Dosen bersuara: KDMP itu proyek pembodohan sama kayak MBG

Dari akun X Dosen Pembimbing @Dospemz menanggapi postingan akun Ronda Tani:

Polanya ya sama.

Pemerintah kasih tujuan yang susah ditolak, lalu tujuan itu dipakai buat membenarkan proyek yang desainnya amburadul dan biayanya nggak ngotak yang bikin APBN boncos.

MBG dijual dengan “anak harus makan bergizi”.
KDMP juga sama, dijual dengan “koperasi rakyat”, “melawan tengkulak”, dan “lawan kapitalisme”.

Siapa yang mau kelihatan menolak gizi anak?
Siapa yang mau kelihatan membela tengkulak dan kapitalisme?

Nah, di situ jebakannya.

Orang sibuk membela tujuannya, padahal yang harus dibongkar itu program dan niat busuknya.

1. KDMP dibentuk dulu, kebutuhan desa belakangan

Puluhan ribu koperasi dipaksakan dari atas.
Desa butuh atau nggak, bisnisnya layak atau nggak, tetap dibangun. Pokoknya harus ada.

2. Dana desa dipotong buat proyek ini

Total Rp34,57 triliun atau 58% Dana Desa 2026 diarahkan ke KDMP.
Pelatihan calon manajernya saja Rp1,064 triliun.
Belum gerai, gudang, kendaraan, IT, perlengkapan, sampai 1,8 juta kipas Rp1,8 triliun.
Coba u pikir?
Itu duit dari mana?
Dari langit?

3. Bangun puluhan ribu titik itu artinya bikin celah korupsi baru

Bangunan, pengadaan, vendor, supplier, logistik, pengurus. Mark-up, vendor titipan, nepotisme, konflik kepentingan, permainan supplier.
Pemerintah bukan nabi, boy!

Lhat aja MBG, sudah banyak tersangka korupsi.
KDMP tinggal tunggu waktu.

Dan koplaknya semua ini terjadi saat utang pemerintah sudah sekitar Rp10.293 triliun!

10 ribu triliun itu banyak woy!
Harta Prabowo dikali 5000 aja masih kurang itu.

4. Kapitalisme mana yang dilawan?

Konglomerat mah tetap produksi.
Perusahaan besar ya tetap jadi supplier KDMP.
Vendor besar ya tetap dapat proyek.

Yang mati justru warung kecil, agen LPG, toko pupuk, pengepul, pedagang lokal, usaha kecil desa karena dipaksa bersaing dengan jaringan yang dibekingi negara.

Kapitalisme itu yang dimaksud?

Jadi jangan ketipu kata “koperasi”.
Karena nggak ada koperasi di dunia ini yang bikin dana desa dipotong, proyek yang dibagi-bagi. dan kegahalannya tetap ditanggung oleh uang pajak rakyat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

2 komentar