𝗣𝗲𝘀𝘁𝗮 𝗕𝗮𝗯𝗶, 𝗣𝗲𝗿𝘁𝗮𝗻𝘆𝗮𝗮𝗻 𝗬𝗮𝗻𝗴 𝗧𝗶𝗱𝗮𝗸 𝗕𝗼𝗹𝗲𝗵 𝗗𝗶𝗵𝗶𝗻𝗱𝗮𝗿𝗶
Oleh: Ruly Achdiat Santabrata
Saya menonton film itu sendirian, malam, di Dubai. Lima wajah di layar. Tidak ada yang berbicara tentang kebijakan. Tidak ada yang menyebut angka hektare. Mereka hanya ada — di tanah yang sedang berubah menjadi sesuatu yang lain, tanpa mereka diminta.
Saya diam agak lama setelah selesai.
Lalu saya mulai mencari datanya. Bukan karena tidak percaya filmnya. Justri karena percaya — dan saya perlu tahu seberapa jauh ini sudah berjalan.
—
ANGKANYA
2,29 juta hektare. 70 kali luas Jakarta.
Bukan proyeksi. Itu konsesi yang sudah diterbitkan, untuk kebun tebu, pabrik gula, dan bioetanol di Merauke. Di atasnya, diperkirakan 50.000 jiwa tinggal. Delapan puluh persennya orang asli Papua.
Ada 10 perusahaan pemegang konsesi, dalam empat konsorsium. Dan di hari penanaman tebu perdana bersama Presiden Jokowi, yang hadir bukan petani Merauke. Yang hadir adalah pendiri salah satu korporasi sawit terbesar Asia Tenggara, bersama anaknya. Yayasan Pusaka Bentala Rakyat menduga setidaknya lima dari sepuluh perusahaan itu terafiliasi dengan satu jaringan keluarga yang sama.
Satu keluarga. Tujuh puluh kali Jakarta.
Mereka membantah. Mungkin tidak ada hubungan formal. Tapi saya terbiasa membaca sistem sebelum membaca niat — dan dalam desain sistem, kehadiran di momen peresmian itu adalah sinyal. Sinyal tidak bisa diabaikan hanya karena tidak ada dokumen yang mengikat.
—
SIAPA YANG MENJAGA, SIAPA YANG BERTANYA
Di lapangan, proyek seluas itu tidak berjalan sendiri.
Oktober 2024, lima batalyon infanteri baru diresmikan di Papua. Namanya resmi: Yonif Penyangga Daerah Rawan. Tugasnya tertulis jelas — mendukung program ketahanan pangan, membantu Kementerian Pertanian, membantu Kementerian Investasi, membantu perusahaan swasta.
Bukan mengamankan perbatasan. Mengamankan proyek.
Simon Balagaize, koordinator Forum Masyarakat Adat Malind, berkata: 𝘱𝘦𝘳𝘶𝘴𝘢ℎ𝘢𝘢𝘯 𝘥𝘢𝘵𝘢𝘯𝘨 𝘥𝘦𝘯𝘨𝘢𝘯 𝘵𝘦𝘯𝘵𝘢𝘳𝘢 𝘥𝘢𝘯 𝘴𝘦𝘯𝘫𝘢𝘵𝘢. 𝘐𝘯𝘪 𝘮𝘦𝘯𝘫𝘢𝘥𝘪 𝘱𝘦𝘯𝘺𝘢𝘬𝘪𝘵 𝘣𝘢𝘨𝘪 𝘮𝘢𝘴𝘺𝘢𝘳𝘢𝘬𝘢𝘵 𝘔𝘢𝘭𝘪𝘯𝘥.
Ketika ada yang menolak, ketika ada film yang beredar, ketika ada orang yang mengajak nonton bareng — nobar dibubarkan. Pertanyaan tentang film dijawab dengan pertanyaan balik dari pemerintah: 𝘥𝘶𝘪𝘵𝘯𝘺𝘢 𝘥𝘢𝘳𝘪 𝘮𝘢𝘯𝘢?
Saya ingin jujur: pertanyaan itu tidak sepenuhnya tidak sah. Saya sendiri bertanya hal yang sama waktu menonton. Film dengan kualitas seperti itu, di medan seperti itu — butuh sumber daya yang tidak kecil.
Dandhy Laksono akhirnya menjawab: patungan. WatchDoc, Greenpeace Indonesia, Pusaka Bentala Rakyat, Jubi, LBH Merauke, Koperasi Indonesia Baru. Tidak ada kru yang dibayar. Nama-nama pendukung ada di poster.
Lalu ia balik bertanya — dan ini yang menancap: 𝘮𝘦𝘯𝘨𝘢𝘱𝘢 𝘬𝘪𝘵𝘢 𝘭𝘦𝘣𝘪ℎ 𝘱𝘦𝘯𝘢𝘴𝘢𝘳𝘢𝘯 𝘥𝘦𝘯𝘨𝘢𝘯 𝘪𝘯𝘪𝘴𝘪𝘢𝘵𝘪𝘧 𝘴𝘪𝘱𝘪𝘭, 𝘥𝘢𝘳𝘪𝘱𝘢𝘥𝘢 𝘥𝘢𝘳𝘪 𝘮𝘢𝘯𝘢 𝘥𝘶𝘪𝘵 𝘱𝘢𝘳𝘱𝘰𝘭 𝘶𝘯𝘵𝘶𝘬 𝘬𝘰𝘯𝘴𝘦𝘳 𝘣𝘦𝘴𝘢𝘳?
Kalau transparansi jadi standar, terapkan ke semua arah.
—
MUSUH SIAPA
Narasi resminya selalu sama: operasi militer di Papua untuk menghadapi OPM. Separatis. Ancaman kedaulatan. Klaim itu sudah dipakai puluhan tahun.
Tapi wajah-wajah di film itu bukan OPM. Mereka petani, tetua adat, ibu-ibu yang memasang salib merah di depan tanah mereka. Tanda penolakan. Bukan senjata.
KontraS mencatat dalam setahun: 17 peristiwa kekerasan terhadap warga sipil Papua yang melibatkan oknum TNI. Sebelas orang tidak pulang.
Saya seorang sistem arsitek. Ketika sebuah sistem membutuhkan tentara bersenjata untuk beroperasi di tengah warga sipil yang tidak bersenjata — itu bukan tanda sistem yang sehat. Itu tanda sistem yang tahu ia tidak akan diterima dengan sukarela.
𝒌𝒂𝒍𝒂𝒖 𝒎𝒆𝒓𝒆𝒌𝒂 𝒃𝒖𝒌𝒂𝒏 𝒎𝒖𝒔𝒖𝒉, 𝒎𝒆𝒏𝒈𝒂𝒑𝒂 𝒅𝒊𝒑𝒆𝒓𝒍𝒂𝒌𝒖𝒌𝒂𝒏 𝒔𝒆𝒑𝒆𝒓𝒕𝒊 𝒎𝒖𝒔𝒖𝒉?
—
ENAM PULUH TAHUN SEBELUM INI
- Kontrak Freeport ditandatangani. Masyarakat Amungme tidak hadir di meja itu. Tanah yang sudah mereka huni ribuan tahun tiba-tiba punya pemilik baru — sebuah perusahaan dari Arizona, dengan restu penuh Jakarta.
Bukan tanya dulu. Tanda tangan dulu.
Lima puluh tahun kemudian angkanya bisa dihitung: 1.900 ton emas. 43,1 miliar pound tembaga. Keluar dari perut Papua, naik kapal, pergi.
Yang tertinggal adalah tailing — limbah sisa tambang, 40 juta ton per tahun, dibuang ke Sungai Ajkwa. Sungai tempat suku Amungme dan Kamoro mencari ikan selama generasi. Sekarang siapa yang menginjak airnya, kulitnya luka. Ikan tidak ada. Pohon di tepinya mati.
Seorang perwakilan masyarakat adat berkata kepada DPR, dalam nada datar: 𝘬𝘢𝘮𝘪 𝘮𝘪𝘴𝘬𝘪𝘯 𝘥𝘪 𝘢𝘵𝘢𝘴 𝘮𝘪𝘴𝘬𝘪𝘯.
Di atas tanah yang isinya tambang emas terbesar di dunia.
Lalu datang transmigrasi Orde Baru. Ratusan ribu pendatang, tanpa persetujuan masyarakat adat. Lalu proyek-proyek berikutnya — selalu dengan nama yang mulia, selalu dengan janji yang sama.
Food estate sekarang bukan babak pertama. Ia babak yang entah keberapa. Yang berbeda hanya nama programnya.
—
SATU PARADOKS YANG SUSAH SAYA ABAIKAN
Saya tumbuh besar dengan solidaritas untuk Palestina. Saya masih punya. Bukan retorika — itu keyakinan tentang keadilan yang tidak boleh pilih-pilih.
Tapi justru karena itu ada yang tidak bisa saya diamkan.
Kita bisa memobilisasi jutaan orang untuk tanah yang jauh. Kita punya bahasa untuk pendudukan, pengusiran, perampasan. Kita tahu kata-katanya. Kita fasih.
Lalu mengapa untuk 50.000 jiwa di Merauke — yang tanah adatnya digilas konsesi seluas 70 kali lipat Jakarta, yang ruang diskusinya dibubarkan, yang keluhannya dicap antek asing — kita tiba-tiba gagap dan kehilangan kosakata?
𝒌𝒆𝒂𝒅𝒊𝒍𝒂𝒏 𝒚𝒂𝒏𝒈 𝒑𝒊𝒍𝒊ℎ-𝒑𝒊𝒍𝒊ℎ 𝒃𝒖𝒌𝒂𝒏 𝒌𝒆𝒂𝒅𝒊𝒍𝒂𝒏. Ia adalah kenyamanan yang memakai kostum moral.
—
SUMATERA SUDAH MENJAWAB
Papua bukan satu-satunya. Kalimantan kehilangan hutannya untuk sawit dan batubara. Sulawesi dibelah untuk nikel. Nusa Tenggara digali. Sumatera — yang sudah lebih dulu habis hutannya — sudah membayar dengan cara yang paling keras.
November 2025. Banjir bandang. 1.072 orang meninggal. 186 hilang. 52 kabupaten terdampak. Kerugian Rp68,67 triliun.
Pemerintah menyebutnya bencana alam.
Tapi material kayu yang terseret arus meninggalkan bekas potongan gergaji mesin — bukan pohon tumbang alami. Di Sumatera ada 1.907 izin tambang aktif, seluas 2,4 juta hektare. Para ahli menegaskan akar persoalannya ada di hulu: hutan yang terlalu lama dikorbankan untuk konsesi tidak lagi bisa menahan air.
Izin baru di DAS kritis, kata seorang direktur lembaga pemantau hutan, sama saja memperbesar bom waktu bencana.
Sumatera sudah menjawab dengan nyawa. Pertanyaannya bukan lagi apakah kita tahu. Pertanyaannya adalah sampai berapa banyak korban lagi sebelum kita memilih untuk benar-benar belajar.
—
Lebaran tahun ini saya di London, bersama keluarga.
Saya memeluk anak-anak saya — satu per satu, lebih lama dari biasanya. Entah kenapa di tengah pelukan itu, pikiran saya masih di sana. Masih di lima wajah itu. Masih di sungai yang tidak bisa lagi diinjak. Masih di tanah yang tidak dijual tapi terus diambil.
Anak-anak saya tumbuh di London. Passport mereka merah putih. Indonesia tetap masa depan mereka — dan untuk mereka, saya tidak bisa berpura-pura tidak melihat.
𝘞𝘢𝘭𝘭𝘢ℎ𝘶 𝘢’𝘭𝘢𝘮 𝘣𝘪𝘴ℎ𝘴ℎ𝘢𝘸𝘢𝘣.
Sumber: fb
