Utusan Khusus PBB Minta Indonesia Mundur dari Board of Peace

Pelapor khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk hak asasi manusia di wilayah Palestina, Francesca Albanese, meminta Indonesia mempertimbangkan kembali keterlibatannya dalam Board of Peace (BoP) yang dibentuk Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

Albanese menilai BoP dibentuk dengan pengaruh besar AS dan Israel serta tidak memberikan ruang yang cukup bagi suara Palestina.

“Saya memahami niat baik (Indonesia). Saya tetap berpikir bahwa ini sangat berbahaya karena berisiko menormalisasi mekanisme yang sangat tidak normal,” kata Albanese dalam wawancara dengan Reuters di Jakarta, Kamis (22/10/2026), seperti dilansir Kompas.com.

Berikut adalah poin-poin penting di balik permintaan Albanese dalam wawancaranya di Jakarta:

• Risiko Normalisasi: Albanese menilai mekanisme BoP—yang diinisiasi oleh Presiden AS Donald Trump pada Januari 2026—sangat tidak normal karena dibentuk di bawah pengaruh besar AS dan Israel (bukan oleh PBB). Bergabungnya Indonesia dikhawatirkan justru menormalisasi ketimpangan tersebut.
• Minim Suara Palestina: Aturan main di dalam badan tersebut dinilai lebih banyak disetir oleh Israel, sehingga tidak memberikan ruang yang cukup bagi kedaulatan dan hak-hak rakyat Palestina.
• Mengancam Hubungan Diplomatik: Keterlibatan ini dinilai berisiko mengganggu hubungan dekat dan posisi moral historis Indonesia yang selama ini kokoh mendukung perjuangan Palestina.
• Rekomendasi Alternatif: Daripada berada di BoP, Albanese menyarankan agar Indonesia memperkuat posisinya dengan bergabung ke dalam Hague Group (bersama negara seperti Afrika Selatan dan Malaysia) untuk menegakkan hukum internasional lewat Mahkamah Pidana Internasional (ICC).

Bagaimana Respons Indonesia?
Pemerintah Indonesia, melalui Kantor Presiden Prabowo Subianto, menyatakan komitmennya untuk memantau situasi ini secara ketat. Indonesia menegaskan akan keluar dari BoP jika keikutsertaannya terbukti tidak memberikan manfaat nyata bagi perjuangan rakyat Palestina.