PKS: Kami Ingin Prabowo Tenang Jalankan Program Kerja dengan Baik Tanpa Terganggu Polemik Ijazah Gibran

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menerima kunjungan, Denny Indrayana cs untuk membahas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, di Kantor DPP PKS, Jakarta, Kamis, 29 Oktober 2026.

Ketua Badan Legislasi Partai di Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) PKS, Zainudin Paru menegaskan, bahwa putusan MK soal ijazah Gibran sangat serius untuk ditindaklanjuti. Sehingga, PKS bersedia menjadi partai yang akan menjembatani aspirasi dari masyarakat dengan partai-partai di parlemen.

“PKS sebagai salah satu dari 8 fraksi yang ada di DPR RI juga berkewajiban untuk menyampaikan kepada fraksi PKS yang ada di DPR,” kata Zainudin, saat konferensi pers, di Kantor DPP PKS, Jakarta, Kamis, 29 Oktober 2026.

“Poin-poin atau masukan juga pokok-pokok pikiran yang disampaikan oleh kelompok masyarakat yang datang termasuk Prof. Denny hari ini agar kemudian fraksi membincangkan dan mendiskusikan, termasuk berbicara dan berkomunikasi dengan semua fraksi yang ada di DPR RI,” sambungnya.

PKS berharap, pembahasan polemik ijazah Gibran bukan mempermasalahkan tentang siapa yang dimenangkan, tapi tentang bangsa yang harus dimenangkan.

“Tentang moralitas, tentang harga diri, tentang harga dan martabat marwah dan martabat bangsa Republik Indonesia. Dan oleh karena itu, PKS serius untuk itu,” ujar dia.

Lebih lanjut, Zainudin menjelaskan, alasan PKS bersedia menjadi parpol yang menjembatani pembahasan polemik ijazah Gibran, agar Presiden Prabowo tenang menjalankan program-program pemerintahan.

“Kami menginginkan bahwa Presiden Prabowo Subianto dengan program yang sedang digencarkan saat ini harus memberikan ketenangan sehingga semua program-program yang dijalankan itu mampu memberikan pelayanan yang optimal dan paripurna kepada masyarakat dan tidak boleh terganggu dengan masalah ijazah Wakil Presiden Saudara Gibran,” ungkapnya.