Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat (Sekjen DPR) Indra Iskandar untuk dimintai keterangan terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi (TPK) pengadaan sarana dan kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020. Pemanggilan tersebut menandai langkah lanjutan dari penyidikan yang telah menetapkan beberapa pihak sebagai tersangka.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan pemanggilan tersebut. “Benar, hari ini dijadwalkan pemanggilan saksi saudara IIS, selaku Sekretaris Jenderal DPR RI. Yang bersangkutan akan dimintai keterangan terkait perkara dugaan TPK dalam pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020,” ujarnya pada Jumat (24/10/2025).
Meski telah berstatus tersangka, pemeriksaan terhadap Indra Iskandar masih dilakukan dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk memperkuat alat bukti. Budi menambahkan, proses penahanan akan dilakukan setelah seluruh berkas penyidikan dinyatakan lengkap, termasuk hasil perhitungan kerugian negara. “Tentunya, jika sudah lengkap, termasuk hasil hitungan kerugian negaranya, KPK segera melakukan langkah-langkah berikutnya dalam penyidikan perkara ini,” kata Budi.
Kasus dugaan korupsi ini mencuat dari proyek pengadaan perabot dan perlengkapan untuk rumah jabatan anggota DPR tahun 2020 yang nilainya mencapai miliaran rupiah. Berdasarkan hasil penyidikan, KPK menemukan adanya indikasi penggelembungan harga serta penyalahgunaan wewenang dalam proses pengadaan tersebut.
Selain Indra Iskandar, KPK juga menetapkan enam tersangka lain dalam kasus ini. Mereka adalah Hiphi Hidupati (Kepala Bagian Pengelolaan Rumjab DPR RI), Tanti Nugroho (Direktur PT Daya Indah Dinamika), Juanda Hasurungan Sidabutar (Direktur PT Dwitunggal Bangun Persada), Kibun Roni (Direktur Operasional PT Avantgarde Production), Andrias Catur Prasetya (Project Manager PT Integra Indocabinet), dan Edwin Budiman (swasta).
Para tersangka diduga berperan dalam rekayasa pengadaan dan pembagian keuntungan proyek, yang menyebabkan kerugian negara bernilai signifikan. KPK kini tengah mendalami aliran dana hasil korupsi serta kemungkinan keterlibatan pihak lain.
Publik pun menanti langkah KPK selanjutnya, termasuk kemungkinan penahanan terhadap para tersangka. Lembaga antirasuah itu memastikan akan menuntaskan penyidikan secara transparan dan sesuai hukum yang berlaku.
Kasus ini menjadi sorotan karena melibatkan pejabat tinggi di lingkungan DPR, sekaligus menambah daftar panjang kasus korupsi yang mencederai kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif.
Komentar