Kasus “Mie dan Babi Tepi Sawah” di Desa Parangjoro, Grogol, Sukoharjo memang menjadi dilema yang sangat rumit karena membenturkan aturan hukum (legalitas usaha) dengan penolakan sosial dari warga sekitar.
Pemerintah Kabupaten Sukoharjo sebenarnya berada di posisi yang serba salah untuk mengambil tindakan tegas yang berpihak ke salah satu sisi, disebabkan oleh faktor-faktor berikut:
1. Dasar Legalitas yang Sudah Kantongi Izin
Secara hukum pemerintahan, pemilik usaha (Jodi Sutanto) telah memenuhi syarat administrasi formal. Usaha tersebut sudah mengantongi Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem OSS (Online Single Submission) dan telah diverifikasi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sukoharjo. Pemilik juga sudah memasang label “non-halal” secara jelas. Pemerintah daerah tidak bisa serta-merta mencabut izin usaha yang sah tanpa pelanggaran hukum regulasi, karena hal itu bisa digugat secara hukum oleh pemilik usaha.
2. Tuntutan Sosial Warga yang Mayoritas Muslim
Di sisi lain, warga setempat (termasuk jemaah masjid sekitar) menolak keberadaan warung tersebut karena lokasinya dinilai tidak sesuai dengan kondisi lingkungan yang mayoritas Muslim. Warga mengeluhkan kurangnya komunikasi atau izin lingkungan secara langsung kepada RT/RW saat usaha mulai dibuka. Karena merasa aspirasinya tidak diakomodasi, warga menuntut pemerintah untuk mencabut izin atau meminta pemilik mengubah menunya menjadi halal.
3. Langkah Pemkab: Dilema Mediasi vs Ketegasan
Alih-alih mengambil tindakan sepihak seperti langsung menutup paksa atau mengabaikan warga, Pemkab Sukoharjo (melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan/Diskopumdag) memilih jalan mediasi untuk mencari titik temu (win-win solution). Namun, karena kedua belah pihak sama-sama bersikukuh pada prinsipnya—warga dengan alasan kenyamanan lingkungan religius, dan pemilik dengan hak legalitas usaha—proses mediasi ini berjalan lambat dan terkesan menggantung tanpa keputusan final.
Dampak yang Akhirnya Berujung Anarkis
Akibat konflik horizontal yang berlarut-larut tanpa solusi konkrit dari mediasi tersebut, situasi di lapangan sempat memanas hingga terjadi penutupan akses jalan dengan tanah dan pemasangan puluhan spanduk penolakan. Puncaknya, polemik ini berujung pada aksi kriminal pembakaran warung oleh orang tak dikenal yang saat ini kasus pidananya sudah ditangani oleh pihak kepolisian.
Pemerintah daerah memang seringkali menghadapi jalan buntu dalam kasus seperti ini, karena hukum positif (OSS/NIB) sering kali tidak mempertimbangkan hukum adat atau sosiologis (kearifan lokal/persetujuan warga sekitar) dalam penerbitan izin otomatisnya.
Sudah tahu akan berdiri di lahan Mayoritas Muslim masih aja keluar izin. Mencurigakan.
ADA AROMA BEKINGAN ANTI ISLAM YANG KUAT…