Dua putra dari Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf, yaitu Barbarossa Muhammad Farros dan Gibran Muhammad Fawwaz, secara resmi memutuskan untuk melepaskan jabatan mereka sebagai tenaga ahli di lingkungan Kementerian Haji dan Umrah. Langkah tegas ini diambil sebagai bentuk respons langsung atas riak kritik keras serta pro-kontra yang merebak di tengah masyarakat dalam beberapa hari terakhir.
Kepastian mundurnya kedua anak pejabat negara tersebut dikonfirmasi secara langsung oleh Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak. Ia mengonfirmasi bahwa jajaran pimpinan kementerian telah menerima surat pengunduran diri resmi dari kedua putra Menhaj pada hari ini.
“Hari ini kami, saya dan Pak Menteri sudah terima pengunduran diri dua orang tenaga ahli yang Anda sebut-sebut. Jadi secara resmi hari ini dua orang yang disebut di berita… beliau berdua memutuskan untuk mengundurkan diri,” ungkap Dahnil saat ditemui awak media di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (26/10/2026).
Langkah pengunduran diri ini ditegaskan sebagai bentuk komitmen nyata untuk meredam kegaduhan publik serta menjaga marwah dan integritas kementerian yang tergolong baru dibentuk tersebut. Pihak kementerian menyadari betul pentingnya menjaga kepercayan masyarakat terhadap transparansi tata kelola lembaga negara.
Dalam keterangannya, Dahnil menegaskan bahwa kepemimpinan kementerian berkomitmen penuh untuk membersihkan seluruh jajaran dari potensi praktik nepotisme maupun tindakan lain yang melanggar etika pemerintahan. Penataan kelembagaan dipastikan akan mengutamakan standar moral yang tinggi sejak awal berdiri.
“Itu juga untuk menjawab komitmen kami di Kementerian Haji dan Umrah untuk menjaga, memastikan integritas tetap harus terjaga. Dan itu adalah komitmen Pak Menteri dan komitmen saya untuk memastikan Kementerian Haji dan Umrah itu harus bebas dari praktik-praktik yang tidak beretika, praktik-praktik yang manipulatif, koruptif, perilaku mafia dan sebagainya,” tegas Dahnil.
“Keramaian kemarin terkait dengan dua tenaga ahli ini sebenarnya memang berangkat dari kebutuhan Kementerian Haji di awal-awal dulu. Ketika Badan Penyelenggara Haji memang tidak ada orang yang mau membantu kami sejak awal secara sukarela,” jelas Dahnil merinci situasi awal kelembagaan.
Dahnil menambahkan bahwa pada saat itu lembaga hanya diisi oleh dua pejabat utama tanpa dukungan personel formal, sehingga bantuan dari keluarga menjadi opsi darurat tanpa ada kompensasi finansial.
“Akhirnya salah duanya itu adalah anaknya Pak Menteri ikut membantu sejak awal, karena saya juga enggak ada yang membantu. Karena Badan Penyelenggara Haji itu hanya dua orang, yaitu Pak Menteri dan saya. Waktu itu mereka enggak bergaji,” lanjutnya.








kalau publik gak berisik mereka pasti tetap asyik
tidak mau membantu preeet.
290juta manusia Indonesia yg kompeten kerja di mata mereka cuma Konco-konconya. yang lain sapi perah semua.
Alhamdulillah…itu lah pentingnya KRITIK dari Netizen cerdas‼️
Jangan alergi pada kritikan, jangan membenci para pengkritik. Apalagi dengan mengatakan para pengkritik suka NYINYIR, ANTEK ASING, NDAS MU, PULANG SANA ke YAMAN, nye…nye…nye…‼️
Kalau tak ada balancing berupa kontrol kepada pemerintah, maka negeri ini dalam waktu singkat akan hancur. Paham gak kalian woiii ANONim (Akal Nol, Otak miNim) beserta anggota gerombolan TerMul dan TerWo BabRun JANCUK PKI⁉️