MAJELIS ARAH INDONESIA (MAI), Wadah Ulama dan Intelektual Menyikapi Persoalan Bangsa

Sebuah organisasi masyarakat sipil baru bernama Majelis Arah Indonesia (MAI) resmi diperkenalkan kepada publik pada Kamis (25/6/2026), bertepatan dengan momentum 10 Muharram 1448 Hijriah.

​Dalam pernyataan resminya, MAI menyatakan hadir sebagai wadah yang mengintegrasikan peran ulama dan intelektual untuk memberikan panduan pemikiran serta masukan kebijakan bagi pemerintah dan masyarakat di tengah dinamika sosial-politik nasional.

​Dewan Presidium MAI menilai kondisi demokrasi Indonesia saat ini menghadapi tantangan berupa melemahnya fungsi pengawasan politik akibat dominasi koalisi besar di Parlemen. Di sisi lain, saluran aspirasi publik di ruang digital maupun aksi lapangan dinilai kerap memicu polarisasi yang kurang produktif.

​“Umat dan masyarakat membutuhkan panduan yang jernih dalam menyikapi berbagai persoalan kebangsaan. Karena itu MAI hadir bukan sebagai oposisi yang selalu menolak, juga bukan pendukung yang selalu membenarkan pemerintah,” tulis pernyataan resmi MAI.

​MAI menegaskan posisinya sebagai mitra strategis sekaligus sparing partner pemerintah yang mengedepankan pendekatan kritis-konstruktif. Kebijakan yang membawa kemaslahatan bagi masyarakat akan didukung penuh, namun organisasi tetap akan memberikan koreksi terhadap keputusan yang dianggap tidak sejalan dengan prinsip keadilan sosial, ekonomi, maupun nilai keumatan berdasarkan adu gagasan ilmiah dan data.

​Gagas Empat Pilar Gerakan Lewat ‘MAI Policy Center’

Ke depan, jalannya roda organisasi MAI akan bertumpu pada empat pilar utama. Salah satu program prioritasnya dijalankan melalui MAI Policy Center yang bertugas menyusun berbagai white paper serta dokumen rekomendasi kebijakan mengenai isu-isu strategis nasional.

​Fokus kajian lembaga ini meliputi penguatan ketahanan pangan, penguatan ekonomi syariah, digitalisasi UMKM, bela negara, toleransi beragama, hingga program edukasi berbasis digital guna mendorong literasi kebangsaan dan meredam polarisasi sosial di masyarakat.

​Target keberhasilan organisasi ini ke depan akan diukur secara berkala melalui kontribusi nyata terhadap formulasi kebijakan publik, perluasan jaringan akademisi-ulama di berbagai daerah, serta tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga.

​Diisi Deretan Tokoh dan Dai Nasional

Dalam deklarasi perdananya, MAI mengajak seluruh elemen bangsa, mulai dari jajaran birokrasi pemerintah, akademisi, aktivis, hingga masyarakat umum untuk berkolaborasi dalam membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan bermartabat.

​Adapun jajaran Dewan Presidium MAI diisi oleh kombinasi tokoh agama dan intelektual nasional, antara lain:

• Prof. Abdul Somad, Ph.D.
• Dr. H. Das’ad Latif, Ph.D.
• ​KH. Fahmi Salim, Lc., MA.
• ​Prof. Dr. Irfan Syauqi Beik, SP., M.Sc.Ec.
• ​Iwel Sastra, SH., M.Si.
• ​KH. Nonop Hanafi, M.Pd.I.
• ​Ust. Slamet Ma’arif, S.Ag., MM.
• ​KH. Toha Yusuf Zakariya, Lc.

Kehadiran organisasi ini pada momentum awal tahun baru Islam diharapkan mampu memberikan alternatif solusi serta arah pemikiran baru dalam menjawab tantangan kebangsaan Indonesia ke depan.