✍️Ustadz Muhammad Abduh Negara
Setiap pemerintahan pasca reformasi, baik era Gusdur, Megawati, SBY, Jokowi, hingga Prabowo, sebenarnya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, juga memiliki tantangannya masing-masing (Catat: Habibie itu era peralihan, jadi tidak dimasukkan di sini), sehingga menyatakan presiden ini lebih baik dari presiden itu secara mutlak, agak sulit dilakukan, karena harus memperhatikan banyak sekali faktor, dan tampaknya tidak banyak dari kita yang punya waktu untuk melakukannya.
Hanya saja, ada perbedaan signifikan yang membuat kita melihat era pemerintahan sebelumnya cukup sehat, yaitu masih ada perimbangan kekuatan di parlemen. Jika ada kebijakan pemerintah yang mulai aneh-aneh, ada parlemen yang siap mempermasalahkan, menyidang, bahkan melengserkan. Gusdur salah satu korbannya.
Beda halnya dengan periode kedua Jokowi dan era Prabowo saat ini, di mana hampir semua partai politik yang punya anggota di parlemen, dimasukkan dalam pemerintahan, diberi jabatan ini dan itu, sehingga suara-suara kritis dari parlemen menjadi tak terdengar lagi.
Itu juga yang melandasi sebagian netizen berkata kepada partai dakwah di parlemen, “Apa kerja kalian selama ini?”, yang sering dijawab oleh para kadernya, “Kami terus kerja, lihat saja di sini dan di sana.” Padahal, “kerja” yang dimaksud oleh sebagian netizen itu adalah sikap kritis dan keras kepada berbagai kebijakan pemerintah yang aneh-aneh saat ini, yang harus diakui hampir tak terdengar.
Karena parlemen melempem, akhirnya yang lebih terdengar adalah suara kritis dari netizen, didukung keberadaan media sosial yang bisa diakses luas saat ini.
Sayangnya, suara kritis semacam ini, bukannya didengarkan betul-betul, malah coba dilawan dengan menghadirkan para pendengung (buzzer) atau lebih tepat disebut ‘penyalak’ (barker) bayaran. Akhirnya yang terjadi, konflik antar rakyat kecil di media sosial, sedangkan yang di atas tetap santai menjalankan berbagai kebijakan anehnya.
-FB-







dikasih SPPG pekaes mingkem soal presiden yg asbun, pro zionist, penistaan agama OT grup
semua pemilih tanpa terkecuali tidak mempunyai perwakilan yang mau membersamai, kadang mereka menjadi corong eksekutif padahal fungsinya sebagai legislator. begitupun yudikatif, mereka menjadi berpihak kepada penguasa dan pengusaha kotor. kondisi seperti ini selalu terulang, terulang dan terulang. apakah kondisi seperti ini juga akan terulang di 2029 ? entahlah…. 🙃👶 kami MUAK 🤑🤑🤑🤑🤑