataan kurang lebih, AMPB hanya menuntut pengesahan RUU Perampasan Asset Koruptor. Tidak menuntut penurunan pemerintahan Prabowo.

Saya tidak tahu apa yang terjadi di internal AMPB. Bisa diraba bahwa mereka harus membuat sendiri pembatasan-pembatasan tujuan gerakan mereka. Bukannya makin berkembang namun malah mengecilkan tuntutannya.

Lalu, apa yang bisa dipelajari dari sini? Hal yang paling gampang untuk dilihat adalah kegagalan AMPB membangun koalisi — sekali pun mendapat dukugan yang luar biasa dari solidaritas rakyat bawah khususnya dari kalangan Ojol. Serikat-serikat buruh resmi juga tidak bergabung. Mahasiswa juga absen.

Selain itu, yang cukup mencolok absen adalah kalangan kelas menengah terdidik dan intelektual yang akhir-akhir ini aktif bergerak. Juga kalangan organisasi masyarakat sipil (OMS) atau yang lebih dikenal dengan LSM.

Apa yang terjadi? Tampaknya kecurigaan bahwa gerakan massa bawah ini ditunggangi oleh elit sangat kuat. “Kita jangan menari dengan irama gendang yang ditabuh orang lain,” pesan seorang teman kepada saya.

Namun, saya memiliki pandangan sendiri tentang hal ini. AMPB, selain tidak memiliki kemampuan untuk berhadapan dengan politik Jakarta yang jauh lebih rumit dari politik di Pati, juga tidak memiliki kemampuan menjangkau berbagai kelompok. Mereka ini hanya seperti magnet — menarik simpati orang.

Yang tidak ada adalah usaha dari kalangan gerakan yang lebih mapan — OMS, organisasi-organisasi intelektual, ormas-ormas independen, mahasiswa, dan lain sebagainya — untuk menyusun agenda bersama dengan AMPB. Minimal, gerakan-gerakan yang lebih mapan ini seharusnya mengambilalih momen untuk mengembangkan gerakan ini.

Kita tahu, itu tidak terjadi. Mengapa? Apakah karena perbedaan kelas? Apakah elemen-elemen mapan ini memang tidak bisa menjangkau dan berdialog denga gerakan akar rumput dari pedesaan Jawa ini? Maaf bila saya katakan, saya melihat kegagapan kelas disini.

Dan, saya melihat ini adalah problem klasik dalam politik masyarakat Indonesia. Reformasi 1998 terjadi karena gerakan massa kelas bawah — yang sialnya diposisikan hanya sebagai ‘penjarah.’ Ketika terjadi perubahan politik, reformasi dengan cepat dibajak kelas menengah kota. Meninggalkan semua elemen rakyat tetap dengan ketidakberdayaannya.

Dan kita lihat hasilnya sampai sekarang. Dari sisi kelompok, hanya organisasi itu-itu saja yang bergerak dan mengendalikan “gerakan sosial.” Ormas-ormas tetap seperti yang hidup pada masa Orde Baru dan malah menjadi tempat pembiakan para politisi yang sekarang atau nanti berkuasa.

Ketika menengok lagi apa yang terjadi hari ini, saya bertanya: apakah ini sebuah “opportunity lost”? Mungkin tidak. Gerakan massa rakyat bawah, yang terbentuk karena kondisi hidup riil sehari-hari makin yang susah, akan tetap ada. Ketika AMPB pulang, Ojol tetap bertahan.

Saya masih berharap bahwa para pemimpin organik macam Botok akan lahir dari gerakan. Pemimpin dengan kaliber yang bisa menyaingi Dasco, Prabowo, atau Jokowi. Sekalipun ekosistem gerakan sangat tidak toleran untuk munculnya pemimpin yang organik.

-FB-