Ketika Pemerintah Kalah Cepat dari Kemarahan
By Erizeli Bandaro
Demonstrasi hari ini mungkin saja by design dalam arti ada aktor yang mengorganisasi, mengonsolidasikan massa, atau memanfaatkan momentum. Demonstrasi besar memang jarang lahir tanpa organisasi. Tetapi mengatakan semuanya sekadar hasil desain juga terlalu nyaman. Sebab kemarahan tidak datang mendadak. Bahan bakarnya sudah terkumpul sejak tahun lalu.
Kesalahan pemerintah bukan karena masyarakat melakukan kritik. Kesalahannya adalah gagal membaca akumulasi kritik sebagai early warning. Ketika persoalan masih berupa perdebatan di kampus, media, komunitas profesional dan media sosial, pemerintah seharusnya hadir dengan data, argumentasi, persuasi dan dialog terbuka. Yang terjadi justru sering sebaliknya.
Koalisi politik sangat kompak ketika menghitung suara di parlemen, tetapi jauh kurang terlihat ketika harus mempertahankan program prioritas pemerintah dalam dialektika publik. Mendukung pemerintah ternyata lebih mudah dengan mengangkat tangan di DPR daripada berdiri di depan mahasiswa, ekonom, akademisi dan masyarakat lalu menjelaskan: mengapa kebijakan ini masuk akal? Di situlah kelemahan komunikasi pemerintah terlihat.
Tim komunikasi sering seperti pemadam kebakaran yang baru mencari selang setelah rumah terbakar. Narasi datang setelah kontroversi membesar. Klarifikasi datang setelah persepsi terbentuk. Lebih buruk lagi apabila komunikasi negara mulai menyerupai buzzer. Ya kritik dibalas dengan label, sinisme atau serangan terhadap pengkritiknya. Pemerintah seharusnya mempunyai kelas komunikasi yang lebih tinggi daripada perang komentar di media sosial.
Presiden pun perlu membedakan kritik terhadap kebijakan dengan serangan terhadap pribadi. Pemimpin yang terlalu reaktif justru memberikan energi tambahan kepada kritik. Kekeliruan angka, nama atau ingatan dalam pidato yang sebenarnya kecil akhirnya menjadi bahan cemoohan karena publik sudah telanjur membaca setiap ucapan melalui lensa ketidakpercayaan.
Masalah berikutnya adalah kualitas juru bicara politik. Gerindra sebagai partai utama pemerintah membutuhkan figur yang mampu menerjemahkan gagasan Prabowo ke dalam bahasa ekonomi, fiskal, hukum, geopolitik dan kebijakan publik. Bukan sekadar orang yang paling keras membela presiden. Loyalitas tidak otomatis menghasilkan kompetensi. Buzzer kelas rendah bahkan dapat menjadi liabilitas politik. Mereka mungkin memenangkan satu pertengkaran di media sosial, tetapi sekaligus membuat seribu orang moderat semakin antipati kepada pemerintah.
Inilah paradoksnya. Pemerintah mempunyai kekuasaan besar. Koalisi besar. Anggaran besar. Aparatur besar. Tetapi semua itu tidak otomatis menghasilkan narrative governance. Ketika pemerintah gagal mengisi ruang dialektika dengan argumentasi yang kredibel, ruang itu akan diisi orang lain. Ketika kritik tidak memperoleh saluran dialog, ia mencari saluran politik. Ketika komunikasi terlambat, kemarahan yang tadinya individual memperoleh kesempatan menjadi kolektif.
Karena itu, kalau demonstrasi hari ini memang ada yang mendesain, pertanyaan terpenting bukan hanya, “Siapa dalangnya?”. Pertanyaan yang lebih tidak nyaman adalah, “Mengapa begitu banyak bahan bakar sudah tersedia sehingga seseorang hanya perlu menyalakan korek api?”
Dalam politik, mencari dalang mungkin menghasilkan musuh.
Tetapi memahami mengapa masyarakat bersedia turun ke jalan menghasilkan pelajaran.
