Gempa NTT: Laporan Ke Atas Harus Baik

Camat Lamba Leda Utara, Manggarai Timur, Agustinus Supratman, meluapkan emosi kepada seorang staf BNPB di lokasi pengungsian korban gempa Flores, Jumat (21/8/2026).

Camat Lamba Leda Utara merasa tertekan karena dia harus membagi bantuan untuk 11 desa. Padahal bantuan itu tidak cukup. Dia marah kepada seorang petugas Badan Nasional Penganggulangan Bencana (BNPB).

“Saya pusing, Pak. Bapak bilang bantuan banyak turun ke sini. Saya tersinggung, Pak. Saya marah, Pak,” ujar Pak Camat yang bernama Agustinus Supratman itu dalam video yang banyak beredar di media sosial.

“Saya merasa ditekan. Saya harus bagi ke 11 desa, Pak. Bukan begitu caranya. Saya sangat tidak setuju. Saya tahu semua desa protes ke saya. Semua teriak ke saya,” ujarnya dengan nada emosional.

Wajar saja dia marah. Petugas BNPB melaporkan ke atasannya bahwa bantuan banyak mengalir. Padahal sangat tidak mencukupi. Ia harus membagi rata bantuan tersebut ke 11 desa dengan jumlah penduduk 21.171 jiwa.

Link video: https://www.instagram.com/reels/DcTG4rwoo9f

Sekali lagi, pemerintahan ini memperlihatkan inkompetensinya. Saat banjir bandang melanda tiga provinsi ujung barat Sumatra, hal yang sama terlihat terjadi. Bahkan hingga saat ini, daerah-daerah tersebut masih terdampak.

Ada penduduk yang masih tidur di tenda pengungsian. Sarana dan prasarana banyak yang belum pulih. Namun pemerintah menganggapnya sudah selesai.

Semua kritikan dari bawah dianggap angin lalu. Hingga kemarin, pada hari kemerdekaan, penduduk Aceh mengibarkan bendera putih. Tanda menyerah karena penduduk di daerah bencana diabaikan.

Orang baru tersentak ketika melihat anak-anak muda marah. Lambang burung Garuda diambil dan diinjak-injak. Per nasionalisme orang kemudian meledak.

Tidak ada yang peduli ketika rakyat Aceh menderita. Orang baru peduli ketika bendera atau lambang negara diinjak-injak.

Persoalannya kemudian adalah mengapa ini semua terjadi?

Saya kira, rejim yang baru berkuasa kurang dari dua tahun ini memang mengembangkan satu mekanisme kekuasaan baru. Ia tersentralisir. Dia terkomando ala militer. Dan tentu, komando tertinggi ada di tangan presiden.

Dia pegang kendali tertinggi. Dan dia tidak suka pada sistem kenegaraan yang ada. Dia hanya percaya pada satu hal: militer. Hanya militer yang bisa membereskan semuanya. Hanya militer, gaya militer, komando militer yang bisa efektif menangani semua hal.

Dia potong birokrasi habis-habisan. Dia kurangi anggarannya. Dia potong semua yang dia anggap tidak efisien. Dia tidak terlalu suka dengan kebijakan (policies) yang baik, yang dikaji secara matang, yang diuji sebelum dijalankan. Dia percaya bahwa komando bisa menyelesaikan semuanya. Dan komando itu adalah dirinya sendiri.

Dia tidak percaya pada sistem. Dan, yang paling penting, rejim Prabowo ini tidak suka pada satu hal: pengawasan dan akuntabilitas. Kalau ada yang mengawasi dan akuntabel maka itu melekat pada diri presiden. Hanya presiden.

Kita tahu bahwa Danantara, yang mengelola kekayaan yang luar biasa besar itu, hanya bertanggungjawab pada presiden. Dan presiden pula menunjuk siapa yang mengurus MBG. Presiden pula yang menunjuk perusahan, PT Agrinas Pangan, yang membuat Koperasi Desa Merah Putih.

Dan bagaimana PT Agrinas Pangan membangun koperasi? Minta bantuan Kodim. Komandan Kodim menunjuk orang mengerjakan pembangunannya. Tidak ada tender. Tidak ada pemeriksaan anggaran.

Dan, karena kebijakan ini muncul begitu saja dari kepala presiden, maka kebijakannya pun berubah-ubah. Sehingga, sekarang kalau ada orang bertanya, KDMP itu milik siapa? Menteri Koperasi akan mengatakan milik anggota koperasi. Tapi kok desa — lewat Dana Desa — yang harus mengangsur hutangnya? Bukankah tidak semua penduduk desa menjadi anggota koperasi?

Sekarang, ada kebijakan baru lagi. Semua penerima Bansos dan BLT akan menerimanya lewat koperasi. Mereka harus menjadi anggota koperasi. Uang BLT mereka kabarnya akan dipotong untuk simpanan wajib. Tapi kan tidak semua penduduk desa menerima bansos?

Mumet kan?

Nah, karena hanya presiden yang mengawasi, semua melapor kepada presiden. Tentu saja semua laporan harus bagus. Harus menceirtakan keberhasilan. Kalau mau tetap ada dalam orbit presiden, maka yang buruk ditimbun, yang bagus-bagus ditonjolkan. Bahkan ketika tidak ada yang baik, harus dipoles untuk menjadi baik.

Tidak salah kalau Prabowo selalu berpidato, “Saya mendapat laporan …” Memang begitulah adanya.

Dan, Prabowo sudah merasa cukup dengan semuanya berpusat pada dirinya. Para bawahannya pun mengerti itu. Yang terjadi tidak lagi “Asal Bapak Senang” tetapi sudah mengarah pada kultus individu. Lihat saja bagaimana militer menyenangkan hati presiden dengan menerjunkan gambarnya dari langit. Dan itu dilakukan oleh pasukan paling elit di kalangan militer.

Apakah presiden tahu apa yang menjadi realitas sebenarnya di balik laporan-laporan, yang tidak saja ABS tapi sudah mulai menyanjungnya sebagai pemimpin agung? Kita tidak tahu.

Yang jelas, dia mengelilingi dirinya dengan para asisten yang masih sangat junior — semuanya laki-laki! — dan merekalah yang menjadi ‘gate keeper’ presiden. Merekalah yang menjadi mata dan telinga presiden. Sehingga tidak heran, para menteri pun takut kepada mereka yang sebenarnya jabatannya jauh lebih rendah dari mereka.

Presiden pun tentu punya orang yang dia sukai dan tidak sukai. Ada menteri yang menjadi favorit. Sangat jelas nampak bahwa mereka yang menjadi favorit adalah mereka yang menjadi ‘feeder’ atau pemberi laporan kepada presiden.

Kecendeurngan ini makin lama makin menguat. Dan tampaknya sang presiden pun makin menikmati kekuasaan yang sudah lama diidam-idamkannya. Para pembantunya memberikan laporan-laporan yang membuat dirinya senang. Menjauhkannya dari akibat-akibat buruk kebijakannya.

Dan, dia semakin tidak terkontrol. Tidak ada orang berani mengingatkan dia. Para politisi berlomba menjilat hingga tandas. Para birokrat dan teknokrat diam di sudut sambil bersungut-sungut karena mereka tidak ada akses ke kekuasaan. Sebagian besar akademisi, kecuali sebagian kecil yang menjadi semakin radikal, mengambil sikap diam atau ikut-ikutan menjadi penjilat.

Sementara para abdi negara lain seperti tentara, polisi, jaksa, dan hakim tampaknya sekarang panen besar. Rejim ini melimpahi mereka dengan kekayaan dan kemuliaan asalkan mereka loyal dan memberi laporan yang baik-baik.

Agaknya, dalam sistem yang tidak punya sistem pengawasan dan pengkultusan ini, suara seperti Camat Agustinus Supratman ini menjadi barang langka.

“Saya pusing, Pak. Bapak bilang bantuan banyak turun ke sini. Saya tersinggung, Pak. Saya marah, Pak!”

Pengupas bawang berupah Rp 700 ribu per kg? Kita tertawa. Kita tidak marah.

Kita tidak tersinggung atau marah ketika akal sehat kita dihina. Kita tertawa.

Tidak banyak orang berani mengatakan apa adanya. seperti Camat Agustinus Supratman. “Saya tersinggung, Pak. Saya marah, Pak!”

Perubahan hanya datang kalau kita tersinggung dan marah. Kalau kita marah dan tersinggung dengan perkataan Prabowo bahwa rakyat Indonesia miskin tapi bahagia!

(Made Supriatma)